Menko PMK Pimpin Rakor Penanganan Gempa NTT Secara Daring

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Penanganan Bencana Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Timur secara daring pada Sabtu, 15 Agustus 2026. Rapat tersebut digelar untuk menindaklanjuti dampak gempa bumi yang terjadi di wilayah NTT dan menetapkan langkah strategis tanggap darurat serta pemulihan infrastruktur di daerah terdampak. Dalam rapat, Pratikno menyatakan bahwa penanganan bencana harus dilakukan secara terintegrasi melibatkan seluruh kementerian dan lembaga terkait berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Koordinasi Lintas Kementerian

Berdasarkan keputusan rapat, beberapa kementerian teknis menyampaikan laporan situasi terkini dari lokasi bencana. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaporkan kondisi kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan, sementara Kementerian Kesehatan menegaskan kesiapan distribusi logistik kesehatan dan tenaga medis ke daerah terisolir. Kementerian Sosial menyatakan kesiapan bantuan sosial untuk korban terdampak. Hadir pula dalam rapat perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, TNI, dan Polri yang melaporkan kondisi operasional di lapangan.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Kementerian Desa, PDTT, dan Kementerian Dalam Negeri menyampaikan data perkembangan evakuasi dan pengungsian di titik-titik rawan. Seluruh kementerian menyepakati pentingnya sinkronisasi data agar bantuan yang disalurkan tepat sasaran. Pratikno menegaskan bahwa koordinasi harus berjalan efektif tanpa tumpang tindih kewenangan antarinstansi. Setiap kementerian diminta menyerahkan rencana aksi operasionalnya dalam waktu 24 jam setelah rapat berlangsung.

Kebijakan Tanggap Darurat

Pratikno menegaskan bahwa penanganan bencana gempa di NTT harus mengutamakan penyelamatan jiwa dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. "Seluruh kementerian harus bekerja sinergi dalam rapat ini untuk memastikan bantuan tiba tepat waktu ke lokasi terdampak," ujar Menko PMK Pratikno. Ia menambahkan bahwa status tanggap darurat ditetapkan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan disahkan dalam rapat koordinasi tersebut. Pemerintah juga menindaklanjuti rekomendasi tim teknis terkait alokasi anggaran darurat untuk rehabilitasi rumah rusak dan fasilitas umum.

Keputusan yang diambil dalam rapat mencakup pengaktifan dana siap pakai untuk penanganan bencana yang penggunaannya diawasi ketat sesuai peraturan perundang-undangan. Kementerian Keuangan menyampaikan ketersediaan anggaran yang dapat dialokasikan secara cepat untuk mendukung operasi di lapangan. Selain itu, ditetapkan mekanisme pemantauan harga kebutuhan pokok di wilayah NTT agar tidak terjadi lonjakan harga yang memberatkan masyarakat. Pratikno menyatakan bahwa pemerintah akan menindaklanjuti setiap perkembangan di lapangan melalui rapat koordinasi berkala.

Pemulihan dan Penguatan Mitigasi

Selain penanganan darurat, rapat koordinasi membahas rencana pemulihan jangka menengah dan penguatan mitigasi bencana di NTT. Fraksi-fraksi dalam Komisi VIII DPR RI menyampaikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah, meskipun keputusan akhir tetap berada pada eksekutif sesuai kewenangan. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di NTT diminta menyampaikan data valid kerusakan untuk disusun dalam dokumen kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi. Pratikno menyatakan bahwa Pleno penanganan bencana akan dilaksanakan secara berkala untuk memantau perkembangan penanganan di lapangan.

Lebih lanjut, rapat menetapkan pembentukan posko terpadu di tingkat pusat yang berkoordinasi langsung dengan Satuan Tugas Penanganan Bencana di daerah. Koordinasi ini mencakup pemetaan wilayah terdampak, distribusi bantuan logistik, dan pemulihan akses komunikasi serta transportasi. Kementerian Komunikasi dan Informatika ditugaskan memastikan jaringan telekomunikasi di lokasi bencana berfungsi optimal untuk mendukung operasional tim SAR dan distribusi informasi. Pratikno menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menyelesaikan tahap darurat secara cepat sebelum beralih ke rehabilitasi dan rekonstruksi yang berbasis ketahanan masyarakat.

Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tersebut dihadiri pula oleh Sekretaris Kabinet, Kepala BNPB, dan sejumlah pejabat eselon I dari kementerian terkait. Seluruh peserta rapat menyepakati bahwa penanganan bencana gempa di NTT menjadi prioritas nasional yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Pratikno menyatakan bahwa evaluasi berkala akan dilakukan untuk memastikan setiap kebijakan yang disahkan dalam rapat benar-benar terealisasi di lapangan dan memberikan manfaat langsung bagi korban bencana.