Menteri PU Dody Hanggodo Dorong Percepatan Infrastruktur Strategis Nasional

Jakarta — Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan komitmen kementeriannya untuk mempercepat penyelesaian sejumlah proyek infrastruktur strategis nasional pada tahun anggaran 2025. Penegasan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Teknis bersama jajaran pejabat tinggi madya dan pratama di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Senin (24/3). Rapat tersebut digelar untuk mengevaluasi capaian triwulan pertama sekaligus memetakan langkah percepatan pada sektor konektivitas, sumber daya air, dan penyediaan hunian layak.

Dalam arahannya, Dody menyatakan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari mandat langsung Presiden untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. “Kita tidak bisa menunda. Setiap proyek yang sudah masuk daftar prioritas harus segera dieksekusi dengan tata kelola yang akuntabel dan tepat waktu,” ujarnya.

Fokus Utama pada Konektivitas dan Perumahan

Pada triwulan pertama 2025, Kementerian Pekerjaan Umum telah menetapkan tiga pilar utama sebagai prioritas percepatan. Pertama, pembangunan dan peningkatan jalan nasional serta jembatan di koridor ekonomi Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Kedua, penyelesaian bendungan dan jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan. Ketiga, pembangunan rumah susun dan hunian vertikal bagi masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan perkotaan padat penduduk.

Secara khusus, Dody menyoroti pentingnya integrasi antarmoda dalam proyek konektivitas. “Kita tidak hanya membangun jalan, tetapi memastikan jalur logistik tersambung dari sentra produksi ke pelabuhan dan bandara. Itu kunci efisiensi dan daya saing,” tegasnya. Data teknis yang dipaparkan dalam rapat menunjukkan bahwa dari total 147 paket pekerjaan jalan nasional yang ditargetkan rampung tahun ini, sekitar 63% di antaranya telah memasuki tahap konstruksi akhir. Sementara itu, progres pembangunan tujuh bendungan baru berada pada kisaran 45—70%.

Alokasi Anggaran dan Target Penyelesaian

Dalam rapat yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian PU memaparkan realisasi anggaran hingga minggu ketiga Maret 2025. Dari total pagu sebesar Rp 146,7 triliun, realisasi keuangan mencapai 21,4% atau senilai Rp 31,4 triliun. Angka tersebut lebih tinggi 3,1% dibandingkan capaian periode yang sama tahun sebelumnya. Meski demikian, Dody menekankan agar jajarannya tidak terlena dengan data agregat dan tetap mewaspadai hambatan di lapangan, terutama persoalan pembebasan lahan dan perizinan di daerah.

“Saya minta para Kepala Balai dan Direktur untuk melaporkan secara berkala titik-titik kritis yang berpotensi menghambat serapan anggaran. Jangan menunggu masalah membesar baru dilaporkan,” ujar Dody. Ia juga menginstruksikan penerapan sistem pemantauan berbasis digital yang terintegrasi dengan kantor pusat, sehingga progres harian setiap proyek dapat dipantau secara langsung.

Adapun target penyelesaian yang ditetapkan dalam rapat tersebut meliputi 2.340 kilometer pembangunan dan preservasi jalan nasional, 12.300 meter jembatan baru dan penggantian, serta 35.600 unit hunian vertikal yang tersebar di 18 provinsi. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PU menambahkan bahwa seluruh target tersebut telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029 yang disahkan melalui Peraturan Presiden.

Koordinasi Lintas Sektor Digelar

Sebagai tindak lanjut arahan menteri, Kementerian PU menjadwalkan Rapat Koordinasi Lintas Kementerian dan Lembaga pada minggu kedua April 2025. Rapat tersebut akan melibatkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup, serta pemerintah daerah untuk membahas percepatan penyelesaian status lahan pada 19 proyek jalan dan bendungan yang terkendala.

“Kami sudah memetakan proyek mana saja yang memerlukan tindakan kolektif lintas sektor. Di sinilah fungsi koordinasi menjadi penentu keberhasilan,” jelas Dody. Ia juga memberi perhatian khusus pada proyek-proyek di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang masih berada dalam tahap transisi kewenangan. Menurutnya, Kementerian PU akan memastikan seluruh aset infrastruktur yang telah terbangun dapat segera beroperasi penuh sejalan dengan jadwal pemindahan kementerian dan lembaga.

Selain itu, Menteri Dody Hanggodo meminta agar seluruh pejabat pembuat komitmen dan kuasa pengguna anggaran di lingkungan kementeriannya meningkatkan transparansi serta mempercepat proses lelang elektronik untuk paket-paket pekerjaan baru. “Keterbukaan dan kecepatan dalam proses pengadaan adalah prasyarat utama agar program-program strategis ini dapat langsung menyentuh masyarakat,” pungkasnya.

Rapat koordinasi tersebut berlangsung selama hampir empat jam dan dihadiri oleh seluruh pejabat eselon I, direktur jenderal, serta seluruh kepala balai pelaksanaan jalan nasional dari 34 provinsi secara hibrida. Kehadiran Dody dalam rapat teknis perdana ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa jajaran pimpinan baru Kementerian PU akan mengedepankan fokus pada eksekusi lapangan dan hasil yang terukur.