Lamongan Canangkan Gerakan Tanam Massal Respons Krisis Iklim

Di tengah eskalasi kekhawatiran terhadap degradasi lingkungan, Pemerintah Kabupaten Lamongan meresmikan gerakan tanam pohon serentak sebagai langkah korektif atas persoalan ekologis yang kian mengancam. Peluncuran resmi berlangsung di kawasan Alun-Alun Lamongan pada Sabtu (12/5), dihadiri seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, organisasi kemasyarakatan, serta ribuan relawan lingkungan yang datang dari berbagai penjuru.

Bupati Lamongan, H. Yuhronur Efendi, dalam sambutannya menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan sebuah ikhtiar kolektif yang didesain untuk menekan emisi karbon dan memulihkan fungsi ekologis wilayah secara terukur. “Kita tidak bisa lagi berhenti pada diskursus. Perubahan iklim nyata, banjir dan longsor sudah berulang kali memukul permukiman warga. Gerakan ini adalah jawaban konkret yang harus dijalankan dengan disiplin,” ujar Bupati.

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup setempat, Kabupaten Lamongan mengalami kenaikan suhu rata-rata sebesar 1,2 derajat Celsius dalam satu dekade terakhir. Luas area kritis akibat alih fungsi lahan dan penebangan liar tercatat mencapai 4.500 hektare, mayoritas berada di wilayah selatan yang berbatasan dengan kawasan karst. Kondisi ini, jika tidak diintervensi, diperkirakan akan memperparah frekuensi bencana hidrometeorologi di musim penghujan serta memperluas cekungan kekeringan di musim kemarau.

Target Ambisius dan Strategi Penanaman Terpadu

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Lamongan, Andi Prasetyo, memaparkan bahwa gerakan ini menargetkan penanaman 50.000 bibit pohon sepanjang tahun anggaran berjalan. Bibit didominasi oleh jenis trembesi, beringin, mahoni, dan mangrove yang akan disebar ke tiga zona prioritas: wilayah pesisir utara untuk menahan abrasi, bantaran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi sedimentasi, serta area perbukitan kapur yang rawan longsor.

“Penanaman massal ini dirancang untuk menciptakan kantong-kantong karbon dan resapan air baru. Kami tidak sekadar menanam, tetapi juga menetapkan mekanisme pemeliharaan yang melibatkan kelompok tani hutan sebagai pengawas lapangan,” jelas Andi Prasetyo.

Dalam rapat koordinasi yang digelar sepekan sebelum peluncuran, Pemerintah Kabupaten memutuskan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib mengadopsi minimal satu hektare lahan kritis. Setiap OPD diwajibkan menyusun rencana aksi yang terintegrasi dengan program kerja tahunan, dan pelaksanaannya akan diaudit setiap triwulan oleh Inspektorat Daerah. Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rini Susanti, menyatakan bahwa strategi ini telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2024-2029 dengan alokasi anggaran awal sebesar Rp7,2 miliar yang bersumber dari APBD dan dana tanggung jawab sosial perusahaan.

Mobilisasi Lintas Sektor dan Korporasi

Gerakan ini tidak hanya bertumpu pada mesin birokrasi. Sejumlah perusahaan swasta yang beroperasi di kawasan industri Lamongan telah menandatangani nota kesepahaman untuk turut menyediakan bibit dan membiayai perawatan selama dua tahun pertama. PT. Lamongan Kreasi Utama, misalnya, menyanggupi penyediaan 10.000 bibit mangrove yang akan ditanam di Kecamatan Paciran dan Brondong. Sementara itu, TNI-Polri mengerahkan personel untuk membantu mobilisasi logistik dan tenaga pada hari penanaman serentak yang dijadwalkan setiap bulan.

Kepala Staf Kodim 0812 Lamongan, Letkol Inf. Budi Santoso, menyampaikan komitmennya. “Ini bagian dari operasi teritorial. Prajurit kami akan mendampingi warga di lapangan, memastikan setiap lubang tanam terisi dan terdata dengan baik,” ujarnya. Senada dengan hal itu, Kapolres Lamongan AKBP Muhammad Fadel menambahkan bahwa pengamanan lokasi dan pengawalan distribusi bibit menjadi prioritas agar gerakan ini berjalan lancar tanpa hambatan logistik.

Keterlibatan Masyarakat sebagai Kunci Keberhasilan

Tokoh masyarakat dan ulama setempat turut dilibatkan untuk menggerakkan partisipasi di tingkat akar rumput. Pengasuh Pondok Pesantren Sunan Drajat, KH. Ahmad Zuhri, dalam tausiyahnya mengajak seluruh jamaah untuk memandang penanaman pohon sebagai bagian dari tanggung jawab keagamaan. “Menyambung hidup pohon sama dengan menyambung peradaban. Ini bukan hanya kerja pemerintah, tapi amal jariyah kita bersama,” katanya di hadapan ribuan relawan.

Senada dengan itu, Ketua Forum Komunitas Hijau Lamongan, Siti Marwati, mengungkapkan bahwa sejak sosialisasi dimulai dua bulan lalu, lebih dari 120 komunitas telah mendaftarkan diri sebagai relawan penanam dan pengawas pohon. “Jika setiap warga menanam satu pohon, Lamongan akan memiliki jutaan paru-paru baru. Kami optimistis angka 50.000 bibit dapat terlampaui pada akhir tahun,” ujarnya.

Pemerintah daerah menargetkan pengurangan emisi karbon sebesar 15 persen pada tahun 2030 melalui gerakan ini, sejalan dengan komitmen nasional dalam Enhanced Nationally Determined Contribution. Untuk memastikan transparansi, Dinas Lingkungan Hidup akan menerbitkan laporan berkala yang bisa diakses publik melalui situs resmi pemkab, lengkap dengan peta sebaran tanam dan serapan karbon yang dihitung dengan metode standar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dengan perpaduan antara instruksi kebijakan, dukungan korporasi, dan semangat partisipasi publik, Lamongan berharap menjadi percontohan daerah tanggap iklim di wilayah tapal kuda, sekaligus membalikkan narasi bahwa kepedulian lingkungan hanya akan berhenti sebagai jargon.

Baca juga:

• Pramono Ajak Warga Sukseskan Sensus Ekonomi, BPS Pastikan Keamanan Data
• Ekitike Cetak Gol Penentu, Liverpool Kalahkan Brighton 2-0 di Anfield