Mensos Gus Ipul Ungkap Modus TPPO Kini Berbasis Digital

Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa modus kejahatan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) telah mengalami transformasi signifikan. Kini, para pelaku tidak lagi hanya mengandalkan perekrutan konvensional tatap muka, melainkan masif memanfaatkan kanal digital. Pernyataan tersebut disampaikan Gus Ipul dalam sebuah konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, pada Senin (27/7). Ia menekankan, perkembangan teknologi informasi telah dimanfaatkan oleh sindikat untuk menjerat korban dari berbagai daerah secara lebih cepat dan tersembunyi.

Pergeseran Modus Operandi

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kementerian Sosial bersama Badan Reserse Kriminal Polri, selama periode Januari hingga Juni 2026, terdapat peningkatan laporan kasus TPPO yang melibatkan platform digital sebesar 37 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Gus Ipul merinci, medium yang kerap digunakan mencakup media sosial seperti Facebook, Instagram, hingga aplikasi pesan instan WhatsApp dan Telegram. Melalui platform tersebut, para pelaku menyebarkan informasi lowongan pekerjaan fiktif di luar negeri dengan tawaran gaji tinggi, serta penawaran pinjaman dana tunai secara daring yang berujung pada jeratan utang.

"Mereka menggunakan teknik manipulasi psikologis yang sangat rapi. Korban diiming-imingi posisi sebagai perawat, asisten rumah tangga, atau pekerja restoran di negara-negara Timur Tengah dan Asia, dengan gaji yang di luar nalar. Setelah terjebak, korban justru dieksploitasi dan dokumen perjalanannya ditahan," ujar Gus Ipul. Ia menambahkan, sindikat juga kerap menyamar sebagai agen penyalur tenaga kerja resmi yang dilengkapi situs web dan testimoni palsu.

Jebakan Iklan Kerja dan Pinjaman Daring

Modus lain yang semakin marak, menurut keterangan Gus Ipul, adalah penyalahgunaan layanan pinjaman online. Pelaku TPPO menawarkan bantuan biaya keberangkatan dan administrasi kepada calon korban melalui pinjaman berbunga tinggi. Setelah korban berada di tempat tujuan, mereka dipaksa bekerja tanpa upah yang memadai untuk melunasi utang yang sengaja dibesar-besarkan. Situasi ini menciptakan ikatan kerja paksa yang sulit diputus. "Kami menemukan kasus di mana seorang pemuda asal Nusa Tenggara Timur menerima tawaran kerja di perkebunan Malaysia melalui iklan di Facebook. Setelah dihitung, total utang yang harus ia bayar mencapai Rp 40 juta, sementara gaji yang dijanjikan tidak pernah terealisasi," jelas Mensos.

Kementerian Sosial mencatat, sedikitnya 124 orang telah menjadi korban modus ini dalam enam bulan pertama tahun 2026. Sebanyak 68 persen di antaranya adalah perempuan berusia 18 hingga 35 tahun yang berasal dari wilayah Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan. Angka ini, menurut Gus Ipul, belum sepenuhnya merepresentasikan kondisi sesungguhnya karena banyak kasus yang tidak dilaporkan akibat ketakutan korban atau ketidaktahuan tentang akses bantuan.

Strategi Penindakan dan Pencegahan

Menindaklanjuti fenomena ini, Kementerian Sosial telah memperkuat unit layanan pengaduan digital melalui Command Center TPPO yang beroperasi selama 24 jam. Layanan ini memungkinkan masyarakat melaporkan indikasi perekrutan mencurigakan melalui pesan singkat, media sosial resmi Kemensos, atau hotline 171. Gus Ipul menekankan pentingnya kewaspadaan publik. "Jangan mudah tergiur tawaran kerja luar negeri tanpa melalui prosedur resmi. Cek legalitas agen penyalur ke Dinas Tenaga Kerja setempat, dan waspadai iklan yang meminta uang muka atau data pribadi sensitif," imbaunya.

Secara paralel, Kemensos berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Bareskrim Polri untuk melakukan patroli siber. Dalam operasi gabungan yang digelar pada Mei 2026, tim berhasil mengidentifikasi 57 akun media sosial dan 23 situs web yang diduga kuat digunakan untuk kegiatan perekrutan ilegal. Pihak kepolisian telah menetapkan lima orang sebagai tersangka yang diduga berperan sebagai penghubung antara korban dan agen penempatan ilegal di luar negeri.

Gus Ipul juga mengungkapkan rencana pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO yang kini tengah dibahas di DPR. Revisi tersebut akan memperkuat sanksi bagi pelaku yang menggunakan sarana digital, termasuk kewenangan pemblokiran konten dan penelusuran aliran dana melalui fintech ilegal. "Kita tidak boleh kalah cepat dengan pelaku. Regulasi harus menyesuaikan dengan lanskap digital yang terus berubah. Pemerintah serius melindungi warga negara dari kejahatan transnasional yang semakin canggih ini," tegasnya.

Dengan bergesernya modus TPPO ke ranah digital, publik diingatkan untuk selalu melakukan verifikasi informasi dan tidak ragu melaporkan aktivitas mencurigakan. Pemerintah berkomitmen memperkuat deteksi dini melalui teknologi dan kerja sama lintas lembaga untuk memutus rantai kejahatan yang merugikan ribuan warga tersebut.