Ketua DPR Serukan IPU Perkuat Perdamaian Global Berkeadilan

ARUSHA — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Puan Maharani menegaskan pentingnya penguatan peran Inter-Parliamentary Union (IPU) dalam mewujudkan perdamaian dunia dan tatanan global yang berkeadilan. Seruan tersebut disampaikan dalam forum parlemen internasional yang berlangsung di Arusha, Tanzania, sebagai bagian dari komitmen diplomasi parlemen Indonesia di kancah multilateral.

Menurut Puan, organisasi parlemen dunia itu tidak cukup hanya menjadi wadah konsultasi antarbangsa, melainkan harus bertransformasi menjadi kekuatan kolektif yang mampu mendorong penyelesaian konflik secara damai. Ia menyatakan bahwa parlemen memiliki mandat konstitusional untuk memastikan kebijakan luar negeri setiap negara berpihak pada perdamaian, bukan pada eskalasi ketegangan.

"IPU harus berada di garis depan dalam memperjuangkan perdamaian dan tatanan global yang berkeadilan, bukan sekadar menjadi forum seremonial," tegas Puan di hadapan delegasi parlemen berbagai negara.

Diplomasi Parlemen sebagai Instrumen Perdamaian

Dalam paparannya, Puan menekankan bahwa diplomasi parlemen merupakan jalur strategis yang dapat melengkapi upaya diplomatik pemerintah. Berdasarkan prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, setiap negara wajib menempuh penyelesaian sengketa melalui cara-cara damai. Karena itu, ia mendorong agar IPU memperkuat mekanisme mediasi antarlejislatif ketika terjadi ketegangan antarnegara.

Ketua DPR juga menyoroti ketimpangan global yang masih menjadi sumber ketidakstabilan. Menurutnya, perdamaian tidak akan terwujud tanpa keadilan ekonomi dan politik. Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, menuntut tatanan internasional yang lebih setara, di mana setiap bangsa memiliki ruang yang sama untuk menentukan masa depannya.

Ia menambahkan bahwa ketidakadilan dalam tata kelola global berpotensi memicu rasa ketidakpercayaan terhadap institusi multilateral. Karena itu, reformasi kelembagaan yang lebih inklusif menjadi kebutuhan mendesak, bukan agenda yang bisa ditunda-tunda. IPU dinilai memiliki legitimasi politik untuk mendorong agenda tersebut.

Komitmen Indonesia dalam Forum Multilateral

Puan menegaskan bahwa Indonesia konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif, dengan menempatkan perdamaian sebagai prioritas utama. Dalam berbagai forum, delegasi DPR RI secara aktif menyuarakan pentingnya penghentian kekerasan di sejumlah wilayah konflik, serta mendorong penyelesaian melalui dialog dan perundingan.

Menurut Puan, parlemen Indonesia akan terus mendukung langkah pemerintah dalam memperkuat kerja sama Selatan-Selatan dan mendorong kemitraan yang saling menguntungkan. Ia menggarisbawahi bahwa solidaritas antarbangsa berkembang menjadi prasyarat utama bagi terciptanya stabilitas kawasan.

"Indonesia akan terus mendorong parlemen dunia untuk bersatu dalam menegakkan perdamaian dan menolak segala bentuk penindasan," ujarnya.

Dalam forum tersebut, sejumlah delegasi menyambut baik gagasan penguatan peran IPU. Mereka sepakat bahwa parlemen harus mampu menjembatani perbedaan politik antarnegara dan menghadirkan solusi konkret bagi krisis kemanusiaan. Pertemuan itu menghasilkan kesepahaman untuk memperkuat dialog antarlejislatif di tingkat global.

Harapan terhadap Peran IPU ke Depan

Ketua DPR berharap IPU dapat segera merumuskan langkah-langkah nyata, termasuk memperkuat jaringan parlemen untuk perdamaian. Ia menekankan bahwa komitmen politik yang dituangkan dalam resolusi harus diikuti pengawasan dan tindak lanjut nyata, sesuai prinsip akuntabilitas lembaga parlemen.

Lebih lanjut, Puan mengajak seluruh anggota IPU untuk menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan geopolitik jangka pendek. Menurut dia, eskalasi konflik hanya akan menambah penderitaan masyarakat dan menghambat pembangunan. Karena itu, pendekatan dialog yang menghormati kedaulatan setiap negara tetap menjadi jalan terbaik.

Usai forum, delegasi Indonesia dijadwalkan melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan perwakilan parlemen negara sahabat. Pertemuan tersebut akan membahas kerja sama legislasi, pertukaran pengalaman pengawasan anggaran, serta penguatan kapasitas parlemen dalam memajukan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dengan langkah itu, Indonesia menegaskan posisinya sebagai aktor diplomasi parlemen yang berkontribusi bagi perdamaian dunia. Puan Maharani menutup penyampaiannya dengan ajakan agar IPU menjadi kekuatan moral yang mampu mendorong tatanan global berkeadilan, sesuai cita-cita kemerdekaan dan perdamaian abadi yang tercantum dalam konstitusi.