Lirik yang Dinilai Merendahkan Perempuan

Lagu "Lalaki Langit, Lalanang Bejat" yang diciptakan oleh Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein, atau yang akrab disapa Om Zein, menjadi buah bibir setelah banyak pihak menilai liriknya sarat dengan muatan yang merendahkan martabat perempuan. Meski Om Zein mengklaim bahwa lagu tersebut adalah bentuk ekspresi seni dan kritik sosial, publik justru menangkap pesan yang berlawanan. Penggalan lirik yang menyebut perempuan secara negatif dianggap memperkuat stereotip misoginis dan tidak pantas dilontarkan oleh seorang kepala daerah.

Gelombang Kecaman dari Berbagai Kalangan

Tak butuh waktu lama bagi masyarakat dan pegiat kesetaraan gender untuk menyuarakan protes. Sejumlah organisasi perempuan dan tokoh masyarakat melontarkan kecaman terbuka, baik melalui media sosial maupun pernyataan resmi. Mereka menuntut Om Zein meminta maaf secara terbuka dan mencabut lagu tersebut dari peredaran. Tagar yang berkaitan dengan kontroversi ini sempat bergulir di platform digital, menambah tekanan publik terhadap sang bupati.

Pemeriksaan oleh Kemendagri

Buntut polemik yang terus memanas, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) turun tangan. Om Zein dipanggil untuk menjalani klarifikasi di Jakarta. Pemeriksaan ini bukan sekadar formalitas; Kemendagri menilai pernyataan dan karya yang dihasilkan seorang kepala daerah harus mencerminkan keteladanan dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, termasuk kesetaraan gender. Dalam pertemuan tersebut, Om Zein didampingi oleh jajaran terkait dan menyampaikan penjelasannya, meski hingga kini tanggapan resmi dari Kemendagri masih dinantikan publik.

Klarifikasi dan Langkah Om Zein Selanjutnya

Menghadapi gelombang kritik, Om Zein akhirnya menyampaikan klarifikasi melalui sejumlah kanal resmi Pemkab Purwakarta. Ia menegaskan tidak bermaksud menyinggung perempuan dan mengakui bahwa lagu tersebut bisa ditafsirkan secara berbeda. Menurut laporan Apaberita.com, bupati pun menyatakan kesediaannya untuk berdialog dengan para pegiat perempuan guna mencari titik temu. Meski demikian, polemik ini menyisakan pertanyaan besar tentang batas ekspresi seni bagi pejabat publik serta tanggung jawab moral seorang pemimpin dalam menyampaikan pesan melalui karya.