Lestari Moerdijat Dorong Aksi Konkret Cegah Kekerasan Anak di Sekolah

Jakarta — Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menegaskan bahwa penciptaan lingkungan pendidikan yang bebas dari kekerasan terhadap anak tidak dapat terwujud tanpa komitmen nyata seluruh pemangku kepentingan. Ia menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Nasional Gerakan Nasional Perlindungan Anak (Gernas RANA) yang digelar di Jakarta, Kamis (12/6).

Lestari menggarisbawahi bahwa upaya pencegahan kekerasan di satuan pendidikan memerlukan keterlibatan aktif dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan terutama keluarga. “Sekolah adalah rumah kedua bagi anak, tetapi fondasi utama perlindungan tetap berada di dalam keluarga. Tanpa sinergi itu, program sebagus apa pun akan tumpul,” ujarnya.

Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci

Dalam paparannya, Lestari menekankan bahwa Gernas RANA bukan sekadar gerakan seremonial. Ia merujuk pada data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mencatat lebih dari 15.000 kasus kekerasan terhadap anak dilaporkan sepanjang tahun 2025, dengan sepertiganya terjadi di lingkungan sekolah. Angka tersebut, menurut Lestari, sudah seharusnya menjadi alarm bagi seluruh pihak untuk segera bertindak.

“Kolaborasi lintas sektor bukan pilihan, melainkan keharusan. Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Dinas Sosial, aparat penegak hukum, hingga organisasi masyarakat harus duduk bersama merancang langkah preventif yang terukur,” tegasnya. Ia mengusulkan pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Anak di setiap kabupaten/kota yang melibatkan guru, psikolog, tokoh agama, dan pendamping hukum.

Peran Keluarga sebagai Benteng Pertama

Lestari secara khusus menyoroti peran keluarga yang kerap diabaikan dalam wacana perlindungan anak. Menurutnya, banyak kasus kekerasan yang bermula dari lemahnya pengawasan dan komunikasi di rumah. “Orang tua tidak cukup hanya memastikan anak berseragam dan berangkat ke sekolah. Mereka harus menjadi tempat bercerita yang aman, tanpa rasa takut dihakimi,” tuturnya.

Ia mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mewajibkan program pengasuhan positif (parenting) di setiap jenjang pendidikan. Program tersebut, jelasnya, dapat diintegrasikan dalam pertemuan komite sekolah atau melalui kerja sama dengan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang sudah terbentuk di 320 kabupaten/kota di Indonesia. “Edukasi tentang hak anak dan bentuk-bentuk kekerasan harus sampai ke meja makan setiap keluarga Indonesia,” ucap Lestari.

Gernas RANA Perlu Diperkuat Regulasi dan Anggaran

Lebih lanjut, Wakil Ketua MPR ini menyoroti aspek regulasi dan anggaran. Ia menilai implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak belum berjalan optimal karena minimnya petunjuk teknis di daerah. “Belum semua pemerintah daerah memiliki Peraturan Daerah khusus perlindungan anak. Kalau regulasinya lemah, bagaimana mau ada alokasi dana yang memadai?” katanya retoris.

Lestari mengapresiasi langkah Kementerian PPN/Bappenas yang memasukkan target penurunan kekerasan anak ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Namun, ia mengingatkan bahwa target nasional tersebut harus diturunkan menjadi indikator kinerja kepala daerah. “Jangan sampai target nasional tinggal di atas kertas. Setiap bupati dan wali kota harus diawasi melalui mekanisme evaluasi yang jelas,” tegasnya.

Di akhir sambutannya, Lestari Moerdijat kembali menyerukan pentingnya aksi kolektif. “Mimpikan lingkungan pendidikan yang aman adalah tanggung jawab moral kita bersama. Ia tidak akan terwujud dengan wacana, melainkan dengan komitmen yang diwujudkan dalam tindakan nyata setiap hari,” pungkasnya.

Baca juga:

• Han So Hee Perankan Cha Hae In di Film Solo Leveling Live
• Rodri Sampaikan Pesan Penting untuk Lamine Yamal Jelang Piala Dunia 2026