Mendagri Tito Karnavian Pimpin Rakor Percepatan Pembangunan Daerah

JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) percepatan pembangunan daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (10/8/2026). Rakor tersebut membahas percepatan realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengendalian inflasi daerah, serta penguatan kualitas pelayanan publik di seluruh pemerintah daerah.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri jajaran pejabat eselon I dan II Kemendagri serta perwakilan pemerintah daerah dari 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota yang mengikuti secara langsung maupun melalui media daring. Dalam arahannya, Mendagri menegaskan bahwa pemerintah daerah merupakan garda terdepan pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional sekaligus ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.

“Saya menegaskan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah agar percepatan realisasi belanja APBD menjadi prioritas utama. Anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD harus segera disalurkan bagi program-program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujar Mendagri dalam rapat koordinasi tersebut.

Percepatan Realisasi Belanja Daerah

Berdasarkan data Kemendagri, realisasi belanja daerah pada paruh pertama tahun anggaran 2026 masih memerlukan akselerasi yang signifikan. Mendagri menyatakan pemerintah pusat akan terus memantau kinerja anggaran daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang terintegrasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Pemantauan dilakukan secara berkala untuk memastikan setiap program berjalan sesuai jadwal dan sasaran yang telah ditetapkan.

Ia meminta para kepala daerah menindaklanjuti hasil rapat koordinasi dengan menyusun langkah-langkah konkret, termasuk percepatan proses pengadaan barang dan jasa serta penyelesaian kegiatan infrastruktur yang telah dianggarkan. Menurutnya, lambatnya penyerapan anggaran berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal dan mengurangi kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan.

“Kepala daerah harus memastikan proses pengadaan berjalan transparan, akuntabel, dan tepat waktu. Jangan sampai anggaran mengendap tanpa memberikan manfaat nyata bagi rakyat,” tegas Tito Karnavian.

Sejumlah perwakilan pemerintah daerah yang hadir menyatakan komitmennya untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan. Mereka juga menyampaikan berbagai kendala teknis di lapangan yang akan ditindaklanjuti melalui mekanisme konsultasi bersama jajaran Kemendagri.

Pengendalian Inflasi Daerah

Selain persoalan anggaran, Rakor juga membahas upaya pengendalian inflasi daerah. Mendagri meminta seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memperkuat koordinasi guna menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok, terutama menjelang hari besar keagamaan dan nasional. Koordinasi lintas sektor dinilai menjadi kunci agar intervensi kebijakan berjalan efektif.

Pemerintah daerah diminta memantau ketersediaan pasokan pangan, kelancaran distribusi, serta kewajaran harga di pasar secara berkelanjutan. Langkah operasi pasar dan gerakan pangan murah, kata Mendagri, perlu digencarkan sebagai instrumen intervensi jangka pendek, sementara penguatan produksi pangan lokal menjadi solusi struktural jangka panjang.

“Kestabilan harga merupakan prasyarat terjaganya daya beli masyarakat. Saya meminta TPID di setiap daerah bekerja secara aktif dan tidak menunggu terjadinya lonjakan harga,” kata Mendagri.

Penguatan Kapasitas Aparatur dan Pelayanan Publik

Pada kesempatan yang sama, Mendagri juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah. Ia menilai kualitas pelayanan publik sangat ditentukan oleh kompetensi, integritas, dan profesionalisme aparatur. Digitalisasi pelayanan, termasuk pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai daerah, diminta terus diperluas agar masyarakat memperoleh akses layanan yang cepat dan mudah.

Kemendagri, lanjutnya, akan menindaklanjuti hasil rakor dengan menggelar rapat koordinasi lanjutan bersama pemerintah daerah secara berkala. Evaluasi terhadap kinerja anggaran, pengendalian inflasi, dan pelayanan publik akan disampaikan dalam rapat pleno yang dijadwalkan berlangsung setiap triwulan.

“Pemerintah daerah harus hadir memberikan pelayanan terbaik. Ini merupakan amanat konstitusi yang wajib dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab,” ujar Mendagri menutup arahannya.

Rapat koordinasi di Gedung Sasana Bhakti Praja tersebut berlangsung tertib dan diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama antara Kemendagri dan perwakilan pemerintah daerah mengenai percepatan pelaksanaan program pembangunan tahun anggaran 2026.