Gempa NTT Rusak 11.925 Rumah, Pemerintah Percepat Pemulihan

Sebanyak 11.925 unit rumah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) rusak akibat gempa bumi yang mengguncang wilayah tersebut pada Selasa, 18 Agustus 2026. Berdasarkan data yang dihimpun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), kerusakan terparah tercatat di Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, tempat warga hingga kini masih memeriksa rumah-rumah yang retak, roboh, maupun mengalami kerusakan berat.

Guncangan yang terjadi pada Selasa pagi itu memaksa ribuan warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sebagian warga terpaksa berlindung di tenda-tenda darurat yang didirikan di lapangan desa, sementara lainnya memilih bertahan di rumah kerabat yang tidak terdampak. Tim gabungan dari BPBD, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah dikerahkan sejak hari pertama untuk melakukan evakuasi dan pendataan korban.

Dampak Kerusakan di Lamba Leda Utara

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Manggarai Timur menyatakan bahwa pendataan kerusakan masih terus dilakukan secara bertahap. Dalam keterangan resminya, ia menegaskan bahwa angka 11.925 rumah rusak tersebut merupakan hasil verifikasi lapangan yang dilakukan tim reaksi cepat di sejumlah desa di Kecamatan Lamba Leda Utara dan sekitarnya.

"Jumlah ini masih dapat bertambah karena tim masih melakukan pendataan di desa-desa yang akses jalannya terputus akibat longsor. Kami memprioritaskan keselamatan warga dan memastikan kebutuhan dasar para pengungsi terpenuhi," ujarnya.

Kerusakan infrastruktur turut memperlambat proses pendataan. Beberapa ruas jalan desa dilaporkan tertutup material longsor, sementara jaringan listrik di sejumlah dusun masih padam hingga beberapa hari setelah gempa. Warga yang rumahnya rusak berat mengaku belum dapat kembali ke kediaman mereka karena khawatir terhadap gempa susulan.

Rapat Koordinasi Penanganan Darurat

Pemerintah pusat menindaklanjuti kondisi tersebut melalui Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama kementerian terkait, BPBD provinsi, dan pemerintah kabupaten. Dalam rapat tersebut ditetapkan status tanggap darurat serta disepakati sejumlah keputusan, antara lain percepatan penyaluran bantuan logistik, pendirian dapur umum, dan pemulihan akses jalan.

Kepala BNPB menyatakan bahwa bantuan tahap awal berupa tenda pengungsian, selimut, makanan siap saji, serta air bersih telah didistribusikan ke lokasi terdampak. Ia menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor dilakukan setiap hari agar penanganan berjalan cepat dan tepat sasaran.

"Kami memastikan seluruh warga terdampak mendapatkan pelayanan kesehatan dan kebutuhan dasar. Prioritas kami adalah keselamatan jiwa, kemudian pemulihan infrastruktur secara bertahap," tegasnya.

Langkah Pemulihan dan Rehabilitasi

Setelah masa tanggap darurat, pemerintah menyiapkan skema rehabilitasi dan rekonstruksi bagi rumah warga yang rusak. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, rumah dengan kerusakan berat akan mendapat bantuan stimulan melalui program pemerintah pusat maupun daerah. Dinas Pekerjaan Umum setempat juga diminta untuk segera melakukan asesmen terhadap bangunan publik seperti sekolah dan puskesmas yang terdampak.

Pemerintah daerah berkomitmen untuk menyelesaikan pendataan sebelum batas waktu yang telah ditetapkan agar penyaluran bantuan dapat dilakukan secara adil dan transparan. Selain itu, dilakukan pula sosialisasi kepada warga mengenai prosedur pengajuan bantuan perbaikan rumah agar tidak ada warga yang terlewatkan dalam pendataan.

Fraksi DPR Dorong Percepatan Penanganan

Di tingkat parlemen, sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyampaikan dukungan terhadap percepatan penanganan bencana di NTT. Dalam rapat dengar pendapat dengan pemerintah, fraksi-fraksi tersebut mendorong agar anggaran penanggulangan bencana segera dicairkan dan penyaluran bantuan tidak terhambat birokrasi.

Ketua salah satu fraksi menyatakan bahwa penanganan bencana harus mengedepankan kecepatan dan akurasi data di lapangan. Ia meminta pemerintah agar melibatkan perangkat desa dan tokoh masyarakat dalam proses pendataan agar bantuan tepat sasaran.

"Kami mendukung keputusan pemerintah untuk menetapkan status tanggap darurat. Yang terpenting kini adalah memastikan warga terdampak segera menerima bantuan, baik untuk kebutuhan darurat maupun untuk perbaikan rumah mereka," katanya.

Hingga berita ini diturunkan, tim gabungan masih bekerja di lapangan untuk menyelesaikan pendataan dan memastikan seluruh warga terdampak terlayani. Pemerintah mengimbau warga untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan dan segera melaporkan kerusakan kepada petugas setempat.