Megawati Tekankan Relevansi Gerakan Asia Afrika di Tengah Krisis Geopolitik

Jakarta Selatan — Presiden kelima Republik Indonesia yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Megawati Soekarnoputri, menegaskan bahwa semangat dan prinsip Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955 tetap menjadi pedoman vital dalam menghadapi gejolak geopolitik kontemporer. Pernyataan itu disampaikan di hadapan ratusan kader partai dalam sebuah seminar bertajuk “Relevansi Gerakan Asia Afrika dalam Krisis Geopolitik Saat Ini” yang diselenggarakan di Aula Utama Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Seminar tersebut merupakan bagian dari rangkaian pendidikan politik bagi kader yang digelar secara rutin oleh PDI Perjuangan.

Acara yang dimulai pukul 10.00 WIB itu dihadiri oleh jajaran pengurus DPP PDI Perjuangan dari berbagai kompartemen, anggota fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat, serta kader dari tingkat pusat hingga ranting. Tampak hadir pula sejumlah diplomat dan akademisi yang diundang sebagai narasumber, di antaranya mantan Menteri Luar Negeri era Presiden Abdurrahman Wahid, Alwi Shihab, serta Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Juwono Sudarsono. Dalam pidato pembukaannya yang berlangsung selama hampir dua jam, Megawati mengupas secara mendalam jejak sejarah Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 18-24 April 1955 dan menarik benang merahnya dengan situasi dunia hari ini.

“Kita tidak boleh melupakan bahwa Konferensi Asia Afrika lahir dari krisis. Dunia kala itu terbelah antara dua blok, dan bangsa-bangsa di Asia dan Afrika menyatakan sikap tegas: kami akan bersatu, kami akan berdaulat, dan kami tidak akan menjadi pion dari pertarungan negara-negara adidaya,” ujar Megawati mengutip semangat Dasasila Bandung. “Hari ini, situasi mungkin berbeda, tetapi esensinya persis sama. Krisis Ukraina, rivalitas di Laut China Selatan, konflik perdagangan, hingga invasi dan okupasi — semua itu menuntut kita kembali ke akar diplomasi dan solidaritas antarbangsa.”

Relevansi Dasasila Bandung di Abad Ke-21

Megawati memaparkan bahwa sepuluh poin Dasasila Bandung, yang mencakup penghormatan terhadap hak asasi manusia, kedaulatan dan integritas teritorial, serta penyelesaian sengketa secara damai, masih merupakan kerangka kerja moral dan politik yang relevan. Ia menekankan bahwa Indonesia, sebagai salah satu penggagas dan tuan rumah KAA, memiliki tanggung jawab historis untuk terus menghidupkan roh Bandung di pentas global. “Ini bukan soal nostalgia masa lalu. Ini soal bagaimana kita membaca peta kekuatan global yang semakin kompleks,” katanya.

Dalam paparannya, Megawati menyoroti tiga isu utama: kemandirian ekonomi negara-negara berkembang, reformasi tata kelola institusi multilateral, dan ancaman perubahan iklim. Ia mengkritik lemahnya respons kolektif terhadap ketidakadilan sistem keuangan dunia yang masih didominasi segelintir negara maju. “Beban utang negara-negara Selatan telah merampas hak rakyat untuk sejahtera,” tegasnya. Data dari Bank Dunia tahun 2025 mencatat bahwa total utang luar negeri negara berpendapatan rendah mencapai lebih dari 1,1 triliun dolar AS, angka yang menurut Megawati ‘mencerminkan kolonialisme versi baru’.

Menyerukan Kebangkitan Solidaritas Global Selatan

Mantan Presiden RI periode 2001-2004 itu juga menyerukan penguatan poros solidaritas Global Selatan. Ia mencontohkan bagaimana ekspansi BRICS menjadi BRICS Plus yang kini mencakup Indonesia, Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab merupakan sinyal kebangkitan kekuatan negara berkembang. “Namun, solidaritas tidak boleh berhenti di forum-forum besar. Harus ada aksi konkret, seperti pengamanan rantai pasok pangan dan energi di antara kita, serta perlindungan terhadap sumber daya alam kita,” ujarnya. Megawati secara khusus menyinggung pembentukan New Development Bank yang digagas BRICS sebagai alternatif dari Bretton Woods institutions, namun ia mengingatkan agar lembaga tersebut tidak mereplikasi kesalahan yang sama.

Pada sesi diskusi, Megawati menjawab sejumlah pertanyaan dari kader. Seorang kader dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, bertanya tentang dampak geopolitik terhadap nelayan tradisional di perbatasan. Megawati menanggapi dengan menekankan pentingnya diplomasi maritim yang terintegrasi dengan kebijakan kesejahteraan nelayan. “Geopolitik bukan hanya urusan para diplomat di ruang ber-AC. Ia menyangkut perut nelayan dan petani kita yang paling bawah,” jawabnya disambut tepuk tangan.

Imbauan untuk Kader: Mengakar ke Bawah, Berpikir Global

Menutup seminarnya, Megawati berpesan kepada seluruh kader agar terus memperdalam pemahaman tentang politik global. Ia menginstruksikan Sekolah Partai untuk memperkuat kurikulum geopolitik dan hubungan internasional bagi kader di seluruh jenjang. “Kalau kader PDI Perjuangan hanya bisa bicara APBN dan pilkada, kita tidak akan pernah menjadi kekuatan yang disegani. Kita harus mampu memperjuangkan kedaulatan nasional di semua lini,” tegasnya. Instruksi ini langsung direspons oleh Kepala Sekolah Partai, yang menyatakan akan mengintegrasikan modul geopolitik dalam program Diklat Kader Madya dan Utama pada triwulan mendatang.

Seminar itu sendiri berlangsung hingga pukul 14.30 WIB dan diakhiri dengan pembacaan rekomendasi oleh tim perumus. Rekomendasi tersebut antara lain mendesak pemerintah untuk lebih aktif dalam diplomasi perdamaian global, memperjuangkan reformasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan memperkuat kerjasama Selatan-Selatan. Para peserta tampak antusias, beberapa di antaranya menyatakan bahwa kegiatan semacam ini sangat dibutuhkan untuk membuka wawasan kader di luar politik domestik.

Seminar “Relevansi Gerakan Asia Afrika dalam Krisis Geopolitik Saat Ini” merupakan yang pertama dari serangkaian kegiatan serupa yang direncanakan akan digelar di berbagai basis PDIP di seluruh Indonesia. Selain Lenteng Agung, acara serupa akan diadakan di Surabaya, Medan, dan Makassar sepanjang tahun 2026. Respon positif dari kader menunjukkan adanya kebutuhan untuk menghubungkan perjuangan politik domestik dengan peta perubahan global.

Dengan gaung Konferensi Asia Afrika yang masih terasa 70 tahun setelah perhelatan bersejarah itu, Megawati Soekarnoputri mencoba menegaskan bahwa partainya adalah lokomotif bagi kebangkitan kembali peran Indonesia di panggung dunia. Apakah ini akan diterjemahkan dalam langkah konkret di parlemen dan diplomasi, masih harus menunggu aksi nyata. Namun satu hal yang pasti: seminar di Lenteng Agung itu telah membakar diskursus tentang bagaimana Indonesia memproyeksikan dirinya di tengah turbulensi dunia.