Kemenkum Klaim Program Astacita Berjalan di Seluruh Lini Kerja

BADUNG — Kementerian Hukum (Kemenkum) menyatakan bahwa seluruh program kerja yang dirancang untuk mendukung Astacita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah dijalankan pada semua lini selama dua tahun masa pemerintahan. Klaim tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Kementerian Hukum yang berlangsung di Badung, Bali, dengan menegaskan komitmen institusi terhadap agenda pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Menteri Hukum menegaskan bahwa pelaksanaan Astacita bukan sekadar wacana administratif, melainkan telah diterjemahkan ke dalam kebijakan teknis, program prioritas, serta target kinerja yang terukur di setiap unit kerja. "Berdasarkan UU dan keputusan yang telah ditetapkan, Kementerian Hukum menjalankan mandat Astacita di seluruh lini, mulai dari pembentukan regulasi hingga pelayanan hukum kepada masyarakat," ujar Menteri Hukum dalam forum tersebut.

Delapan Agenda Astacita sebagai Kerangka Kerja

Astacita merupakan delapan agenda pembangunan utama yang menjadi rujukan seluruh kementerian dan lembaga dalam menyusun program kerja. Kementerian Hukum menempatkan agenda-agenda tersebut sebagai kerangka operasional, khususnya pada aspek penguatan sistem hukum, pemberantasan korupsi, serta reformasi birokrasi.

Dalam Rapat Koordinasi tersebut, Kementerian Hukum memaparkan capaian pada sejumlah sektor. Pada bidang pelayanan hukum, institusi ini mencatat peningkatan akses masyarakat terhadap layanan administrasi hukum, termasuk percepatan proses sertifikasi dan pendaftaran kekayaan intelektual. Sementara pada bidang pembinaan hukum, program penyuluhan digencarkan hingga ke daerah terpencil untuk memperkuat kesadaran hukum warga negara.

"Setiap program yang kami jalankan mengacu pada keputusan dan arahan yang telah ditetapkan dalam Pleno. Tidak ada unit kerja yang berjalan di luar kerangka Astacita," tegas Menteri Hukum di hadapan peserta rapat yang terdiri atas pejabat eselon satu dan eselon dua di lingkungan kementerian.

Sinergi Lintas Sektor dan Daerah

Kementerian Hukum menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjalankan Astacita. Sejumlah program diklaim telah menindaklanjuti koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta kementerian lain yang memiliki irisan tugas pada bidang regulasi dan penegakan hukum.

Salah satu bentuk sinergi tersebut adalah pendampingan hukum bagi daerah dalam menyusun produk hukum daerah yang selaras dengan kebijakan nasional. Kementerian Hukum menyatakan bahwa langkah ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi antara pusat dan daerah, sekaligus memastikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat.

Fraksi di parlemen, menurut Kementerian Hukum, turut menjadi mitra dalam pembahasan sejumlah rancangan undang-undang yang mendukung Astacita. Proses legislasi yang berjalan diharapkan mampu memperkuat fondasi hukum bagi program pembangunan pemerintah.

"Kami membuka ruang koordinasi dengan semua pemangku kepentingan. Astacita adalah agenda bersama, bukan agenda satu kementerian saja," ujar Menteri Hukum.

Evaluasi dan Target Dua Tahun Berikutnya

Dalam Rapat Koordinasi tersebut, Kementerian Hukum juga menetapkan sejumlah target untuk dua tahun sisa masa pemerintahan. Fokus utama diarahkan pada percepatan digitalisasi layanan hukum, penguatan perlindungan kekayaan intelektual, serta penyederhanaan regulasi yang menghambat investasi.

Menteri Hukum menyatakan bahwa evaluasi berkala akan dilakukan untuk memastikan setiap program tetap berada pada jalur Astacita. Hasil evaluasi menjadi dasar pengambilan keputusan dalam rapat pimpinan, termasuk penyesuaian anggaran dan sumber daya manusia di unit kerja yang membutuhkan penguatan.

"Kami tidak berhenti pada klaim keberhasilan. Setiap capaian akan diukur, dievaluasi, dan ditindaklanjuti dengan perbaikan. Itu prinsip tata kelola yang kami pegang," tegasnya.

Kementerian Hukum menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan Astacita tidak hanya dilihat dari jumlah program, tetapi dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Kepastian hukum, kemudahan berusaha, dan perlindungan hak warga negara menjadi indikator utama yang akan terus dipantau hingga akhir periode pemerintahan.

Dengan penetapan target dan evaluasi berkala tersebut, Kementerian Hukum menyatakan optimistis bahwa seluruh agenda Astacita yang menjadi tanggung jawabnya dapat diselesaikan sesuai jadwal. Rapat Koordinasi di Badung ditutup dengan kesepakatan untuk memperkuat koordinasi antarunit kerja serta mempercepat pelaksanaan program yang berdampak langsung pada masyarakat.