Ketua DPR Puan Maharani Bertemu Ketua Parlemen Azerbaijan di IPU ke-153

ARUSHA, Tanzania — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Puan Maharani menggelar pertemuan bilateral dengan Ketua Parlemen Azerbaijan Sahiba Gafarova di sela-sela Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-153 yang berlangsung di Arusha, Tanzania, pada Kamis, 8 Oktober 2026. Pertemuan tersebut menegaskan komitmen kedua negara dalam memperkuat kerja sama antarparlemen serta memperluas dialog politik di tingkat multilateral.

Dalam pertemuan itu, Puan Maharani menyatakan bahwa kehadiran delegasi Indonesia pada forum IPU merupakan bagian dari pelaksanaan amanat konstitusi untuk turut serta menciptakan perdamaian dunia. Ia menekankan pentingnya posisi strategis parlemen dalam menjembatani kepentingan rakyat dengan kebijakan luar negeri pemerintah, khususnya di kawasan Asia Tengah dan Kaukasus.

"Hubungan Indonesia dan Azerbaijan telah terjalin lama, dan parlemen memiliki peran penting untuk menerjemahkan kedekatan politik tersebut menjadi kerja sama yang nyata bagi kesejahteraan rakyat kedua negara," tegas Puan Maharani dalam pertemuan tersebut.

Pertemuan bilateral ini berlangsung di tengah agenda padat Sidang Umum IPU ke-153, yang dihadiri ratusan delegasi parlemen dari berbagai negara. Forum tersebut dinilai menjadi momentum strategis bagi Indonesia untuk memperjuangkan isu-isu prioritas, termasuk transisi energi, ketahanan pangan, serta perlindungan kelompok rentan dalam konteks global.

Penguatan Kerja Sama Antarparlemen

Dalam pertemuan itu, kedua ketua parlemen membahas sejumlah agenda kerja sama, antara lain penguatan mekanisme konsultasi antarparlemen, pertukaran kunjungan delegasi, serta peningkatan kapasitas anggota legislatif melalui program pelatihan bersama. Puan Maharani menyatakan bahwa Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI siap menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut melalui pembentukan kelompok kerja bilateral.

Menurutnya, kerja sama antarparlemen tidak cukup berhenti pada pernyataan politik, melainkan harus diwujudkan dalam produk legislasi yang mendukung kerja sama ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Ia menambahkan bahwa kedua negara memiliki peluang besar untuk meningkatkan nilai perdagangan bilateral serta memperkuat kerja sama di sektor energi dan industri halal.

Sahiba Gafarova menyambut baik usulan tersebut dan menyatakan bahwa Azerbaijan memandang Indonesia sebagai mitra strategis di kawasan Asia Tenggara. Ia menegaskan komitmen parlemen Azerbaijan untuk mempererat hubungan dengan DPR RI, termasuk melalui dukungan terhadap pencalonan Indonesia dalam berbagai forum internasional.

"Kami melihat Indonesia sebagai negara dengan pengaruh besar di kawasan. Kerja sama parlemen akan memperkuat landasan politik bagi kemitraan yang lebih luas di masa depan," ujar Sahiba Gafarova.

Isu Global dan Posisi Indonesia

Selain membahas kerja sama bilateral, kedua pemimpin parlemen bertukar pandangan mengenai sejumlah isu global, termasuk situasi di Gaza, penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi, serta reformasi tata kelola multilateral. Puan Maharani menegaskan bahwa Indonesia secara konsisten mendukung penyelesaian konflik dengan mengedepankan hukum internasional dan prinsip piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Ia juga menyampaikan posisi Indonesia yang mendorong penguatan peran parlemen dalam pengawasan komitmen iklim, sejalan dengan target Persetujuan Paris. Menurutnya, parlemen harus memastikan anggaran negara dialokasikan secara tepat untuk mendukung pembangunan rendah karbon dan adaptasi perubahan iklim.

Dalam pertemuan tersebut, Puan Maharani didampingi sejumlah anggota delegasi DPR RI yang tergabung dalam BKSAP. Pertemuan berlangsung sekitar 45 menit dan ditutup dengan kesepakatan untuk menjadwalkan pertemuan lanjutan di Jakarta pada waktu yang akan ditentukan kemudian melalui saluran diplomatik.

Dukungan terhadap Agenda IPU

Sidang Umum IPU ke-153 mengangkat tema besar terkait peran parlemen dalam memperkuat perdamaian dan pembangunan berkelanjutan. Indonesia termasuk negara yang aktif menyuarakan pentingnya representasi negara berkembang dalam pengambilan keputusan di forum-forum multilateral.

Puan Maharani menyatakan bahwa partisipasi Indonesia dalam IPU merupakan bagian dari diplomasi parlemen yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Berdasarkan regulasi tersebut, DPR memiliki kewenangan membangun hubungan internasional dalam rangka mendukung kebijakan luar negeri negara.

Ia berharap hasil pertemuan dengan Ketua Parlemen Azerbaijan dapat ditindaklanjuti melalui Rapat Koordinasi BKSAP dan disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI. Dengan demikian, lanjutnya, setiap kesepakatan kerja sama memiliki dasar konstitusional dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Pertemuan bilateral tersebut menjadi salah satu rangkaian agenda diplomasi parlemen Indonesia selama penyelenggaraan IPU ke-153. Sebelumnya, delegasi DPR RI juga dijadwalkan menggelar sejumlah pertemuan dengan parlemen negara sahabat guna memperluas jejaring kerja sama legislasi dan memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan politik global.