bagus-nugroho
SEMARANG — Guru besar bidang geotermal Universitas Diponegoro Semarang, Prof. Agus Setyawan, menyatakan bahwa rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di kawasan Gunung Ungaran merupakan proyek strategis nasional yang telah melalui kajian ilmiah mendalam. Penjelasan tersebut disampaikan untuk menjawab kekhawatiran masyarakat terkait dampak lingkungan dan keselamatan yang muncul dalam beberapa pekan terakhir.
"Berdasarkan kajian geologi dan vulkanologi yang kami lakukan, kawasan Gunung Ungaran memiliki potensi panas bumi yang dapat dimanfaatkan secara aman dengan teknologi yang tepat," tegas Agus dalam keterangan resminya di Semarang, Selasa (21/1/2026). Ia menegaskan bahwa kekhawatiran warga perlu dijawab dengan data ilmiah, bukan spekulasi yang berkembang di ruang publik.
Kajian Ilmiah dan Mitigasi Risiko
Prof. Agus menjelaskan bahwa tim peneliti dari Undip telah melakukan serangkaian studi, meliputi pemetaan struktur geologi bawah permukaan, analisis seismisitas, serta pengukuran fluks panas di sekitar area prospek. Hasilnya, menurutnya, zona reservoir panas bumi di Gunung Ungaran berada pada kedalaman tertentu yang memungkinkan eksploitasi terkendali tanpa mengganggu kestabilan lereng maupun aktivitas vulkanik.
"Setiap tahapan pembangunan PLTP wajib mengikuti standar operasional prosedur yang ditetapkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan," ujar Agus. Ia menambahkan bahwa teknologi sumur pembangkit modern telah dilengkapi sistem peredam tekanan dan pemantauan mikro-seismik berkelanjutan untuk memitigasi risiko.
Pakar tersebut juga menyoroti aspek keberlanjutan. Menurutnya, panas bumi merupakan sumber energi terbarukan yang stabil, tidak bergantung pada cuaca, dan dapat menekan emisi karbon dibandingkan pembangkit berbasis fosil. Ia menilai transisi energi di Jawa Tengah membutuhkan bauran pembangkit yang andal, dan PLTP Ungaran dapat menjadi salah satu pilar.
Respons terhadap Kekhawatiran Warga
Menanggapi kekhawatiran warga soal potensi pencemaran air tanah dan gas berbahaya, Agus menjelaskan bahwa desain PLTP tertutup menerapkan siklus reinjeksi. Air dan gas yang terangkat dari reservoir akan dikembalikan ke dalam perut bumi melalui sumur reinjeksi, sehingga tidak mencemari lingkungan sekitar.
"Sistem reinjeksi memastikan tidak ada limbah cair atau gas yang dilepas ke permukaan secara bebas," jelasnya. Ia menambahkan bahwa pemantauan kualitas air dan udara dilakukan secara berkala oleh lembaga independen serta pemerintah daerah.
Meski demikian, Agus mengakui bahwa sosialisasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan. Ia mendorong adanya forum komunikasi antara pengembang, pemerintah, akademisi, dan warga sekitar agar informasi yang beredar tidak simpang siur. "Keterbukaan data adalah kunci membangun kepercayaan publik," ujarnya.
Dukungan Regulasi dan Peran Pemerintah
Lebih lanjut, Agus mengingatkan bahwa pengembangan panas bumi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi serta berbagai peraturan turunannya. Regulasi tersebut mengatur tahapan perizinan, hak dan kewajiban pengembang, serta kewajiban konservasi sumber daya.
Ia menilai pemerintah daerah perlu memfasilitasi dialog lintas sektor, termasuk dengan organisasi masyarakat dan kelompok tani di sekitar Gunung Ungaran. Menurutnya, partisipasi warga dalam proses perencanaan dapat mengurangi resistensi dan memastikan manfaat ekonomi, seperti lapangan kerja lokal dan program pemberdayaan, dirasakan langsung.
"Proyek ini bukan hanya soal listrik, tetapi juga bagaimana negara hadir memastikan transisi energi yang adil bagi masyarakat," kata Agus.
Ia berharap masyarakat tidak menolak sebelum memahami secara utuh. Ia menawarkan diri dan tim untuk menjadi jembatan komunikasi ilmiah, termasuk membuka sesi tanya jawab dengan warga. "Kami siap berdialog dengan data, bukan dengan asumsi," tegasnya.
Dengan penjelasan tersebut, Agus menegaskan bahwa keberlanjutan pembangunan PLTP Gunung Ungaran tetap bergantung pada komitmen semua pihak dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan pengawasan ketat. Pemerintah diharapkan menindaklanjuti rekomendasi akademik sebelum keputusan akhir diambil.
Comments (0)