Kepala Perpusnas Rapat Dengar Pendapat di Komisi X DPR RI

Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, E Amanuddin Aziz, menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Selasa. Rapat tersebut digelar untuk membahas evaluasi program kerja Perpusnas tahun anggaran berjalan serta penyiapan rencana strategis transformasi digital layanan perpustakaan nasional yang menjadi tugas konstitusional lembaga tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

Agenda Transformasi Digital dan Akses Publik

Dalam sesi paparan, Amanuddin Aziz menyampaikan bahwa Perpusnas menegaskan komitmen untuk menyelesaikan integrasi seluruh data bibliografi nasional ke dalam satu portal layanan elektronik pada semester pertama tahun depan. Menurutnya, langkah tersebut ditetapkan sebagai prioritas utama guna menindaklanjuti arahan Presiden mengenai percepatan literasi digital dan pemerataan akses pengetahuan bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil dan tertinggal.

"Kami menyatakan bahwa modernisasi infrastruktur perpustakaan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak untuk mendukung ekosistem keilmuan nasional," ujar E Amanuddin Aziz dalam kesempatan tersebut. Ia menambahkan bahwa hingga saat ini Perpusnas telah menyalurkan bantuan pembangunan dan rehabilitasi unit perpustakaan daerah ke lebih dari 120 kabupaten dan kota, dengan penekanan pada peningkatan konektivitas jaringan serta pelatihan pengelola berbasis teknologi informasi.

Kepala Perpusnas juga menyampaikan bahwa anggaran yang disahkan untuk program tersebut mengalami penyesuaian efisiensi sebesar 12 persen dari pagu indikatif awal. Meskipun demikian, pihaknya menegaskan bahwa target kinerja utama, termasuk indeks literasi masyarakat dan jumlah pengunjung digital, tetap dipertahankan tanpa reduksi substansi layanan publik.

Tanggapan Fraksi dan Catatan Anggota Dewan

Beberapa anggota Komisi X DPR RI dari berbagai fraksi memberikan tanggapan atas paparan Kepala Perpusnas. Anggota Fraksi PDI Perjuangan, yang juga menjabat sebagai anggota Badan Anggaran, menyatakan bahwa pihaknya mendukung penuh agenda modernisasi Perpusnas, namun mengingatkan agar alokasi dana untuk pengadaan perangkat teknologi tidak mengorbankan kualitas koleksi naskah kuno dan bahan pustaka lokal yang menjadi warisan budaya bangsa.

"Dalam rapat ini kami menegaskan perlunya keseimbangan antara digitalisasi dan pelestarian arsip fisik. Jangan sampai generasi mendatang kehilangan jejak sejarah karena seluruhnya dikonversi ke format digital tanpa standar keamanan yang memadai," ungkap anggota dewan tersebut. Ia meminta agar Perpusnas segera menyusun standar operasional prosedur khusus untuk digitalisasi naskah bersejarah yang disahkan dalam bentuk peraturan kepala lembaga.

Sementara itu, perwakilan Fraksi Partai Golkar menyoroti distribusi layanan perpustakaan yang dinilai masih terpusat di Pulau Jawa. Politikus asal daerah pemilihan Kalimantan itu menyatakan bahwa masyarakat di luar Jawa masih menghadapi kesulitan akses terhadap koleksi ilmiah dan jurnal akademik berbahasa Indonesia. Ia menindaklanjuti hal tersebut dengan menuntut adanya perluasan kerja sama antara Perpusnas dengan perguruan tinggi dan perpustakaan daerah di zona timur Indonesia melalui skema pembiayaan bersama.

"Keputusan untuk membuka cabang layanan digital dengan server lokal di tiga kota besar luar Jawa harus segera direalisasikan agar kesenjangan literasi dapat diperkecil," tegasnya. Selain itu, anggota Fraksi NasDem mempertanyakan progres penyelesaian revitalisasi gedung Perpustakaan Nasional di Jakarta yang telah masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah. Kepala Perpusnas menjawab bahwa proses perencanaan teknis revitalisasi telah disetujui oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan ditargetkan dimulai pada awal tahun fiskal mendatang.

Komitmen Tindak Lanjut dan Penutup Rapat

Menyikapi berbagai masukan anggota dewan, E Amanuddin Aziz menyatakan bahwa pihaknya akan segera menyelenggarakan Rapat Koordinasi internal dengan jajaran deputi dan direktorat untuk merumuskan peta jalan teknis pelaksanaan rekomendasi hasil rapat dengar pendapat. Ia menegaskan bahwa seluruh catatan dewan akan ditindaklanjuti melalui tiga program utama, yakni percepatan digitalisasi berbasis standar nasional, perluasan akses jaringan perpustakaan daerah, dan penyelesaian administrasi revitalisasi gedung pusat.

"Pleno pimpinan Perpusnas akan menetapkan keputusan operasional paling lambat dua minggu ke depan. Kami berkomitmen untuk menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaannya dalam sesi tindak lanjut dengan Komisi X pada masa sidang berikutnya," tegas Amanuddin Aziz. Ketua Komisi X DPR RI menutup rapat dengan menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan keterbukaan Kepala Perpusnas dalam memberikan penjelasan. Ia berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif di sektor perpustakaan dapat memberikan manfaat konkret bagi peningkatan literasi dan daya saing intelektual bangsa.

Rapat dengar pendapat tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Komisi X yang hadir dalam kuorum, jajaran sekretariat jenderal Perpusnas, serta perwakilan Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai pemangku kepentingan terkait. Hasil rapat akan dibentuk menjadi risalah resmi dan disampaikan kepada Badan Legislasi DPR RI untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pembahasan anggaran dan pengawasan program ke depan.