Ketua KPK Temui Pimpinan DPR Bahas Koordinasi Antikorupsi

JAKARTA — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setyo Budiyanto berkunjung ke Kompleks Gedung Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah (DPR/MPR), Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 September 2026. Kehadiran orang nomor satu di lembaga antirasuah tersebut menandai agenda koordinasi antara penyelenggara negara di lingkup pemerintahan dengan lembaga legislatif, khususnya dalam rangka sinergi pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi nasional.

Berdasarkan jadwal kegiatan di lingkungan parlemen, Setyo Budiyanto tiba di kawasan Senayan pada pagi hari dan mengikuti serangkaian pertemuan bersama sejumlah pimpinan fraksi serta alat kelengkapan DPR. Kunjungan ini merupakan bagian dari komunikasi rutin antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Komisi III DPR yang membidangi hukum, keamanan, dan hak asasi manusia selaku mitra kerja lembaga antirasuah.

Agenda Pertemuan di Kantor Pimpinan DPR

Dalam pertemuan tersebut, pembahasan difokuskan pada sejumlah isu strategis yang menjadi prioritas kerja kedua lembaga. Isu pertama menyangkut koordinasi penanganan perkara, di mana KPK meminta dukungan legislasi dan pengawasan agar proses hukum terhadap tersangka kasus korupsi dapat berjalan tanpa hambatan birokratif. Isu kedua berkaitan dengan penguatan peran DPR dalam fungsi anggaran, mengingat sebagian besar kerugian negara dalam kasus korupsi bersumber dari pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan anggaran pembangunan.

Selain itu, pertemuan turut membahas penguatan koordinasi KPK dengan aparat penegak hukum lainnya, yakni Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia, guna menghindari tumpang tindih penanganan perkara. Setyo Budiyanto menegaskan bahwa efektivitas pemberantasan korupsi sangat bergantung pada keselarasan antara kerja investigatif di lapangan dan dukungan kebijakan di tingkat legislatif.

Setyo Budiyanto, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, menyatakan bahwa kehadirannya di Kompleks DPR/MPR merupakan bagian dari upaya menjaga komunikasi yang berkelanjutan antara KPK dan DPR sebagai mitra kerja.

Penguatan Fungsi Pencegahan dan Pengawasan

Salah satu poin penting dalam pembicaraan adalah penguatan fungsi pencegahan. KPK telah lama menggelar program pendidikan antikorupsi, unit pelayanan pengaduan, serta monitoring terhadap kebijakan publik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam konteks ini, DPR dinilai memiliki peran sentral karena berwenang mengesahkan undang-undang, menyetujui anggaran, dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan.

Setyo Budiyanto juga menyinggung pentingnya transparansi dalam pengelolaan negara. Ia menegaskan bahwa pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara harus dilakukan secara berjenjang, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga audit akhir. Menurutnya, ketidakpatuhan terhadap prosedur administrasi dalam pengadaan barang dan jasa masih menjadi salah satu pemicu utama terjadinya penyimpangan.

Di sisi lain, para pimpinan fraksi yang hadir menyampaikan kesiapan mendukung agenda pemberantasan korupsi melalui jalur legislasi. Mereka menyatakan akan mempercepat pembahasan sejumlah rancangan undang-undang yang berkaitan dengan penguatan institusi penegak hukum dan perbaikan tata kelola pemerintahan. Dalam rapat tersebut disepakati bahwa komunikasi antara KPK dan DPR akan terus diintensifkan melalui mekanisme rapat kerja dan konsultasi resmi.

Menindaklanjuti Agenda Kerja Bersama

Menindaklanjuti hasil pertemuan, kedua lembaka dijadwalkan menyusun rencana kerja bersama yang mencakup aspek hukum, pengawasan, dan pencegahan. Kerja sama ini diharapkan mampu memperkuat arsitektur governance di tanah air, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Kunjungan Setyo Budiyanto ke Senayan juga membawa pesan bahwa pemberantasan korupsi tidak dapat dijalankan oleh satu lembaga secara tunggal. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, KPK bekerja berdampingan dengan kekuasaan kehakiman, kepolisian, kejaksaan, serta lembaga perwakilan rakyat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Para peserta pertemuan sepakat bahwa ke depan, penanganan korupsi akan lebih diarahkan pada pemulihan aset negara, penguatan sistem pengadaan, serta perbaikan budaya kerja aparatur. Dengan demikian, pencegahan tidak lagi sekadar reaktif terhadap kasus, melainkan bersifat struktural dan berkelanjutan.

Tanggung Jawab Bersama Lembaga Negara

Di akhir agenda, Setyo Budiyanto kembali menegaskan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa. Ia menyatakan bahwa KPK akan terus berkoordinasi dengan DPR untuk memastikan setiap kebijakan publik yang dihasilkan memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

Pertemuan di Kompleks DPR/MPR, Senayan, pada Selasa, 1 September 2026, ditutup dengan penekanan bahwa kolaborasi lintas lembaga merupakan kunci utama dalam menjaga integritas penyelenggaraan negara. Kedua pihak menyepakati bahwa agenda serupa akan dijadwalkan kembali secara berkala sebagai bagian dari mekanisme pengawasan berkelanjutan.