Letjen Saleh Mustafa Dilantik Jadi Wakil Menteri Pertanian

Jakarta menegaskan arah baru kebijakan pangan nasional ketika Presiden Prabowo Subianto menetapkan Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa sebagai Wakil Menteri Pertanian dalam rapat reshuffle Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 yang disahkan di Istana Negara Jakarta pada 1 Oktober 2026. Keputusan tersebut dinyatakan melalui Keputusan Presiden Nomor 104 P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara. Penetapan itu menindaklanjuti kekosongan jabatan Wakil Menteri Pertanian setelah pejabat sebelumnya Sudaryono dialihkan menjadi Kepala Badan Gizi Nasional. Pelantikan berlangsung pada Kamis siang dengan dihadiri para menteri koordinator, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, serta para perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Presiden menyatakan penugasan tersebut merupakan bagian dari penguatan struktural kementerian dalam mengawal swasembada pangan, stabilisasi harga, dan perluasan cetak sawah nasional.

Penunjukan perwira tinggi aktif berlatar infanteri tersebut menjadi perhatian karena dilakukan di tengah masa transisi kepemimpinan TNI Angkatan Darat. Muhammad Saleh Mustafa sebelumnya mengemban amanah sebagai Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat sejak 15 Agustus 2025. Dengan pengangkatan sebagai Wakil Menteri Pertanian, status kedinasan kemiliterannya selanjutnya akan disesuaikan berdasarkan UU dan peraturan peralihan prajurit TNI yang menduduki jabatan sipil. Kementerian Sekretariat Negara menyatakan proses administrasi telah disiapkan dan surat keputusan telah ditandatangani sebelum upacara pelantikan dimulai. Pemerintah menegaskan kesinambungan program pertanian tetap terjaga selama masa serah terima jabatan di lingkungan Kementerian Pertanian.

Latar Belakang dan Pendidikan Militer

Muhammad Saleh Mustafa dilahirkan di Ternate, Maluku Utara, pada 14 Maret 1969 dan menyelesaikan pendidikan menengah di SMAN 1 Ternate. Ia dinyatakan lulus dari Akademi Militer pada tahun 1991 dari kecabangan Infanteri dan kemudian menempuh spesialisasi di jajaran Komando Pasukan Khusus. Pendidikan lanjutan yang ditempuh mencakup Pendidikan Komando pada tahun 1992, Pendidikan Lanjutan Perwira I dan II, Pendidikan Reguler Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat, Pendidikan Reguler Sekolah Staf dan Komando TNI, serta program pengembangan di Universitas Pertahanan. Kualifikasi yang disandang mencakup brevet Komando Kopassus, brevet Para Utama, brevet Cakra Kostrad, brevet Intai Tempur, serta brevet Pemburu dan kualifikasi penerjunan lanjutan. Tanda kehormatan yang ditetapkan kepadanya antara lain Bintang Dharma, Bintang Kartika Eka Paksi, dan sejumlah Satyalancana Kesetiaan serta Satyalancana Dharma Nusa dan Satyalancana Dharma Bantala. Ia diketahui berkeluarga dan dikaruniai dua orang anak.

Karier awalnya banyak dibentuk di lingkungan pasukan elite dan satuan tempur. Pada periode 2012 hingga 2013, ia dipercaya memimpin Grup 1 Komando Pasukan Khusus yang berbasis di Serang. Selanjutnya pada 2013 hingga 2015, ia bertugas sebagai Asisten Operasi Kepala Staf Daerah Militer Iskandar Muda di Aceh. Pada kurun yang sama, ia juga tercatat sebagai peserta didik Sekolah Staf dan Komando TNI serta sebagai Perwira Menengah Ahli Komando Pasukan Khusus di bidang pendidikan dan latihan. Penugasan tersebut membentuk fondasi kepemimpinan operasional yang kemudian mengantarnya ke jabatan komando kewilayahan. Rekan sejawatnya menilai ia memiliki disiplin perencanaan yang ketat dan perhatian besar pada pembinaan prajurit serta kemanunggalan dengan masyarakat di daerah penugasan.

Rekam Jejak Jabatan Strategis di TNI

Jenjang komando teritorial mulai diemban ketika ia ditetapkan sebagai Komandan Resor Militer 132 Tadulako di Sulawesi Tengah pada 13 April 2016 hingga 27 Oktober 2017. Dalam rapat evaluasi internal, keberhasilannya menjaga stabilitas wilayah dinilai menjadi modal untuk promosi ke jabatan Wakil Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri pada 27 Oktober 2017 hingga 30 Oktober 2019. Ia kemudian ditetapkan sebagai Kepala Staf Daerah Militer Jaya pada 30 Oktober 2019 hingga 2 Agustus 2021 dan berperan dalam penguatan pembinaan teritorial di wilayah ibu kota. Pada 2 Agustus 2021 hingga 29 Juli 2022, ia mengemban tugas sebagai Kepala Staf Komando Gabungan Wilayah Pertahanan II di Balikpapan yang membawahi kesiapsiagaan operasi gabungan di wilayah tengah Indonesia.

Kariernya berlanjut ke Papua ketika ia disahkan sebagai Panglima Daerah Militer XVII Cenderawasih pada 29 Juli 2022 hingga 27 April 2023. Setelah itu, ia sempat bertugas sebagai Perwira Staf Ahli Tingkat III Kepala Staf Angkatan Darat Bidang Sosial Budaya Hukum Hak Asasi Manusia dan Narkoba mulai 27 April 2023. Mutasi berikutnya menetapkannya sebagai Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat pada 15 Agustus 2023 hingga 7 Desember 2023. Pada 7 Desember 2023 hingga 24 Juli 2024, ia dipercaya sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat menggantikan pejabat sebelumnya. Jabatan tersebut menjadikannya salah satu dari sedikit perwira yang pernah memimpin pasukan cadangan utama TNI Angkatan Darat setelah sebelumnya menjabat sebagai kepala staf di kesatuan yang sama hanya dalam hitungan bulan.

Setelah menyelesaikan tugas di Kostrad, ia ditetapkan sebagai Inspektur Jenderal TNI pada 24 Juli 2024 hingga 15 Agustus 2025 dengan menyandang pangkat Letnan Jenderal TNI. Dalam jabatan pengawasan tersebut, ia memimpin pemeriksaan terpadu atas kesiapan operasional, pengelolaan anggaran, dan reformasi birokrasi di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Rapat Koordinasi pengawasan yang dipimpinnya menekankan akuntabilitas dan pencegahan penyimpangan. Pada 15 Agustus 2025, ia dilantik sebagai Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat ke-41 mendampingi Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak. Selama menjadi Wakil Kepala Staf, ia menangani pembinaan kekuatan, kesiapan satuan, serta percepatan modernisasi alat utama sistem pertahanan matra darat sesuai program yang telah Pleno pimpinan TNI tetapkan.

Pengalaman Operasi dan Kepemimpinan Teritorial

Pengalaman operasi menjadi bagian penting dalam perjalanan dinasnya. Ia pernah terlibat dalam Operasi Tinombala yang kemudian dikenal sebagai Operasi Madago Raya di Poso, Sulawesi Tengah, sejak tahun 2016. Operasi gabungan TNI dan Polri tersebut bertujuan menindaklanjuti ancaman kelompok Mujahidin Indonesia Timur dan memulihkan keamanan masyarakat. Pada 8 Oktober 2016, ia merilis buku berjudul Menuai Damai di Tanah Poso yang menguraikan potensi adat istiadat dan kearifan budaya lokal sebagai modal perdamaian dan pengembangan pariwisata. Karya tersebut disusun berdasarkan pengalaman langsung saat memimpin komando kewilayahan di Sulawesi Tengah dan menekankan pentingnya dialog dengan tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah daerah. Pandangan tersebut dinilai sejalan dengan pendekatan teritorial yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

Saat memimpin di Papua, ia menerima mandat menangani upaya pembebasan pilot Susi Air Philip Mehrtens yang disandera kelompok bersenjata sejak Februari 2023. Operasi yang mengedepankan pendekatan persuasif dengan dukungan aparat keamanan dan pemerintah daerah itu berakhir dengan pembebasan sandera pada September 2024. Keberhasilan tersebut dinyatakan sebagai hasil kerja kolektif seluruh unsur yang terlibat di lapangan. Selain itu, selama bertugas di berbagai daerah, ia mendorong program ketahanan pangan berbasis satuan teritorial seperti pemanfaatan lahan tidur, pendampingan petani, dan penyaluran bantuan alsintan. Fraksi-fraksi di DPR RI pada masa itu dalam rapat kerja dengan TNI pernah menyoroti pentingnya peran komando kewilayahan dalam mendukung program pangan nasional, dan pengalaman tersebut kini dinilai relevan dengan penugasan barunya di sektor pertanian.

Penugasan Baru di Kementerian Pertanian

Dengan dilantik sebagai Wakil Menteri Pertanian, Muhammad Saleh Mustafa akan mendampingi Menteri Pertanian dalam melaksanakan agenda prioritas yang telah ditetapkan pemerintah. Agenda tersebut mencakup percepatan swasembada beras, jagung, dan gula, perluasan areal tanam baru, penguatan irigasi dan bendungan, mekanisasi pertanian, serta penyaluran pupuk bersubsidi yang tepat sasaran. Kementerian Pertanian menyatakan struktur kerja akan segera disahkan melalui keputusan menteri untuk membagi fokus penanganan antara program produksi, distribusi, dan pengawasan lapangan. Wakil Menteri dijadwalkan memimpin Rapat Koordinasi dengan direktorat jenderal teknis, badan penyuluhan, serta pemerintah daerah sentra produksi pada pekan pertama setelah pelantikan. Pemerintah menegaskan sinergi dengan TNI, Polri, kejaksaan, dan Badan Usaha Milik Negara akan diperkuat untuk memastikan penyerapan gabah dan stabilisasi pasokan.

Penugasan purnawirawan dan perwira tinggi TNI di kementerian sipil bukan hal baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Berdasarkan UU, prajurit aktif yang menduduki jabatan di luar struktur TNI wajib beralih status sesuai ketentuan perundang-undangan. Pemerintah menyatakan proses tersebut akan ditempuh sesuai mekanisme yang berlaku tanpa mengganggu kesinambungan pembinaan di tubuh TNI Angkatan Darat. Pengamat kebijakan publik menilai latar belakang komando teritorial dan pengawasan Inspektorat Jenderal dapat memperkuat aspek pengendalian program di daerah. Dengan pengalaman memimpin satuan mulai dari tingkat resor, daerah militer, komando gabungan, komando cadangan strategis, hingga wakil kepala staf angkatan, Wakil Menteri Pertanian yang baru diharapkan mampu memastikan setiap keputusan yang telah Pleno pimpinan kementerian tetapkan dapat dilaksanakan secara disiplin hingga ke tingkat penyuluh dan kelompok tani.