Mendagri Tito Karnavian Pimpin Satgas Pemulihan Pascabencana di Sumatera

JAKARTA — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian secara resmi menjabat sebagai Kepala Satuan Tugas Pemulihan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana untuk wilayah Sumatera. Penunjukan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2025 yang ditandatangani pada 7 April 2025, sebagai respons atas rentetan bencana alam yang melanda enam provinsi di pulau itu sejak awal Maret. Satgas PRR akan bekerja selama dua belas bulan ke depan dengan anggaran awal sebesar Rp4,6 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dana alokasi khusus percepatan pemulihan.

Dalam keterangan pers di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (9/4), Tito Karnavian menegaskan bahwa pembentukan satgas ini merupakan arahan langsung Presiden. “Saya menerima mandat ini sebagai bentuk kehadiran negara yang tak boleh setengah hati. Proses pemulihan harus berjalan simultan — fisik, sosial, dan kelembagaan pemerintahan daerah,” ujarnya. Hadir dalam pengumuman itu Menteri Pekerjaan Umum, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan enam gubernur dari provinsi terdampak yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan.

Dasar Pembentukan dan Struktur Satgas

Pembentukan Satgas PRR Pascabencana Sumatera didasarkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, khususnya Pasal 57 yang mengatur fase pemulihan. Perpres Nomor 18/2025 merinci struktur komando: Tito Karnavian sebagai Kasatgas, didampingi Sekretaris Jenderal Kemendagri selaku Sekretaris Eksekutif, serta empat deputi yang menangani infrastruktur, pemukiman, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan pascabencana. Masing-masing deputi berasal dari kementerian teknis terkait.

“Pendekatan kluster ini kami pilih agar setiap lini tidak menunggu lini lain. Deputi Infrastruktur bisa langsung menangani jembatan putus tanpa harus terkendala urusan logistik, karena ada deputi lain yang fokus di situ,” jelas Tito. Rapat koordinasi pertama telah digelar pada hari yang sama, mengundang seluruh kepala daerah dari 37 kabupaten/kota terdampak. Rapat itu menghasilkan 143 titik prioritas yang harus tertangani dalam seratus hari pertama masa kerja satgas.

Skala Kerusakan dan Kebutuhan Mendesak

Data BNPB per 5 April 2025 mencatat sedikitnya 412.000 warga terdampak langsung, dengan 87 korban jiwa dan 124 orang masih dinyatakan hilang. Bencana utama berupa banjir bandang dan tanah longsor yang dipicu oleh siklon tropis langka di Samudra Hindia bagian timur, mengakibatkan volume curah hujan melampaui 480 milimeter dalam waktu tiga hari di beberapa wilayah. Ribuan rumah rusak berat, 78 fasilitas kesehatan tidak berfungsi, dan 245 kilometer jalan poros nasional terputus di lima titik utama. Angka kerugian sementara mencapai Rp17,3 triliun, mencakup sektor pertanian, perkebunan, dan perdagangan.

Survei cepat satgas menunjukkan bahwa kebutuhan paling mendesak bukan lagi bantuan pangan darurat, melainkan penanganan hunian sementara dan pemulihan layanan dasar. “Pendirian hunian sementara berstandar hunian layak adalah prioritas mutlak. Kami tidak ingin pengungsi bertahan di tenda lebih dari tiga bulan,” tegas Tito. Targetnya, 12.500 unit hunian sementara akan berdiri sebelum pertengahan Juli 2025, didistribusikan di 214 titik yang telah disetujui pemerintah daerah. Dana stimulan sebesar Rp10 juta per keluarga juga akan dicairkan dalam dua tahap, dengan pengawasan ketat dari inspektorat jenderal kementerian.

Sinergi Lintas Sektor dan Pengawasan

Mengantisipasi potensi tumpang tindih kewenangan, Satgas PRR menerbitkan Protokol Kerja Bersama yang ditandatangani oleh seluruh kementerian dan lembaga terkait, TNI, Polri, serta Badan Usaha Milik Negara sektor konstruksi. Protokol ini mewajibkan setiap pengadaan barang dan jasa di atas nilai Rp200 juta melalui koordinasi langsung deputi terkait. Sistem audit bergilir juga akan diterapkan setiap triwulan, dengan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kapasitas pencegahan.

“Dari pengalaman bencana sebelumnya, titik rawan selalu pada pengadaan. Karena itu, kami gandeng KPK sejak awal untuk mendampingi. Semua lelang proyek akan dilakukan secara elektronik penuh dan dipublikasikan di situs resmi satgas,” ujar Tito Karnavian. Gubernur Sumatera Barat, dalam kesempatan yang sama, menyambut baik transparansi tersebut. “Kami di daerah akan membuka posko pengaduan masyarakat di setiap nagari, agar warga bisa langsung melaporkan jika ada penyimpangan,” ujarnya. Pemerintah pusat juga memberikan kewenangan khusus kepada bupati dan wali kota untuk merelokasi pos-pos anggaran daerah guna mempercepat rekonstruksi tanpa menunggu perubahan APBD.

Target dan Indikator Keberhasilan

Satgas PRR menetapkan seratus indikator kinerja utama yang akan dilaporkan setiap bulan kepada Presiden. Indikator tersebut meliputi jumlah hunian sementara terbangun, kilometer jalan pulih, jumlah sekolah beroperasi kembali, hingga persentase keluarga yang kembali memiliki sumber pendapatan. Fase pemulihan ekonomi menjadi perhatian khusus, terutama bagi petani kecil yang kehilangan lahan produktif. Program padat karya rekonstruksi akan menyerap setidaknya 68.000 tenaga kerja lokal dengan upah di atas upah minimum provinsi masing-masing.

“Pemulihan bukan hanya tentang bangunan; ia tentang martabat. Warga harus merasa mereka bangkit dengan tangan sendiri, bukan sekadar menunggu bantuan,” kata Tito di depan para kepala daerah. Satgas juga membuka ruang partisipasi bagi organisasi kemasyarakatan, lembaga filantropi, dan mitra internasional dengan pengalaman serupa, seperti USAID dan JICA, yang telah menyatakan kesiapan dukungan teknis. Hingga berita ini diturunkan, posko utama satgas telah beroperasi di Pekanbaru, Riau, dipilih sebagai lokasi strategis yang menghubungkan seluruh provinsi terdampak. Kantor tersebut akan berfungsi sebagai pusat komando, data, dan informasi pemulihan bencana selama satu tahun ke depan.