Mendiktisaintek Brian Yuliarto Tegaskan Reformasi Kampus Merdeka Dipercepat

JAKARTA — Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan program Reformasi Kampus Merdeka sebagai fondasi transformasi pendidikan tinggi nasional. Dalam Rapat Koordinasi dengan pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta di Kantor Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Jakarta, Rabu (12/6/2024), ia memaparkan sejumlah langkah strategis untuk mendorong hilirisasi riset dan penguatan daya saing lulusan.

Rapat yang dihadiri oleh rektor dari 124 universitas serta perwakilan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) se-Indonesia tersebut menghasilkan tiga kesepakatan utama. Fokus percepatan diarahkan pada pengembangan kurikulum adaptif, penguatan kemitraan industri, dan peningkatan publikasi ilmiah bereputasi internasional. Brian Yuliarto menekankan bahwa kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas Kabinet pada 10 Mei 2024.

Hilirisasi Riset Jadi Prioritas

Mendiktisaintek Brian Yuliarto menyatakan bahwa kementeriannya telah menetapkan 12 proyek prioritas hilirisasi riset di bidang pangan, energi, dan kesehatan. Proyek-proyek tersebut mendapatkan pendanaan sebesar Rp1,7 triliun yang bersumber dari dana abadi pendidikan dan kerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

"Kita tidak bisa lagi hanya berhenti pada publikasi jurnal. Setiap riset harus memiliki dampak langsung bagi industri dan masyarakat," ujar Brian Yuliarto. Ia menambahkan bahwa mulai tahun akademik 2024/2025, setiap program doktor diwajibkan untuk melibatkan mitra industri dalam penelitian disertasi. Langkah ini diyakini akan meningkatkan relevansi riset dan membuka peluang komersialisasi temuan ilmiah.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Prof. Dr. Ir. Abdul Haris, M.Sc., menjelaskan bahwa Kementerian telah memetakan 48 klaster riset unggulan di 32 universitas. Klaster-klaster ini akan menjadi pusat kolaborasi antara akademisi dan pelaku industri, dengan target menghasilkan 500 prototipe siap industri pada tahun 2026.

Penguatan Kurikulum dan Karir Lulusan

Selain hilirisasi riset, Rapat Koordinasi juga membahas penguatan program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB). Brian Yuliarto menargetkan 200.000 mahasiswa mengikuti program MSIB pada tahun 2025, meningkat dari 150.000 pada tahun sebelumnya. Ia memerintahkan seluruh LLDIKTI untuk memperluas jaringan mitra industri, khususnya di sektor ekonomi digital dan manufaktur canggih.

"Kita harus memastikan bahwa setiap lulusan memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Kurikulum harus adaptif terhadap perubahan teknologi yang sangat cepat," tegas mantan Guru Besar Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung (ITB) tersebut. Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa pihaknya telah menandatangani nota kesepahaman dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia untuk menyusun standar kompetensi lulusan yang diakui secara nasional.

Berdasarkan data Kementerian, tingkat keterserapan lulusan perguruan tinggi di dunia kerja mencapai 68 persen pada tahun 2023, meningkat 5 persen dari tahun sebelumnya. Namun, Brian Yuliarto menilai angka tersebut masih harus didorong hingga minimal 80 persen pada tahun 2027. Untuk mencapai target itu, kementerian akan memperkuat pusat karir di setiap perguruan tinggi dan mewajibkan pelaporan tracer study secara berkala.

Respons dan Dukungan dari Pemangku Kepentingan

Para rektor yang hadir dalam rapat menyambut positif arahan Mendiktisaintek. Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI), Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum., menyatakan kesiapan perguruan tinggi untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut. "Kami akan segera menyesuaikan regulasi internal dan mengalokasikan sumber daya untuk mendukung percepatan reformasi ini," katanya.

Di sisi lain, sejumlah pihak mengingatkan agar implementasi kebijakan tidak menimbulkan beban administrasi yang berlebihan bagi dosen dan peneliti. Pengamat pendidikan tinggi dari Universitas Indonesia, Dr. Anita Lieberman, menyarankan agar Kementerian menyederhanakan mekanisme pelaporan dan memastikan insentif yang adil bagi para periset. Brian Yuliarto merespons masukan tersebut dengan menyatakan bahwa Kementerian akan menerbitkan Peraturan Menteri baru yang merampingkan birokrasi riset pada Agustus 2024.

Rapat Koordinasi ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama oleh seluruh perwakilan perguruan tinggi. Dalam sambutan penutupnya, Brian Yuliarto kembali menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. "Transformasi pendidikan tinggi bukan hanya tugas kementerian, tetapi tanggung jawab kita bersama untuk menyongsong Indonesia Emas 2045," pungkasnya. Rapat berikutnya dijadwalkan pada September 2024 untuk mengevaluasi kemajuan implementasi kebijakan.