KPU Depok Tegaskan PKS Bisa Usung Calon Tanpa Koalisi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok menegaskan bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi satu-satunya partai politik yang mampu mengusung pasangan calon wali kota dan wakil wali kota secara mandiri dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Depok 2024. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Ketua KPU Kota Depok Wili Sumarlin dalam sebuah kesempatan resmi di kantor KPU setempat pada Rabu (26/6/2024).

Wili Sumarlin menjelaskan bahwa kemampuan PKS untuk maju tanpa koalisi bertumpu pada perolehan kursi signifikan yang berhasil diamankan partai tersebut dalam Pemilu Legislatif 2024 di tingkat Kota Depok. Dengan komposisi kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok yang mencapai 50 kursi, PKS mengantongi jumlah yang melampaui ambang batas minimal pencalonan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. "Berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan kursi DPRD Kota Depok pasca-Pemilu 2024, PKS menjadi partai dengan jumlah kursi terbanyak. Mereka telah melampaui syarat ambang batas 20 persen dari total kursi DPRD," ujar Wili Sumarlin.

Ketentuan mengenai ambang batas pencalonan kepala daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Regulasi tersebut mensyaratkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik dapat mengusung calon apabila memperoleh paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPRD atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan legislatif di daerah bersangkutan. PKS, dengan dominasi elektoralnya di Kota Depok, telah memenuhi kedua parameter tersebut secara meyakinkan.

Dominasi Kursi PKS di DPRD Depok

Penghitungan akhir yang dilakukan oleh KPU Kota Depok menunjukkan bahwa PKS berhasil meraih 14 kursi dari total 50 kursi DPRD Kota Depok. Perolehan ini setara dengan 28 persen dari keseluruhan kursi legislatif di kota tersebut, melampaui syarat 20 persen yang ditetapkan undang-undang. Capaian ini menegaskan posisi PKS sebagai kekuatan politik dominan di Depok, sebuah kota yang telah lama menjadi basis tradisional partai tersebut.

Perolehan 14 kursi ini merupakan peningkatan dari hasil Pemilu 2019, di mana PKS saat itu mengantongi 12 kursi DPRD Depok. Wili Sumarlin menyebutkan bahwa penambahan dua kursi tersebut semakin memperkokoh posisi tawar PKS dalam peta politik lokal. "Hasil ini menunjukkan peningkatan kepercayaan pemilih Depok terhadap PKS. Dari sisi regulasi, mereka tidak memerlukan dukungan partai lain untuk mencalonkan kandidatnya," tegasnya.

Dengan 14 kursi di tangan, PKS memiliki keleluasaan penuh dalam menentukan strategi pencalonan. Partai tersebut dapat memilih untuk maju sendiri tanpa perlu menjalin koalisi dengan partai politik lain, atau sebaliknya, tetap membuka peluang koalisi guna memperluas basis dukungan elektoral. Fleksibilitas ini menjadi keunggulan kompetitif yang tidak dimiliki oleh partai-partai lain di Kota Depok.

Ambang Batas dan Perhitungan Suara Sah

Selain melalui jalur perolehan kursi, KPU Kota Depok juga mengonfirmasi bahwa PKS melampaui ambang batas alternatif berupa akumulasi suara sah. Berdasarkan rekapitulasi suara Pemilu Legislatif 2024 di Kota Depok, PKS mengumpulkan lebih dari 30 persen total suara sah, jauh melampaui batas minimal 25 persen yang dipersyaratkan undang-undang. "Kami telah melakukan verifikasi menyeluruh terhadap seluruh data. PKS memenuhi syarat melalui dua jalur sekaligus, baik dari segi jumlah kursi maupun persentase suara sah," papar Wili Sumarlin.

Ketentuan mengenai dua jalur pemenuhan syarat ini memberikan kepastian hukum bagi partai politik yang hendak mengusung calon. Dalam praktiknya, KPU menggunakan data perolehan kursi sebagai rujukan utama karena bersifat tetap dan telah ditetapkan melalui keputusan resmi. Namun demikian, jalur suara sah tetap menjadi acuan yang berlaku bagi partai yang tidak memenuhi syarat kursi namun memiliki basis suara signifikan.

Wili Sumarlin menambahkan bahwa KPU Kota Depok telah memetakan seluruh partai politik peserta Pemilu 2024 dan menghitung kapasitas pencalonan masing-masing. Dari hasil pemetaan tersebut, hanya PKS yang mampu memenuhi syarat pencalonan secara mandiri. Partai-partai lain di DPRD Depok, seperti Gerindra, PDIP, Golkar, dan partai lainnya, masing-masing memiliki jumlah kursi di bawah ambang batas 20 persen sehingga wajib membentuk koalisi untuk dapat mengusung calon.

Peta Koalisi dan Dinamika Partai Lain

Berdasarkan data yang dihimpun KPU, partai politik selain PKS memiliki perolehan kursi yang bervariasi namun seluruhnya berada di bawah angka 10 kursi atau 20 persen. Kondisi ini mendorong partai-partai tersebut untuk segera merapatkan barisan dan menjajaki koalisi guna memenuhi syarat pencalonan. Beberapa partai telah menginisiasi komunikasi politik intensif dalam beberapa pekan terakhir.

"Kami mencatat bahwa dinamika koalisi masih sangat cair. Beberapa partai sudah mulai melakukan pertemuan-pertemuan informal. Namun secara formal, belum ada satupun gabungan partai yang mendaftarkan koalisinya ke KPU," ungkap Wili Sumarlin. Ia menambahkan bahwa tahapan pendaftaran pasangan calon akan dibuka sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang tahapan Pilkada 2024.

Dengan keunggulan posisi PKS, pengamat politik menilai bahwa partai tersebut dapat memainkan peran sentral dalam menentukan arah kompetisi. PKS dapat memilih untuk mengusung kader internalnya secara penuh atau membuka diri terhadap figur di luar partai yang dinilai memiliki elektabilitas tinggi. Keputusan ini akan sangat menentukan konstelasi politik di Kota Depok menjelang hari pemungutan suara.

Respons PKS dan Agenda Politik ke Depan

Menindaklanjuti kepastian dari KPU, jajaran Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Kota Depok menyatakan kesiapan untuk segera mematangkan strategi pencalonan. Ketua DPD PKS Kota Depok, yang dihubungi secara terpisah, menyampaikan bahwa partainya akan memanfaatkan peluang ini dengan sebaik-baiknya untuk menghadirkan calon pemimpin yang mampu melanjutkan pembangunan di Kota Depok.

"Kami bersyukur atas kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat Depok. Amanah 14 kursi ini akan kami gunakan untuk mengusung calon terbaik yang dapat membawa Depok semakin maju dan sejahtera," ujarnya. Pihaknya juga menegaskan bahwa mekanisme penjaringan calon akan dilakukan secara transparan dan melibatkan seluruh elemen partai, mulai dari tingkat ranting hingga Dewan Pimpinan Pusat.

Tahapan Pilkada Depok 2024 akan memasuki fase pendaftaran pasangan calon dalam beberapa bulan ke depan. KPU Kota Depok mengimbau seluruh partai politik dan bakal calon untuk mempersiapkan seluruh persyaratan administrasi dengan cermat. "Kami berkomitmen menyelenggarakan Pilkada yang jujur, adil, dan transparan. Seluruh pihak kami harapkan dapat mematuhi aturan yang berlaku," pungkas Wili Sumarlin.