Megawati: Semangat Bandung Masih Relevan Jawab Krisis Global

Lenteng Agung, Jakarta Selatan, 10 Juni 2024 — Presiden ke-5 Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menegaskan bahwa prinsip-prinsip Gerakan Asia Afrika (GAA) tidak pernah kehilangan relevansinya dalam menghadapi kompleksitas krisis geopolitik kontemporer. Penegasan itu disampaikan Megawati saat tampil sebagai pembicara kunci dalam seminar bertajuk “Relevansi Gerakan Asia Afrika dalam Krisis Geopolitik Saat Ini” yang digelar di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Sabtu (10/6/2024). Seminar yang dihadiri oleh para kader partai, akademisi, serta sejumlah diplomat dari negara-negara sahabat ini menjadi panggung bagi Megawati untuk mengurai kembali pentingnya semangat solidaritas negara-negara berkembang yang lahir dari Konferensi Asia Afrika 1955.

Megawati menyatakan, dunia saat ini tengah berhadapan dengan ancaman fragmentasi kekuatan global yang semakin tajam, mulai dari perang di Ukraina, ketegangan di Laut China Selatan, hingga krisis pangan dan energi yang dipicu oleh sanksi ekonomi sepihak. “Gerakan Asia Afrika mengajarkan kita bahwa negara-negara yang pernah dijajah dan termarjinalkan bisa duduk bersama, merumuskan jalan keluar tanpa tekanan kekuatan adidaya. Itulah prinsip yang harus kita hidupkan kembali,” ujar Megawati di hadapan sekitar 300 peserta seminar.

Semangat Bandung dan Solidaritas Global

Megawati mengingatkan bahwa Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 18–24 April 1955 melahirkan Dasasila Bandung, yang menolak segala bentuk imperialisme, kolonialisme, dan intervensi asing. Dalam konteks saat ini, menurut Megawati, prinsip tersebut sangat dibutuhkan untuk mencegah negara-negara berkembang kembali menjadi korban rivalitas negara-negara besar. Megawati mencontohkan, penggunaan sanksi ekonomi oleh negara-negara Barat terhadap Rusia telah menciptakan disrupted supply chain yang berdampak langsung pada harga pangan dan energi di banyak negara Afrika dan Asia. “Data Badan Pangan Dunia (FAO) menunjukkan, indeks harga pangan global sempat melonjak 23 persen pada triwulan pertama 2024, dan yang paling terpukul adalah negara-negara miskin yang tidak memiliki akses kemandirian pangan,” papar Megawati.

Lebih lanjut, Megawati menuntut agar negara-negara anggota GAA modern—kini dalam wadah Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika dan Gerakan Non-Blok—kembali memperkuat koordinasi dalam forum multilateral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). “Kita tidak boleh hanya menjadi penonton. Kita harus memastikan piagam-piagam yang disahkan, seperti Piagam PBB dan berbagai konvensi internasional, dilaksanakan dengan adil, bukan alat kepentingan segelintir negara,” tegasnya.

Krisis Geopolitik Multidimensi

Dalam paparannya, Megawati mengidentifikasi tiga dimensi utama krisis geopolitik yang kini mengemuka. Pertama, dimensi militer, yang ditandai dengan meningkatnya anggaran pertahanan global hingga menyentuh angka 2,4 triliun dolar AS pada 2023 berdasarkan data Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). Kedua, dimensi ekonomi, di mana proteksionisme dan persaingan teknologi antara Amerika Serikat dan Tiongkok mengancam sistem perdagangan multilateral. Ketiga, dimensi lingkungan, yang menempatkan negara-negara berkembang sebagai pihak paling rentan terhadap bencana iklim namun minim akses pada pendanaan mitigasi.

“Dalam Rapat Koordinasi terbatas yang saya pimpin bersama sejumlah mantan kepala negara beberapa waktu lalu, kami sepakat bahwa negara-negara Asia dan Afrika perlu memiliki platform bersama untuk mengelola krisis lingkungan ini. Bukan dengan tergantung pada janji negara maju yang seringkali tidak terealisasi,” kata Megawati sambil merujuk pada komitmen pendanaan iklim sebesar 100 miliar dolar AS per tahun yang hingga kini belum sepenuhnya dipenuhi. Megawati juga mengkritik penerapan kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang dinilainya dapat merugikan petani kecil di negara penghasil komoditas seperti Indonesia dan Malaysia.

Peran Indonesia dalam Diplomasi Perdamaian

Megawati secara khusus menyoroti peran historis Indonesia dalam menjembatani konflik global melalui soft power diplomacy. Ia menyebutkan, pada periode 2023–2024, Indonesia memegang keketuaan ASEAN yang berhasil memediasi dialog damai di Myanmar serta mendorong Code of Conduct di Laut China Selatan. Megawati meminta agar capaian tersebut dijadikan modal untuk memperkuat posisi tawar negara-negara Asia Afrika di forum global. “Keputusan politik untuk menolak segala bentuk agresi militer harus ditetapkan secara konsisten, baik di Myanmar, Palestina, maupun Ukraina. Tidak boleh ada standar ganda,” tegasnya.

Megawati juga menekankan pentingnya pengesahan regulasi nasional yang mendukung kemandirian pangan dan energi sebagai langkah antisipasi terhadap gejolak global. Ia menunjuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Ketahanan Nasional dan Rencana Induk Energi Nasional yang telah ditetapkan pemerintah sebagai fondasi kebijakan yang harus diimplementasikan dengan serius. “Tanpa kemandirian, kita hanya akan menjadi objek dalam permainan geopolitik. Ini adalah amanat konstitusi yang harus dijalankan oleh semua fraksi di parlemen dan seluruh komponen bangsa,” ucapnya.

Sesi tanya jawab berlangsung hangat. Seorang peserta dari kalangan akademisi mempertanyakan efektivitas Gerakan Non-Blok di tengah polarisasi global saat ini. Menanggapi hal itu, Megawati menegaskan bahwa netralitas bukan berarti pasif, melainkan keberanian untuk memilih jalur perdamaian. “Kita bukan tidak memihak. Kita memihak pada kemanusiaan dan keadilan. Itu yang selalu saya sampaikan dalam setiap forum internasional sejak saya menjabat sebagai Presiden,” jawabnya. Acara diakhiri dengan penandatanganan deklarasi internal partai yang berisi komitmen untuk terus menyuarakan prinsip-prinsip Gerakan Asia Afrika dalam setiap langkah politik PDI Perjuangan ke depan.