Menkop Tetapkan Hilirisasi Sawit Berbasis Koperasi sebagai Program Prioritas Nasional

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki menetapkan program hilirisasi kelapa sawit berbasis koperasi sebagai salah satu prioritas utama pembangunan sektor riil dalam Rapat Koordinasi Nasional di Jakarta, Senin (11/8/2026). Keputusan tersebut diambil sebagai langkah konkret menindaklanjuti arahan Presiden untuk memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pengelolaan sumber daya alam berbasis komunitas petani. Dalam rapat yang dihadiri oleh perwakilan kementerian teknis, lembaga negara, serta pengurus koperasi dari berbagai daerah, Menkop menyatakan bahwa pendekatan koperasi menjadi kunci utama dalam memastikan nilai tambah industri sawit berimbang kepada petani di tingkat lokal.

Rapat Koordinasi Nasional dan Penetapan Program

Menurut Teten, dalam Rapat Koordinasi yang berlangsung di Gedung Kementerian Koperasi dan UKM, peserta menyepakati peta jalan implementasi hilirisasi sawit yang melibatkan koperasi produsen sebagai agregator hasil panen. "Koperasi harus menjadi ujung tombak dalam menjembatani petani dengan industri hilir, sehingga margin keuntungan tidak terkonsentrasi pada sejumlah pelaku usaha besar saja," ujar Teten dalam keterangan resmi usai rapat. Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut ditetapkan berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang memberikan landasan hukum bagi koperasi untuk berperan aktif dalam kegiatan ekonomi produktif, termasuk pengolahan dan pemasaran komoditas strategis.

Rapat Koordinasi tersebut juga menghasilkan kesepakatan pembentukan tim percepatan yang bertugas menyusun regulasi turunan dan skema pembiayaan khusus bagi koperasi-koperasi yang akan mengelola unit pengolahan kelapa sawit skala menengah. Dijelaskan bahwa program ini menindaklanjuti hasil evaluasi Pleno Kementerian Koperasi dan UKM pada triwulan kedua tahun 2026 yang menyoroti rendahnya kontribusi koperasi sektor pertanian terhadap nilai ekspor hasil olahan sawit nasional. Data internal kementerian menunjukkan bahwa dari total ekspor produk turunan sawit senilai lebih dari 30 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun lalu, kontribusi langsung koperasi petani baru mencapai persentase yang masih perlu ditingkatkan secara signifikan melalui intervensi kebijakan struktural.

Peran Koperasi dan Skema Pembiayaan

Dalam rapat yang sama, Direktur Jenderal Pemberdayaan Koperasi dan UKM menyampaikan bahwa pemerintah sedang menyusun skema pembiayaan bergulir dengan suku bunga kompetitif yang dapat diakses oleh koperasi primer di kawasan perkebunan. Skema ini disiapkan untuk mendukung investasi peralatan pengolahan crude palm oil menjadi produk bernilai tambah lebih tinggi, seperti oleokimia dan biodiesel berkelanjutan. "Koperasi yang tergabung dalam gabungan koperasi sekunder akan diprioritaskan dalam alokasi dana bergulir tersebut, dengan prasyarat tata kelola yang transparan dan akuntabel," tegasnya. Selain itu, pemerintah berencana memfasilitasi pendirian pusat pelatihan manajemen koperasi sektor perkebunan di lima provinsi penghasil sawit utama, yaitu Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan.

Kebijakan hilirisasi berbasis koperasi ini juga ditujukan untuk mengurangi ketergantungan petani terhadap pola kemitraan yang tidak setara dengan perusahaan besar. Melalui model koperasi, petani diharapkan memiliki posisi tawar lebih kuat dalam menentukan harga jual tandan buah segar serta menerima bagian keuntungan dari hasil pengolahan lebih lanjut. Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan bahwa penguatan modal koperasi akan dilakukan melalui penyertaan modal negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran berikutnya, dengan mekanisme pengawasan ketat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dukungan Fraksi dan Pemangku Kepentingan

Berbagai pihak menyambut positif keputusan yang dihasilkan dalam Rapat Koordinasi tersebut. Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan menyatakan bahwa pihaknya mendukung penuh setiap kebijakan yang memberdayakan koperasi dan menegaskan komitmen fraksinya untuk mengawal alokasi anggaran program hilirisasi sawit agar tepat sasaran. "Fraksi kami akan memastikan bahwa setiap rupiah yang dikucurkan untuk koperasi benar-benar sampai ke petani, bukan terjebak dalam birokrasi yang berbelit," ucap anggota dewan tersebut usai mengikuti diskusi tertutup dengan jajaran Kementerian Koperasi dan UKM.

Perwakilan Gabungan Koperasi Kelapa Sawit Indonesia yang hadir dalam pertemuan menyatakan kesiapannya untuk menyesuaikan tata kelola internal guna memenuhi persyaratan program pemerintah. Mereka meminta agar proses disahkannya peraturan pelaksanaan dapat dipercepat sehingga koperasi dapat segera mengakses fasilitas pembiayaan dan teknologi pengolahan. Sementara itu, Kementerian Perdagangan menegaskan akan membuka akses pasar ekspor bagi produk olahan sawit yang diproduksi oleh koperasi melalui skema perdagangan bilateral dengan sejumlah negara mitra strategis. Dengan sinergi antarkementerian, dukungan legislatif, dan partisipasi aktif koperasi, pemerintah optimistis program hilirisasi sawit berbasis koperasi akan mampu meningkatkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan dalam jangka menengah panjang.