Menko Polhukam Perintahkan Baintelkam Polri Siapkan Rencana Tajam Pilkada 2024

JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto menegaskan pentingnya perencanaan intelijen yang tajam dalam menghadapi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024. Instruksi tersebut disampaikan kepada Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri dalam Rapat Koordinasi yang membahas kesiapan pengamanan pesta demokrasi di daerah, dengan menekankan bahwa deteksi dini menjadi kunci stabilitas nasional.

Dalam arahannya, Hadi menyatakan bahwa Baintelkam Polri memiliki posisi strategis sebagai mata dan telinga negara dalam mengidentifikasi potensi gangguan keamanan, mulai dari konflik antarpendukung, politisasi identitas, hingga celah netralitas aparat. Ia meminta setiap jajaran intelijen menyusun peta kerawanan yang terukur dan berbasis data lapangan, bukan sekadar asumsi.

"Perencanaan yang tajam harus mampu membaca dinamika sebelum persoalan itu muncul. Saya minta jajaran intelijen bekerja dengan presisi, karena Pilkada bukan hanya soal siapa yang menang, tetapi soal bagaimana negara hadir menjaga ketertiban," tegas Hadi dalam forum tersebut.

Deteksi Dini sebagai Fondasi Pengamanan

Menko Polhukam menuturkan bahwa tahapan Pilkada 2024 berlangsung di 545 daerah yang terdiri atas 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Skala penyelenggaraan yang luas ini menuntut kesiapan pengamanan berlapis, termasuk penguatan koordinasi antara Polri, TNI, Badan Intelijen Negara, serta penyelenggara pemilu. Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 dan aturan turunannya, netralitas aparat menjadi prinsip yang tidak bisa ditawar.

Ia menambahkan bahwa potensi kerawanan di setiap wilayah berbeda. Daerah dengan sejarah konflik pilkada, tingkat partisipasi rendah, atau ketegangan antar-elite lokal perlu mendapat perhatian khusus. Karena itu, Baintelkam diminta memetakan daerah dengan kategori rawan tinggi, sedang, dan rendah, lalu menempatkan sumber daya sesuai tingkat risiko.

"Pemetaan itu jangan berhenti di atas kertas. Harus ada langkah operasional, ada rencana kontingensi, dan ada simulasi penanganan. Itu yang saya sebut rencana tajam," ujar mantan Panglima TNI tersebut.

Netralitas Aparat dan Penegakan Hukum

Dalam rapat koordinasi itu, Hadi juga menyinggung soal netralitas personel POLRI dan ASN. Ia meminta Baintelkam memantau secara aktif potensi keterlibatan aparat dalam politik praktis, baik berupa dukungan terbuka kepada pasangan calon maupun penyalahgunaan fasilitas negara. Setiap temuan, menurutnya, harus ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan internal dan penegakan hukum.

Koordinator bidang Polhukam ini menilai bahwa kredibilitas Pilkada sangat bergantung pada konsistensi penegakan aturan. Ia meminta jajaran intelijen tidak ragu melaporkan setiap indikasi pelanggaran kepada instansi berwenang, termasuk Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

"Kita tidak boleh memberi ruang bagi praktik yang merusak kepercayaan publik. Netralitas adalah harga mati. Intelijen harus menjadi pengawas yang tajam, bukan penonton," tuturnya.

Sinergi Lintas Lembaga Jelang Pemungutan Suara

Hadi menekankan bahwa pengamanan Pilkada merupakan kerja kolektif. Ia meminta Baintelkam memperkuat pertukaran informasi dengan pemerintah daerah, KPU, Bawaslu, serta tokoh masyarakat. Pendekatan ini dinilai penting agar deteksi dini tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi terintegrasi dalam satu sistem peringatan dini nasional.

Selain itu, ia mengingatkan agar jajaran intelijen memperhatikan dimensi sosial-ekonomi, seperti potensi konflik akibat sengketa hasil, mobilisasi massa, dan penyebaran hoaks di ruang digital. Menurutnya, gangguan keamanan pada Pilkada kerap berawal dari informasi yang tidak terverifikasi dan menyebar cepat di media sosial.

Dalam penutup arahannya, Menko Polhukam menegaskan bahwa pemerintah akan terus memantau kesiapan pengamanan secara berkala. Ia berharap Baintelkam Polri menyampaikan laporan perkembangan secara berjenjang, sehingga setiap risiko dapat dimitigasi sebelum meningkat menjadi gangguan nyata.

"Pilkada 2024 adalah ujian bagi seluruh aparatur negara. Saya minta rencana yang disusun bukan sekadar dokumen, tetapi panduan kerja yang tajam, terukur, dan dapat dieksekusi di lapangan," pungkasnya.