Kerabat Saksi Demokrat Amuk Gedung MK Usai Persidangan

JAKARTA — Sejumlah individu yang mengidentifikasi diri sebagai anggota keluarga Sulaiman, saksi yang dihadirkan oleh Partai Demokrat dalam sidang sengketa hasil pemilihan umum, melakukan tindakan anarkis di lingkungan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin siang. Mereka merangsek masuk ke area lobi Gedung I MK sambil meneriakkan tuntutan dan mendorong petugas keamanan, hanya beberapa menit setelah Sulaiman selesai memberikan keterangan di ruang sidang panel.

Insiden ini mengejutkan para pihak yang tengah mengikuti rangkaian persidangan sengketa Pilpres 2024. Petugas keamanan dalam (Pamdal) MK bersama aparat Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat yang berjaga di lokasi segera mengamankan situasi. Tidak ada korban luka serius, namun sejumlah perabot lobi mengalami kerusakan ringan, dan dua orang dari kelompok kerabat saksi harus diamankan untuk dimintai keterangan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Sulaiman baru saja menyelesaikan sesi tanya jawab dengan majelis hakim dan kuasa hukum dari pihak terkait. Isi keterangannya belum diungkap sepenuhnya kepada publik, namun sumber di lingkungan partai menyebut bahwa kesaksian tersebut cukup krusial dalam menguatkan dalil permohonan Partai Demokrat selaku pemohon. Belum jelas apa yang memicu kemarahan para kerabatnya, namun dugaan sementara mengarah pada ketidakpuasan terhadap perlindungan yang diberikan kepada saksi selama proses persidangan berlangsung.

Kronologi Kericuhan

Kericuhan bermula sekitar pukul 13.45 WIB, tak lama setelah sidang panel diskors. Sekelompok orang—berjumlah tujuh orang—yang sebagian besar perempuan paruh baya dan seorang pria muda, memasuki lobi Gedung I MK melalui pintu utama. Seorang di antaranya berteriak,

“Kami keluarga Sulaiman! Kami minta keadilan! Kenapa keselamatan keluarga saksi tidak dijamin?”

Petugas Pamdal yang berjaga di pos pemeriksaan lobi mencoba menghalau, tetapi kelompok itu terus mendesak. Beberapa di antaranya mendorong meja resepsionis dan menjatuhkan tiang antrean. Keributan berlangsung sekitar sepuluh menit sebelum enam personel Brimob dan belasan anggota Sabhara yang bersiaga di luar gedung menerobos masuk dan melokalisasi kerumunan. Satu per satu anggota keluarga diminta tenang dan dibawa ke ruang pengamanan di lantai dasar.

Respons Pihak Berwenang

Kepala Bagian Humas dan Protokol MK, yang ditemui seusai kejadian, menyatakan bahwa pihaknya akan mengevaluasi prosedur pengamanan bagi saksi dan keluarganya.

“Kami menyesalkan insiden ini. MK selama ini menjamin keamanan setiap saksi, pemohon, termohon, dan pihak terkait yang hadir. Namun, kami tidak bisa mencegah reaksi emosional keluarga di luar ruang sidang. Akan kami dalami apakah ada kelalaian dalam koordinasi pengawalan,”

Sementara itu, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat melalui pernyataan tertulis menyatakan bahwa dua orang yang diamankan—seorang ibu berinisial NH (52 tahun) dan seorang lelaki berinisial RF (28 tahun)—akan diproses sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal terkait perbuatan tidak menyenangkan dan pengrusakan ringan.

“Kami juga akan mendalami motif mereka. Apakah murni emosi sesaat atau ada tekanan dari pihak lain yang memanfaatkan situasi,”

Dampak pada Proses Persidangan

Kericuhan ini tidak mengganggu jadwal sidang selanjutnya. Sidang panel ketiga yang digelar pukul 14.30 WIB tetap berjalan sesuai rencana. Namun, suasana di lingkungan MK menjadi lebih ketat. Petugas menambah dua lapis pemeriksaan di pintu masuk, dan setiap pengunjung yang membawa barang bawaan besar diminta menitipkannya di loker yang baru disediakan di pos pengamanan depan.

Kuasa hukum Partai Demokrat yang mendampingi Sulaiman, saat dihubungi, membenarkan bahwa kliennya telah memberikan kesaksian. Ia menolak mengomentari insiden yang melibatkan keluarga saksi.

“Kami fokus pada substansi perkara. Mengenai kejadian di lobi, itu di luar kendali kami. Biarkan pihak berwenang yang menangani,”

Di sisi lain, pakar hukum tata negara dari Universitas Indonesia menilai insiden ini sebagai alarm bagi MK untuk memperkuat mekanisme perlindungan saksi, terutama dalam perkara yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

“Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebenarnya sudah memberikan landasan. Yang perlu ditingkatkan adalah implementasi di lapangan, terutama saat sidang berlangsung di lingkungan gedung MK sendiri. Jangan sampai peristiwa semacam ini menimbulkan persepsi bahwa saksi tidak aman,”

Hingga berita ini diturunkan, Sulaiman beserta keluarganya yang lain telah meninggalkan gedung MK dengan pengawalan ketat dari aparat. Pihak MK berjanji akan mengeluarkan pernyataan resmi setelah rapat koordinasi dengan Kepolisian dan LPSK pada Selasa pagi. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan mempercayakan proses hukum kepada majelis hakim konstitusi.

Kejadian ini menjadi catatan tersendiri dalam sejarah persidangan sengketa pemilu di Indonesia. Meski insiden serupa pernah terjadi pada sengketa Pilkada beberapa tahun silam, keterlibatan keluarga saksi dalam sebuah kericuhan di dalam gedung MK tergolong jarang. Publik kini menanti langkah konkret dari penyelenggara kekuasaan kehakiman guna menjaga marwah peradilan yang bebas dari intimidasi dalam bentuk apa pun.