Kuasa Hukum Korban Minta Syekh Ahmad Al Misry Segera Dipulangkan

Jakarta — Kuasa hukum para korban dugaan pelecehan seksual oleh Syekh Ahmad Al Misry menyatakan harapan kuat agar kliennya segera dipulangkan dari Mesir ke Indonesia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Harapan itu disampaikan tim kuasa hukum di Jakarta pada Kamis, 20 Agustus 2026, menyusul terbitnya red notice dari Organisasi Kepolisian Internasional (Interpol) terhadap Syekh Ahmad Al Misry yang menandai statusnya sebagai orang yang dicari secara internasional.

Tim kuasa hukum menegaskan bahwa kehadiran Syekh Ahmad Al Misry di hadapan penyidik merupakan prasyarat utama bagi proses peradilan yang selama ini ditunggu para korban. Menurut keterangan yang diterima redaksi, penyidik telah menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka atas dugaan tindak pelecehan seksual, dan seluruh berkas perkara tengah dilengkapi agar proses hukum dapat berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Harapan Pemulangan demi Kepastian Keadilan

Dalam keterangannya, kuasa hukum para korban menuturkan bahwa proses pemulangan tidak hanya menjadi urusan administratif antarnagara, melainkan bagian dari upaya menghadirkan keadilan bagi para korban yang telah lama menanti.

“Kami berharap proses pemulangan Syekh Ahmad Al Misry dari Mesir ke Indonesia dapat segera dirampungkan melalui jalur hukum dan diplomasi yang tersedia. Para korban berhak atas kepastian hukum dan keadilan atas apa yang mereka alami,” demikian pernyataan tim kuasa hukum.

Tim kuasa hukum menyatakan terus berkomunikasi dengan penyidik Kepolisian Republik Indonesia guna memantau setiap perkembangan penanganan perkara. Mereka juga meminta seluruh pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak melakukan tindakan yang dapat menghambat upaya pemulangan tersangka.

Red Notice Interpol dan Landasan Hukum

Red notice merupakan permintaan resmi Interpol kepada seluruh negara anggota untuk melakukan pencarian lokasi dan penangkapan sementara terhadap seseorang yang tengah ditunggu proses ekstradisinya. Penerbitan red notice menandakan bahwa permintaan penangkapan telah dinyatakan sah secara prosedural oleh sekretariat Interpol di Lyon, Prancis.

Meski demikian, red notice tidak serta-merta menempatkan seseorang dalam status tertangkap. Keputusan akhir untuk menyerahkan tersangka kepada negara peminta tetap berada pada kewenangan negara tempat tersangka berada, dalam hal ini Republik Arab Mesir, dengan memperhatikan ketentuan hukum nasional dan perjanjian bilateral yang berlaku.

Secara nasional, proses ekstradisi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi. Berdasarkan UU tersebut, permintaan penyerahan tersangka diajukan melalui jalur diplomatik dan ditindaklanjuti oleh instansi terkait, termasuk kepolisian dan kementerian luar negeri. Proses serupa juga memerlukan kesesuaian dengan hukum Mesir serta instrumen kerja sama internasional yang telah disepakati kedua negara.

Polri, melalui Divisi Hubungan Internasional, disebutkan telah menjalin koordinasi dengan otoritas penegak hukum di Mesir serta biro nasional Interpol setempat. Koordinasi tersebut mencakup pertukaran informasi perkara, kelengkapan dokumen permintaan, hingga mekanisme penyerahan tersangka apabila seluruh syarat administratif terpenuhi.

Dalam penegakan hukum pidana, tahapan yang dilalui meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Kehadiran tersangka pada setiap tahapan menjadi keniscayaan agar prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan sebagaimana diamanatkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat diwujudkan.

Menanti Kepastian Proses Pemulangan

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi mengenai jadwal pasti pemulangan Syekh Ahmad Al Misry. Tim kuasa hukum menyatakan akan terus menindaklanjuti perkembangan melalui rapat koordinasi dengan penyidik dan instansi terkait agar proses penanganan perkara tidak mengalami stagnasi.

Para korban, menurut keterangan tim kuasa hukum, juga membutuhkan jaminan perlindungan selama proses hukum berlangsung. Peraturan perundang-undangan tentang perlindungan saksi dan korban memberikan ruang bagi negara untuk memastikan keselamatan mereka, dan tim kuasa hukum berharap jaminan tersebut diimplementasikan secara nyata oleh aparat penegak hukum.

Sebelumnya, kasus ini mencuat setelah sejumlah korban melaporkan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Syekh Ahmad Al Misry. Laporan tersebut kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan, dan penyidik menetapkan status tersangka berdasarkan alat bukti yang cukup. Penerbitan red notice oleh Interpol menjadi babak baru dalam upaya penegakan hukum lintas negara atas perkara ini.

Publik kini menunggu langkah lanjutan pemerintah dan aparat penegak hukum dalam mengawal proses pemulangan. Kepastian hukum bagi para korban, demikian ditegaskan tim kuasa hukum, adalah tujuan akhir yang tidak boleh ditunda.