Megawati Resmikan Monumen Kudatuli, Tegaskan Komitmen Keadilan

Jakarta — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) Megawati Soekarnoputri meresmikan Monumen Kudatuli dalam rangkaian peringatan 30 tahun peristiwa 27 Juli 1996, di kawasan Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (27/7/2026). Peresmian monumen ini menandai babak baru upaya pelembagaan ingatan kolektif terhadap tragedi politik yang hingga kini menyisakan luka mendalam bagi keluarga korban dan kader partai berlambang banteng tersebut.

Simbol Harapan di Tengah Luka Sejarah

Monumen yang berdiri di pelataran Kantor DPP PDIP ini dirancang sebagai penanda fisik atas perjuangan panjang para korban yang hilang, terluka, dan menjadi sasaran kekerasan politik pada hari penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia (PDI) kala itu. Megawati, dalam sambutannya yang disampaikan dengan suara bergetar, menegaskan bahwa monumen ini bukan sekadar tugu peringatan, melainkan janji abadi partai untuk terus memperjuangkan keadilan bagi mereka yang menjadi tumbal demokrasi.

"Monumen ini adalah saksi bisu bahwa kami tidak akan pernah melupakan. Anak-anak kami, kader-kader kami, mereka yang hilang tanpa jejak — nama mereka akan terus hidup," ujar Megawati di hadapan ratusan kader dan keluarga korban yang hadir dalam acara tersebut.

Hasto Kristiyanto: Ketertundukan Korban adalah Kekuatan Moral

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto, dalam keterangannya kepada awak media di sela-sela peresmian, menyampaikan refleksi mendalam mengenai makna monumen tersebut bagi partai dan bangsa. Hasto menekankan bahwa dalam ketertundukan para korban justru terkandung kekuatan moral yang luar biasa — sebuah pesan yang menjadi roh dari pendirian monumen ini.

"Di dalam ketertundukan korban, Ibu Mega merangkul mereka dengan kasih seorang ibu bangsa. Ketertundukan itu bukanlah kelemahan. Ia adalah kekuatan yang menggerakkan kami untuk memastikan bahwa demokrasi Indonesia tidak boleh lagi melahirkan korban-korban baru," tegas Hasto, yang telah mendampingi Megawati selama lebih dari satu dekade dalam berbagai momentum politik kritis.

Hasto juga mengingatkan bahwa peristiwa Kudatuli merupakan luka konstitusional yang hingga kini belum sepenuhnya terungkap secara hukum. "Kami mencatat, ada puluhan orang hilang dalam peristiwa itu. Sampai hari ini, keluarga mereka belum mendapatkan kepastian. Monumen ini adalah ikrar bahwa kami tidak akan berhenti menuntut keadilan," lanjutnya.

Prosesi Peresmian dan Kehadiran Keluarga Korban

Prosesi peresmian berlangsung khidmat. Megawati, didampingi jajaran elite PDIP, menekan tombol sirine yang menandai diresmikannya monumen setinggi tiga meter tersebut. Monumen ini menampilkan relief yang menggambarkan perjuangan rakyat kecil dan kader partai pada 27 Juli 1996, dengan inskripsi nama-nama korban yang diukir di bagian dasarnya.

Hadir dalam acara tersebut seluruh jajaran DPP PDIP, termasuk Puan Maharani, Prananda Prabowo, dan sejumlah kepala daerah dari partai tersebut. Namun yang paling menyita perhatian adalah kehadiran puluhan keluarga korban yang datang dari berbagai daerah, sebagian besar telah berusia lanjut. Beberapa di antaranya tampak menitikkan air mata saat nama anggota keluarga mereka disebutkan dalam pembacaan doa bersama.

Salah satu keluarga korban, Sumarni (68), yang kehilangan suaminya dalam peristiwa tersebut, menyampaikan rasa harunya. "Sudah 30 tahun saya menunggu. Hari ini saya merasa suami saya akhirnya diakui sebagai pejuang, bukan sekadar angka statistik," tuturnya dengan suara parau.

Konteks Politik dan Makna Strategis

Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Dr. Hendri Satrio, menilai bahwa peresmian Monumen Kudatuli ini memiliki makna strategis dalam konteks politik kontemporer. "Ini bukan sekadar seremoni nostalgia. Ini adalah penegasan narasi ideologis PDIP sebagai partai yang lahir dari pengorbanan dan perjuangan melawan otoritarianisme. Monumen ini akan menjadi destinasi ziarah politik bagi kader dan simpatisan," jelasnya.

Monumen Kudatuli juga diharapkan menjadi ruang edukasi publik tentang pentingnya menjaga demokrasi dari praktik kekerasan politik. Dalam konteks tahun politik yang semakin dekat, pesan yang disampaikan melalui monumen ini menjadi relevan untuk mengingatkan seluruh elemen bangsa akan bahaya politisasi kekuasaan yang mengorbankan hak-hak dasar warga negara.

Dengan diresmikannya monumen ini, PDIP menegaskan posisinya sebagai partai yang tidak hanya bergerak dalam dimensi elektoral, tetapi juga menjaga ingatan sejarah sebagai fondasi perjuangan politik. Monumen Kudatuli kini berdiri sebagai penanda bahwa tiga dekade bukanlah akhir dari penantian, melainkan awal dari komitmen baru untuk menuntaskan agenda keadilan yang belum selesai.