Dedi Mulyadi Kritik Pengelola Jatiluhur: Nihil Kamera Pengawas di TKP

PURWAKARTA — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melontarkan kritik tajam kepada manajemen Perum Jasa Tirta (PJT) II menyusul insiden tewasnya seorang petugas keamanan di kawasan Bendungan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, dalam kondisi mengenaskan. Pria yang akrab disapa KDM itu secara khusus menyoroti ketiadaan kamera pemantau atau closed circuit television (CCTV) di titik lokasi kejadian, yang dinilainya sebagai bentuk kelalaian serius dalam penerapan sistem keamanan di aset vital nasional.

Insiden nahas tersebut terjadi pada penghujung Juli 2026. Korban yang merupakan satuan pengamanan (satpam) internal PJT II ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa dengan kedua tangan terborgol. Dugaan sementara, korban ditenggelamkan oleh pihak yang hingga kini masih dalam pengejaran aparat Kepolisian Resor Purwakarta. Hingga berita ini ditulis, motif pembunuhan masih dalam tahap pendalaman oleh penyidik.

Gubernur Dedi Mulyadi mendatangi langsung lokasi kejadian pada Minggu (26/7) untuk meninjau situasi dan berdialog dengan pihak pengelola waduk. Dalam kunjungan tersebut, ia mengaku terkejut setelah mengetahui bahwa titik rawan yang menjadi tempat bertugas korban sama sekali tidak dilengkapi dengan perangkat pemantau visual.

"Saya mempertanyakan standar pengamanan di bendungan sebesar ini. Bagaimana mungkin titik pos penjagaan yang menjadi tempat seorang petugas mengakhiri tugasnya tidak memiliki CCTV? Ini fasilitas vital. Bukan sekadar soal satu nyawa, tetapi menyangkut keamanan bendungan secara keseluruhan,"

tegas Dedi Mulyadi di hadapan awak media yang meliput kunjungannya.

Ketiadaan Alat Bukti Visual

Lebih lanjut, Gubernur Dedi Mulyadi menyatakan bahwa ketiadaan rekaman CCTV di sekitar pos penjagaan korban menjadi hambatan signifikan bagi aparat penegak hukum dalam mengungkap peristiwa secara cepat dan akurat. Menurutnya, kebutuhan akan sistem pengawasan terpadu di lingkungan bendungan bukanlah hal yang bisa ditawar, mengingat Bendungan Jatiluhur menyuplai kebutuhan air baku bagi jutaan warga di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya, serta menopang fungsi irigasi bagi ratusan ribu hektare lahan pertanian.

"Kalau ada kamera, paling tidak kita bisa lacak pergerakan orang yang masuk dan keluar area tersebut. Sekarang aparat harus bekerja lebih keras tanpa petunjuk visual. Ini menyulitkan,"

imbuhnya.

Berdasarkan penelusuran di lapangan, area di sekitar pos jaga korban memang tergolong sepi pada jam-jam tertentu, terutama saat malam hari. Kondisi ini diperparah oleh penerangan yang minim dan vegetasi rimbun yang membatasi jarak pandang. Gubernur menekankan bahwa pengelola wajib segera membenahi kelemahan-kelemahan tersebut sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh pasca-insiden.

Respons Manajemen PJT II

Menanggapi kritik yang dilontarkan oleh Gubernur Dedi Mulyadi, Direktur Utama Perum Jasa Tirta II menyatakan bahwa pihaknya tengah melakukan audit internal terhadap sistem keamanan di seluruh titik strategis Bendungan Jatiluhur. Dalam keterangan resmi yang disampaikan melalui Kepala Divisi Humas dan Kelembagaan, manajemen mengakui adanya kekosongan perangkat pengawasan di sejumlah pos penjagaan yang selama ini dianggap memiliki tingkat kerawanan rendah.

"Kami menerima masukan dari Bapak Gubernur. Saat ini kami sedang memetakan ulang seluruh titik yang memerlukan pemasangan CCTV tambahan. Ini menjadi prioritas dan akan segera direalisasikan dalam waktu dekat,"

ujar perwakilan manajemen.

Manajemen PJT II juga mengonfirmasi bahwa korban merupakan pegawai organik perusahaan yang telah bertugas selama lebih dari satu dekade. Pihak perusahaan menyatakan komitmen penuh untuk memberikan bantuan hukum dan pendampingan kepada keluarga korban, serta memastikan proses investigasi berjalan transparan.

Arahan Gubernur: Audit Keamanan Menyeluruh

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Dedi Mulyadi mengeluarkan instruksi langsung kepada jajaran PJT II agar melakukan audit keamanan secara menyeluruh di seluruh fasilitas yang berada di bawah kewenangan perusahaan pelat merah tersebut. Ia memberikan tenggat waktu tertentu kepada manajemen untuk melaporkan hasil audit beserta rencana aksi perbaikannya.

Gubernur juga meminta keterlibatan aktif Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Komando Daerah Militer III/Siliwangi dalam memperkuat patroli kawasan bendungan, setidaknya hingga infrastruktur keamanan yang memadai terpasang secara permanen. Langkah ini diambil untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa yang tidak hanya mengancam keselamatan petugas, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas operasional bendungan.

"Ini bukan sekadar urusan satu perusahaan. Jatiluhur adalah aset strategis negara. Kelemahan sekecil apa pun di sistem pengamanannya adalah ancaman bagi ketahanan air kita. Saya tidak ingin ada korban berikutnya,"

tandas Dedi Mulyadi.

Sementara itu, Kepala Kepolisian Resor Purwakarta menyatakan pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan barang bukti dari lokasi kejadian. Proses autopsi terhadap jenazah korban telah rampung dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Purwakarta, dan hasilnya akan dijadikan dasar bagi penyidik untuk mengembangkan lebih lanjut arah penyelidikan. Hingga kini, tim gabungan masih memburu pelaku yang diduga berjumlah lebih dari satu orang berdasarkan olah tempat kejadian perkara (TKP) awal.