Koster Bantah Tudingan Hambat Program Makan Bergizi Gratis

DENPASAR — Gubernur Bali Wayan Koster secara tegas membantah tudingan bahwa dirinya tidak mendukung sekaligus menghambat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Bali. Pernyataan tersebut disampaikan Koster menanggapi pemberitaan yang berkembang di sejumlah media, dalam keterangan resminya di Denpasar, Kamis (20/8/2026).

Menurut Koster, sejak awal program prioritas nasional yang digagas pemerintah pusat tersebut telah memperoleh dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Bali. Ia menilai tudingan yang dialamatkan kepadanya merupakan informasi yang tidak akurat dan tidak didasari pada fakta di lapangan.

"Saya tegaskan, Pemerintah Provinsi Bali tidak pernah menghambat program Makan Bergizi Gratis. Kami justru mendukung penuh pelaksanaannya karena program ini menyangkut kepentingan generasi muda Bali," ujar Koster dalam keterangan resminya.

Dukungan Penuh Pemerintah Provinsi

Koster menyatakan bahwa dukungan terhadap MBG telah diwujudkan melalui berbagai keputusan administratif dan kebijakan daerah. Salah satunya, Pemerintah Provinsi Bali telah menindaklanjuti arahan pemerintah pusat melalui Rapat Koordinasi lintas instansi yang digelar bersama Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dalam rapat tersebut, lanjut Koster, disepakati sejumlah langkah konkret guna memperlancar distribusi makanan bergizi kepada para pelajar, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Pemerintah provinsi juga membuka ruang koordinasi dengan pihak penyelenggara guna memastikan aspek keamanan pangan dan ketepatan sasaran penerima manfaat.

"Kami berkomitmen mendukung program ini, namun tentu pelaksanaannya harus tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku. Berdasarkan regulasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur mekanisme teknis agar program berjalan efektif," tegasnya.

Klarifikasi atas Isu yang Berkembang

Koster menilai tudingan yang beredar kemungkinan besar bersumber dari kesalahpahaman terhadap sikapnya yang meminta agar pelaksanaan MBG disesuaikan dengan kondisi kearifan lokal dan karakteristik masyarakat Bali. Ia menekankan bahwa permintaan penyesuaian tersebut bukanlah bentuk penolakan, melainkan upaya agar program dapat berjalan optimal.

Gubernur Bali itu juga mengingatkan seluruh pihak agar tidak mempolitisasi isu pangan bergizi demi kepentingan sesaat. Menurutnya, program yang telah ditetapkan sebagai agenda nasional ini seharusnya menjadi momentum kebersamaan antara pemerintah pusat dan daerah.

"Jangan ada pihak yang memelintir fakta. Program ini adalah kepentingan bersama, dan Pemerintah Provinsi Bali akan terus bersinergi dengan pemerintah pusat," kata Koster.

Sinergi Pusat dan Daerah

Lebih lanjut, Koster mengungkapkan bahwa pihaknya telah menjalin komunikasi intensif dengan instansi terkait di tingkat pusat. Komunikasi tersebut mencakup pembahasan teknis terkait kebutuhan gizi berbasis pangan lokal Bali, termasuk potensi pemanfaatan hasil pertanian dan perikanan daerah sebagai bahan baku menu MBG.

Langkah ini dinilai sejalan dengan semangat kemandirian pangan yang selama ini didorong oleh pemerintah. Dengan memanfaatkan produk lokal, program MBG di Bali diharapkan tidak hanya meningkatkan status gizi anak, tetapi juga menggerakkan perekonomian masyarakat kecil di pedesaan.

Pemerintah Provinsi Bali juga menyiapkan data penerima manfaat secara lebih akurat melalui pendataan yang melibatkan perangkat desa dan sekolah. Data tersebut akan menjadi dasar penyaluran agar tepat sasaran dan tidak terjadi tumpang tindih dengan program bantuan lainnya.

Komitmen terhadap Generasi Muda

Koster menegaskan bahwa dirinya memiliki perhatian besar terhadap kualitas sumber daya manusia Bali. Oleh karena itu, ia memastikan bahwa seluruh kebijakan yang diambil pemerintah provinsi, termasuk dalam penyelenggaraan MBG, selalu berpihak pada kepentingan pelajar dan kesehatan masyarakat.

Ia juga meminta jajaran aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali untuk menjalankan tugas pendukung program tersebut secara profesional. Instruksi ini disampaikan menyusul adanya laporan terkait kesiapan infrastruktur dapur umum dan sistem distribusi di sejumlah kabupaten/kota.

Sementara itu, sejumlah fraksi di DPRD Provinsi Bali menyatakan dukungannya terhadap klarifikasi yang disampaikan gubernur. Para legislator menilai bantahan tersebut penting guna menghentikan polemik yang dapat mengganggu pelaksanaan program di lapangan.

"Kami berharap seluruh pihak menunggu hasil Pleno dan evaluasi berkala yang akan disampaikan pemerintah provinsi, sehingga publik memperoleh informasi yang utuh," demikian pernyataan yang disampaikan juru bicara fraksi tersebut.

Hingga berita ini ditulis, Pemerintah Provinsi Bali memastikan program Makan Bergizi Gratis akan terus berjalan sesuai jadwal yang telah disepakati dalam Rapat Koordinasi terakhir. Koster berharap polemik yang berkembang dapat segera mereda agar fokus seluruh pemangku kepentingan kembali tertuju pada kepentingan anak-anak Bali.