putri-anggraini
JAKARTA — Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menegaskan pemerintah harus menjamin keselamatan warga negara Indonesia di Arab Saudi menyusul serangan kelompok Houthi terhadap Bandara Internasional King Khalid, Riyadh. Serangan tersebut mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan melumpuhkan operasional bandara.
"Kita tentu merasa prihatin atas insiden serangan di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Kita mengutuk keras perbuatan yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan itu," kata Sukamta dalam pernyataan resminya, Selasa (13/10).
Pernyataan itu disampaikan menyusul rangkaian serangan yang dilaporkan menyasar sejumlah fasilitas penerbangan di Arab Saudi. Serangan terparah terjadi di Bandara Riyadh pada akhir pekan lalu dan memicu kebakaran besar di kawasan bandara. Asap hitam pekat dikabarkan membubung hingga menghentikan seluruh aktivitas penerbangan di terminal tersebut.
Berdasarkan laporan awal otoritas setempat, insiden tersebut menewaskan 14 orang dan mengakibatkan 309 orang mengalami luka-luka. Hingga kini, korban yang teridentifikasi seluruhnya merupakan warga negara asing yang berada di area bandara saat serangan berlangsung.
KBRI Riyadh Telusuri Kondisi WNI
Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu menyatakan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh telah bergerak cepat melakukan penelusuran terhadap keberadaan dan kondisi WNI. Penelusuran dilakukan melalui sejumlah jalur resmi maupun jaringan komunitas.
"KBRI Riyadh telah melakukan berbagai tindak lanjut dengan cukup baik, termasuk menghubungi jaringan Persatuan Perawat Nasional Indonesia yang bertugas di berbagai rumah sakit di Riyadh serta komunitas WNI yang bekerja di maskapai Flynas di Terminal 3 Bandara King Khalid," ujar Sukamta.
Hingga Minggu malam waktu Arab Saudi, KBRI Riyadh menyatakan belum menemukan WNI yang teridentifikasi menjadi korban dalam insiden tersebut. Meski demikian, pemantauan terhadap seluruh WNI di Arab Saudi tetap dilakukan secara berkelanjutan.
"Kami berharap, pihak KBRI Riyadh terus melakukan pemantauan terhadap kondisi WNI di Arab Saudi, termasuk para jemaah umrah Indonesia yang mungkin terdampak akibat peristiwa ini," lanjutnya.
Komisi I DPR RI menilai langkah diplomatik dan koordinasi lintas lembaga perlu ditingkatkan untuk mengantisipasi dampak lanjutan dari gangguan keamanan di kawasan Timur Tengah. Hal ini penting mengingat tingginya mobilitas WNI, baik pekerja migran maupun jemaah umrah, yang melintasi bandara-bandara utama di Arab Saudi.
Pemerintah Diminta Fasilitasi Jemaah Umrah
Sukamta secara khusus mendorong pemerintah memfasilitasi jemaah Indonesia yang batal berangkat umrah akibat insiden tersebut. Pembatalan penerbangan sejumlah jemaah dinilai memerlukan penanganan serius agar tidak menimbulkan kerugian lebih besar bagi masyarakat.
Otoritas Arab Saudi dilaporkan menutup Bandara Internasional King Khalid pasca-serangan. Penutupan itu berdampak pada penundaan dan pembatalan sejumlah penerbangan internasional, termasuk rute-rute yang menghubungkan Indonesia dengan kota-kota di Arab Saudi.
KBRI Riyadh disebut telah memberikan bantuan kepada tiga WNI atau pekerja migran Indonesia yang terdampak gangguan penerbangan di Bandara King Khalid. Bantuan tersebut mencakup kebutuhan dasar selama masa penundaan keberangkatan.
Komisi I DPR RI menekankan pentingnya koordinasi antara Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, serta Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam menangani warga negara yang terdampak. Koordinasi tersebut dinilai krusial agar seluruh WNI memperoleh akses perlindungan yang memadai.
Serangan kelompok Houthi juga dilaporkan menyasar Bandara Internasional King Fahd di Dammam. Namun, tingkat kerusakan dan jumlah korban di lokasi tersebut tidak sebesar yang terjadi di Riyadh.
Sukamta menegaskan DPR akan terus mengawal perkembangan situasi di Arab Saudi. Menurutnya, keselamatan WNI adalah prioritas utama yang tidak dapat ditawar dalam situasi darurat seperti saat ini.
Comments (0)