Liputan6.com Bongkar Hoaks Pendaftaran Bantuan Bibit Ayam dan Ikan

Liputan6.com mengungkap sebuah klaim yang beredar di media sosial Facebook mengenai tautan pendaftaran untuk mendapatkan bantuan bibit ayam dan ikan dari pemerintah. Tim Cek Fakta Liputan6.com menemukan bahwa klaim tersebut adalah hoaks dan berpotensi menipu masyarakat. Unggahan dengan klaim itu mencatut nama lembaga pemerintah serta menyertakan tautan yang mengarahkan pengguna ke situs tidak resmi.

Kronologi Temuan dan Modus Penipuan

Pada Senin (15/7/2024), akun Facebook bernama "Info Bantuan Ternak 2024" mengunggah sebuah poster digital bertuliskan "Daftar Bantuan Bibit Ayam dan Ikan Gratis dari Pemerintah". Poster tersebut menyertakan logo Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta tautan bit.ly yang diklaim sebagai formulir pendaftaran. Hingga Rabu (17/7/2024), unggahan itu telah dibagikan lebih dari 12.000 kali dan menuai 4.500 komentar, mayoritas berisi pertanyaan tentang cara mendaftar.

Tim Cek Fakta Liputan6.com melakukan penelusuran dengan tiga metode: analisis metadata pada tautan, verifikasi langsung ke situs resmi kementerian terkait, serta konfirmasi melalui kanal komunikasi resmi Kementerian Pertanian. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa tautan tersebut mengarah ke halaman web yang meminta data pribadi seperti nomor KTP, nama ibu kandung, dan nomor telepon—sebuah indikasi kuat skema phishing.

"Setelah kami telusuri, domain yang digunakan bukan domain .go.id. Tautan tersebut mengarah ke situs dengan hosting di luar negeri dan tidak memiliki sertifikat keamanan yang valid. Ini jelas merupakan upaya pencurian data," ujar Andi Saputra, anggota Tim Cek Fakta Liputan6.com, saat diwawancarai melalui sambungan telepon, Rabu (17/7/2024).

Konfirmasi dari Pihak Berwenang

Kementerian Pertanian melalui Biro Humas dan Informasi Publik menegaskan tidak pernah menyelenggarakan program bantuan dengan mekanisme pendaftaran melalui tautan di media sosial. "Seluruh program bantuan pemerintah di bidang pertanian dan peternakan disalurkan melalui dinas terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, atau melalui situs resmi dengan domain kementan.go.id," tegas Kepala Biro Humas Kementerian Pertanian, Retno Wulandari, dalam keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com pada Kamis (18/7/2024).

Senada dengan itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah memasukkan tautan tersebut ke dalam daftar konten negatif. Data dari Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika mencatat, sepanjang Januari–Juli 2024, terdapat 287 laporan penipuan sejenis yang mengatasnamakan program bantuan pemerintah, dengan modus seragam: menggunakan tautan palsu untuk mengumpulkan data pribadi korban yang kemudian disalahgunakan untuk pencurian akun keuangan digital.

Dampak dan Imbauan

Modus penipuan seperti ini kerap memanfaatkan kebutuhan masyarakat yang belum terlayani informasi resminya. Berdasarkan survei internal Kominfo tahun 2023, 67% dari responden di wilayah pedesaan mengaku pernah kesulitan mengakses informasi resmi terkait bantuan pemerintah, sehingga menjadikan mereka lebih rentan terhadap tautan palsu. Dalam kasus ini, belum ada laporan resmi kerugian finansial, tetapi potensi penyalahgunaan data sangat tinggi, termasuk pembobolan dompet digital dan pengambilalihan akun media sosial.

Liputan6.com mengimbau masyarakat untuk selalu memverifikasi setiap informasi yang mengatasnamakan program bantuan pemerintah hanya melalui situs resmi atau dinas setempat. Warga yang telah terlanjur mengisi data di tautan palsu disarankan segera menghubungi call center Kominfo di 159 atau melapor ke kepolisian setempat.