KPK Ungkap Bupati Kuansing Singingi Peras 914 Petani untuk Biaya Izin Pelepasan Hutan

Apaberita.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap modus pemerasan berskala besar yang dilakukan Bupati Kuansing Singingi, Suhardiman Amby (SA). Lembaga antirasuah ini menemukan bahwa sebanyak 914 petani yang tergabung dalam Koperasi Unit Desa (KUD) menjadi korban pemalakan dengan dalih pengurusan izin pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).

Nasib 914 Petani dan Lahan 1.828 Hektare

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan, para petani yang menjadi anggota KUD tersebut memiliki lahan dengan total luas mencapai 1.828 hektare. Dalam keterangan pers yang digelar di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Budi menjelaskan bahwa uang dikumpulkan dari setiap anggota untuk memuluskan proses administrasi pelepasan izin di kawasan hutan produksi. Alih-alih digunakan sesuai peruntukan, dana yang terkumpul justru diduga disalahgunakan oleh bupati.

"Bupati ini juga mengumpulkan sejumlah uang dari 914 anggota KUD ya, untuk pengurusan pelepasan izin kawasan hutan," ujar Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Selasa (7/7/2026).

Praktik ini diduga telah berlangsung secara sistematis, di mana Suhardiman Amby memanfaatkan kewenangannya sebagai kepala daerah untuk menekan para petani agar menyerahkan sejumlah uang. Para korban yang mayoritas adalah petani kecil tidak memiliki pilihan selain memenuhi permintaan tersebut lantaran bergantung pada legalitas lahan garapan mereka.

Konversi ke Valuta Asing dan Dugaan Pencucian Uang

Fakta lain yang mencuat dari pengungkapan KPK adalah adanya upaya penukaran uang hasil pungutan tersebut dari rupiah menjadi valuta asing, khususnya dolar Singapura. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari strategi untuk menyamarkan asal-usul dana agar tidak terlacak oleh otoritas. KPK kini mendalami aliran uang tersebut untuk mengungkap kemungkinan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan pihak-pihak lain.

Penukaran ke mata uang asing semakin menguatkan dugaan bahwa dana yang dihimpun dari 914 petani tersebut tidak semata digunakan untuk mengurus perizinan, melainkan juga dialirkan ke sejumlah rekening di luar negeri atau digunakan untuk kepentingan pribadi sang bupati. Tim penyidik KPK tengah menelusuri jejak transaksi keuangan ini, termasuk melacak aset-aset yang diduga terkait dengan Suhardiman.

Kasus ini menambah daftar panjang kepala daerah yang terjerat korupsi di sektor sumber daya alam. KPK memastikan akan mengusut tuntas praktik pemalakan yang merugikan ratusan petani tersebut, sekaligus menindak setiap pihak yang terbukti terlibat dalam pusaran penyalahgunaan wewenang dan pencucian uang. Hingga berita ini diturunkan, Suhardiman Amby belum memberikan pernyataan resmi terkait tuduhan yang diungkap KPK.