Koalisi JustCOP Ajukan Tujuh Tuntutan Jelang COP17 Yerevan

Koalisi masyarakat sipil Justice Coalition for Our Planet (JustCOP) menyampaikan tujuh tuntutan menjelang penyelenggaraan Konferensi Para Pihak ke-17 (COP17) Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) yang dijadwalkan berlangsung pada 19 hingga 30 Oktober 2026 di Yerevan, Armenia. Tuntutan tersebut disusun dalam pertemuan koalisi yang digelar sebagai bagian dari rangkaian persiapan menuju forum internasional tersebut.

JustCOP menegaskan bahwa posisi masyarakat sipil Indonesia harus dibawa secara utuh ke meja perundingan global. Koalisi menilai konferensi tersebut bukan sekadar forum diplomatik, melainkan momentum penentuan arah kebijakan keanekaragaman hayati dunia, termasuk bagi negara-negara megabiodiversitas seperti Indonesia.

Tujuh Tuntutan Disusun Berdasarkan Kajian Koalisi

Dalam pertemuan tersebut, JustCOP merumuskan tujuh tuntutan yang akan diperjuangkan. Tuntutan itu mencakup aspek tata kelola, pendanaan, perlindungan hak masyarakat adat, hingga penguatan kerangka hukum nasional dalam kerangka CBD. Koalisi menegaskan bahwa seluruh butir tuntutan merupakan hasil kajian bersama organisasi masyarakat sipil yang tergabung di dalamnya.

JustCOP menyatakan bahwa tuntutan tersebut dibangun berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan, terutama di wilayah-wilayah yang menghadapi tekanan terhadap ekosistem. Koalisi menekankan bahwa kebijakan keanekaragaman hayati tidak boleh dipisahkan dari kepentingan masyarakat yang hidup berdampingan dengan sumber daya alam tersebut.

"Tuntutan ini kami susun agar posisi Indonesia dalam COP17 tidak berhenti pada retorika diplomasi, tetapi berujung pada keputusan yang berdampak langsung bagi masyarakat," tegas perwakilan JustCOP dalam pertemuan tersebut.

Yerevan Menjadi Arena Perundingan Global

COP17 CBD di Yerevan diprediksi menjadi forum krusial karena akan mengevaluasi capaian berbagai negara terhadap target global keanekaragaman hayati. Delegasi dari sejumlah negara dipastikan hadir untuk membahas kerangka kerja sama, mekanisme pendanaan, serta pelaporan implementasi kebijakan masing-masing pihak.

Dalam konteks itu, JustCOP menuntut agar Indonesia membawa mandat yang jelas. Koalisi menyatakan bahwa delegasi Indonesia perlu memperjuangkan kepentingan negara berkembang, khususnya terkait keadilan pendanaan dan alih teknologi. JustCOP menegaskan bahwa ketimpangan kapasitas antarnegara menjadi persoalan yang harus dijawab dalam keputusan forum.

Koalisi juga menyoroti pentingnya transparansi dalam proses penyusunan posisi resmi pemerintah. JustCOP mendorong agar ruang partisipasi masyarakat sipil tetap terbuka, baik sebelum maupun selama konferensi berlangsung. Menurut koalisi, keputusan yang inklusif akan lebih kuat secara legitimasi.

Dorongan Penguatan Kebijakan Nasional

Selain menyoroti forum internasional, JustCOP mendesak adanya tindak lanjut di tingkat nasional. Koalisi menyatakan bahwa hasil COP17 harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang terukur, termasuk dalam perencanaan pembangunan dan tata ruang. JustCOP menilai komitmen internasional tanpa penjabaran domestik berisiko berhenti sebagai dokumen.

Koalisi menegaskan bahwa perlindungan keanekaragaman hayati berkaitan erat dengan hak masyarakat adat dan komunitas lokal. Karena itu, JustCOP meminta agar setiap keputusan yang diambil menghormati hak tersebut dan tidak menimbulkan dampak sosial baru. Koalisi menyatakan posisi itu akan terus diperjuangkan dalam setiap tahapan perundingan.

Dengan tujuh tuntutan yang telah dirumuskan, JustCOP menyatakan akan mengawal proses menuju Yerevan secara konsisten. Koalisi menegaskan bahwa keberhasilan COP17 tidak diukur semata dari deklarasi akhir, melainkan dari keputusan yang dapat dilaksanakan dan diawasi bersama.