Mendagri Tegaskan Pemda NTT Percepat Pendataan Dampak Gempa

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan keputusan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk segera mempercepat proses pendataan dampak gempa bumi sebagai prasyarat utama penyaluran bantuan pemerintah pusat. Dalam Rapat Koordinasi yang digelar di Jakarta, Tito menyatakan bahwa seluruh data kerusakan rumah warga harus melalui tahap verifikasi ketat sebelum bantuan keuangan dan material disahkan secara resmi oleh kementerian terkait.

Pendataan Menjadi Prasyarat Utama Bantuan

Proses pendataan dampak bencana ditetapkan sebagai langkah fundamental dalam menindaklanjuti kebijakan penanggulangan bencana berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Tito Karnavian menyatakan bahwa Pemda NTT wajib memastikan setiap unit rumah warga yang mengalami kerusakan tercatat secara akurat dalam basis data terpadu. Verifikasi lapangan terhadap ribuan rumah warga di wilayah terdampak harus diselesaikan dalam waktu sesingkat mungkin agar proses penyaluran bantuan tidak mengalami penundaan yang berkepanjangan.

"Pemda harus bekerja dengan cepat dan cermat. Data yang masuk harus valid, bukan estimasi semata, sehingga bantuan pemerintah dapat tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar memerlukan," tegas Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rapat tersebut.

Kementerian Dalam Negeri menindaklanjuti arahan tersebut dengan menerbitkan surat edaran yang mengatur mekanisme pelaporan kerusakan infrastruktur dan rumah tinggal. Seluruh dinas terkait di tingkat provinsi dan kabupaten diminta untuk membentuk tim terpadu yang bertugas melakukan assessment langsung ke lokasi bencana.

Verifik Data Rumah Warga Diperketat

Dalam rapat pleno yang melibatkan perwakilan pemerintah daerah, Tito menegaskan bahwa proses verifikasi tidak boleh mengabaikan standar teknis yang telah ditetapkan. Setiap rumah yang dilaporkan rusak harus didokumentasikan dengan fotografi, koordinat geografis, dan identitas pemilik yang jelas. Langkah ini diambil untuk mencegah penyalahgunaan data dan memastikan akuntabilitas penyaluran bantuan publik.

Fraksi-fraksi di DPRD setempat diminta untuk turut mengawasi jalannya pendataan agar transparansi tetap terjaga. Tito menyatakan bahwa pengawasan legislatif merupakan bagian integral dari sistem penanggulangan bencana demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses bantuan pemerintah.

"Kami meminta DPRD NTT melalui fraksi-fraksinya untuk aktif memantau proses pendataan ini. Jangan sampai ada warga yang terlewat atau data yang dimanipulasi oleh pihak tidak bertanggung jawab," ujar Mendagri.

Pemerintah Provinsi NTT menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti arahan tersebut dengan mengerahkan seluruh aparatur sipil negara di wilayah terdampak. Tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perumahan, dan instansi vertikal lainnya telah diturunkan untuk mempercepat assessment.

Pemerintah Pusat Siap Salurkan Bantuan

Setelah proses pendataan dan verifikasi disahkan secara administratif, pemerintah pusat berkomitmen untuk segera menyalurkan berbagai bentuk bantuan kepada korban gempa. Bantuan tersebut mencakup bantuan tunai untuk perbaikan rumah rusak ringan, rusak sedang, maupun rusak berat, serta bantuan material konstruksi sesuai dengan kebutuhan teknis di lapangan.

Tito Karnavian menegaskan bahwa anggaran bantuan bencana telah dialokasikan dalam pos dana siap pakai Kementerian Dalam Negeri. Namun, penyaluran anggaran tersebut hanya dapat dilaksanakan setelah pemerintah daerah menyerahkan dokumen pendataan yang lengkap dan telah ditandatangani oleh pejabat berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rapat koordinasi lanjutan, pihak Kementerian Dalam Negeri juga akan mengirimkan tim monitoring independen untuk mengecek kembali data yang disampaikan Pemda NTT. Langkah verifikasi ganda ini ditetapkan untuk memastikan tidak ada kesalahan sistemik dalam pelaporan dampak gempa.

Pemerintah daerah diharapkan dapat menyelesaikan seluruh rangkaian pendataan dalam tempo yang telah disepakati bersama, sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat segera dimulai. Masyarakat korban gempa di NTT diimbau untuk aktif memberikan informasi kepada petugas pendataan yang datang ke lokasi kejadian.