bagus-nugroho
JAKARTA — Menteri Koperasi Ferry Juliantono memimpin Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) guna memastikan kesiapan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di 107 lokasi yang menjadi sasaran kunjungan kerja. Rapat yang berlangsung di kantor Kementerian Koperasi tersebut menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat terwujudnya koperasi sebagai penggerak ekonomi di tingkat desa dan kelurahan.
Dalam rapat tersebut, Ferry Juliantono menyatakan bahwa seluruh jajaran kementerian diminta memverifikasi secara menyeluruh aspek kesiapan setiap KDKMP yang akan dikunjungi. "Kesiapan operasional menjadi prasyarat utama. Kami tidak ingin koperasi hanya berdiri secara administratif, tetapi benar-benar berfungsi melayani anggota dan masyarakat," tegasnya dalam forum tersebut.
Fokus Penguatan Kelembagaan dan Operasional
Rakortas tersebut menghasilkan sejumlah keputusan penting, salah satunya penetapan mekanisme pemantauan berkala terhadap 107 KDKMP. Menurut keterangan Kementerian Koperasi, pemantauan mencakup aspek kelembagaan, permodalan, tata kelola, hingga penyediaan layanan dasar bagi anggota koperasi.
Ferry menambahkan bahwa pihaknya menindaklanjuti arahan Presiden untuk menjadikan koperasi sebagai instrumen pemerataan ekonomi. Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi memiliki kedudukan strategis sebagai badan usaha yang beranggotakan orang per orang dengan landasan asas kekeluargaan.
Kementerian juga menyiapkan pendampingan teknis bagi pengurus KDKMP agar mampu menjalankan kegiatan usaha secara profesional dan akuntabel. Pendampingan tersebut melibatkan dinas koperasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagai bagian dari koordinasi lintas sektor.
Kunjungan Kerja sebagai Instrumen Verifikasi
Rencana kunjungan ke 107 KDKMP dinilai bukan sekadar seremonial, melainkan instrumen verifikasi lapangan atas kesiapan operasional koperasi. Dalam rapat ditegaskan bahwa setiap temuan di lapangan akan dicatat dan menjadi dasar perbaikan kebijakan ke depan.
"Kunjungan ini menjadi momentum untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai keputusan rapat. Kami akan mendengarkan langsung aspirasi pengurus dan anggota," ujar Ferry. Ia menambahkan bahwa hasil kunjungan akan dibahas dalam rapat pleno untuk merumuskan langkah strategis berikutnya.
Sejumlah fraksi di DPR RI sebelumnya mendorong percepatan realisasi KDKMP agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat desa. Dukungan tersebut disampaikan dalam forum pengawasan mitra kerja kementerian, dengan catatan bahwa tata kelola dan transparansi harus menjadi prioritas.
Dorongan Pemerataan Ekonomi Desa
Pemerintah menargetkan KDKMP menjadi simpul ekonomi yang menghubungkan produsen desa dengan pasar yang lebih luas. Melalui koperasi, petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro diharapkan memperoleh akses permodalan, pemasaran, serta layanan simpan pinjam yang terjangkau.
Ferry menegaskan bahwa keberhasilan KDKMP sangat bergantung pada partisipasi anggota dan dukungan pemerintah daerah. "Koperasi kuat lahir dari anggota yang aktif. Negara hadir untuk memastikan ekosistemnya kondusif," katanya.
Rakortas tersebut dihadiri jajaran pejabat eselon satu dan dua Kementerian Koperasi, perwakilan dinas koperasi daerah, serta tim pendamping teknis. Rapat memutuskan pembentukan tim monitoring yang bertugas menyusun laporan berkala sebelum pelaksanaan kunjungan kerja ke 107 lokasi.
Dengan langkah koordinasi tersebut, pemerintah berharap operasionalisasi KDKMP dapat berjalan sesuai jadwal dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian desa. Kementerian Koperasi menegaskan akan terus memperkuat sinergi lintas lembaga agar setiap keputusan yang ditetapkan dalam rapat dapat dieksekusi secara tepat waktu.
Comments (0)