Legislator PDIP Kritik Fokus Anggaran Kemenhut 2027, Cegah Karhutla Dianggap Kurang Prioritas

Jakarta, 1 September 2026 – Legislator PDIP Sonny T. Danaparamita menyoroti pagu anggaran Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 yang dinilai kurang berpihak pada upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kritik tajam tersebut disampaikan dalam forum diskusi anggaran yang berlangsung di Gedung DPR RI, Senin (1/9).

Anggaran Kemenhut 2027 Kurang Fokus Pencegahan Karhutla

Sonny T. Danaparamita menegaskan bahwa alokasi anggaran Kemenhut tahun anggaran 2027 belum menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam mengantisipasi potensi karhutla yang kerap terjadi setiap musim kemarau. Menurut legislator perempuan dari fraksi PDI Perjuangan itu, anggaran yang diusulkan masih bersifat reaktif, bukan preventif.

"Yang kita butuhkan adalah tindakan preventif, bukan hanya sekadar respons saat kebakaran sudah meluas. Namun pagu anggaran Kemenhut 2027 justru belum mencerminkan prioritas itu," tegas Sonny T. Danaparamita dalam rapat kerja bersama Kementerian Kehutanan.

Ia menambahkan bahwa pengalaman karhutla beberapa tahun sebelumnya seharusnya menjadi pelajaran bagi pemerintah untuk memindahkan fokus anggaran dari sisi penangana ke sisi pencegahan. Selama ini, menurut Sonny, pola anggaran yang diterapkan cenderung baru bergerak setelah bencana terjadi.

Kemenhut Usulkan Tambahan Anggaran Rp 6,238 Triliun

Dalam kesempatan yang sama, Kementerian Kehutanan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 6,238 triliun untuk memperkuat berbagai program sektoral, termasuk penguatan infrastruktur pemadaman dan pengawasan lahan. Usulan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam rapat koordinasi bersama Banggar DPR RI.

Selain penambahan anggaran tersebut, Menteri Raja Juli juga mengusulkan anggaran tambahan sebesar Rp 62 triliun khusus untuk penyewaan helikopter dan pesawat water bomber dalam rangka penanganan karhutla secara masif. Angka fantastis itu menjadi sorotan tersendiri bagi para legislator yang hadir.

"Angka Rp 62 triliun untuk sewa helikopter dan water bomber ini perlu kita kaji lebih mendalam. Apakah ini sudah memperhitungkan efisiensi dan alternatif lain yang lebih hemat?" kata Sonny T. Danaparamita mempertanyakan besaran anggaran yang diusulkan Kemenhut.

Legislator Minta Skema Pencegahan Diperkuat

Sonny T. Danaparamita mendorong Kemenhut untuk merevisi komposisi anggaran dengan menggeser sebagian besar dana ke program pencegahan karhutla. Ia mencontohkan bahwa patroli terpadu, pembangunan pos pemadam di titik-titik rawan, serta pelatihan masyarakat sekitar hutan perlu mendapatkan porsi anggaran yang lebih besar.

"Pencegahan itu jauh lebih murah daripada pemadaman. Kalau kita bicara Rp 62 triliun untuk sewa helikopter dan water bomber, seharusnya kita juga bicara berapa yang dialokasikan untuk mencegah api tidak sampai membakar lahan," tegas Sonny.

Ia juga menekankan bahwa koordinasi antarinstansi perlu diperkuat agar anggaran pencegahan tidak tumpang tindih dengan program dari Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan daerah. Tanpa sinkronisasi yang baik, anggaran yang besar pun tidak akan memberikan hasil optimal.

Legislator PDIP itu menegaskan bahwa fraksinya akan melakukan kajian mendalam terhadap seluruh komponen anggaran Kemenhut sebelum memberikan persetujuan dalam tahap Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2027. Ia berharap pemerintah dapat menunjukkan sikap yang lebih proaktif dan tidak bersikap pasrah menghadapi ancaman karhutla setiap tahunnya.