Kepala BRAN Temui Pimpinan Bank Tanah Bahas Program 100 Hari

Jakarta — Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) Dedi Prasetyo melakukan pertemuan dengan jajaran pimpinan Bank Tanah guna memperkuat sinergi kelembagaan dalam pelaksanaan program reforma agraria nasional. Pertemuan yang berlangsung di Kantor Bank Tanah tersebut menempatkan akurasi data pertanahan dan kolaborasi antarlembaga sebagai prioritas utama, khususnya dalam menyongsong 100 hari pertama kerja kepemimpinan BRAN.

Dalam pertemuan itu, Dedi Prasetyo menegaskan bahwa BRAN dan Bank Tanah memiliki mandat yang saling melengkapi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang agraria. Menurutnya, keberhasilan reforma agraria tidak dapat dicapai secara parsial, melainkan memerlukan integrasi kerja yang terencana antara lembaga yang menangani aspek kebijakan dengan lembaga yang mengemban fungsi pelaksanaan penyediaan dan pemanfaatan tanah.

"Kami membutuhkan data yang akurat dan mutakhir. Tanpa data yang valid, setiap kebijakan reforma agraria berpotensi salah sasaran. Karena itu, sinergi dengan Bank Tanah menjadi keniscayaan," tegas Dedi dalam pertemuan tersebut.

Dedi menyatakan bahwa pertemuan ini merupakan langkah tindak lanjut dari arahan pemerintah yang menempatkan reforma agraria sebagai bagian dari agenda pemerataan ekonomi. Ia menyebut bahwa 100 hari pertama kepemimpinannya akan difokuskan pada penataan basis data, penguatan kelembagaan, serta penyiapan skema kerja sama lintas sektor yang dapat dieksekusi secara terukur.

Akurasi Data sebagai Fondasi Kebijakan

Dalam rapat koordinasi tersebut, kedua lembaga membahas secara mendalam pentingnya pembaruan data pertanahan yang terpadu. Dedi menjelaskan bahwa kualitas data menentukan ketepatan identifikasi objek dan subjek reforma agraria, mulai dari tanah terlantar, tanah negara, hingga aset yang berpotensi diredistribusi bagi masyarakat.

Ia menambahkan bahwa BRAN akan mendorong sinkronisasi data dengan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Bank Tanah, agar tidak terjadi tumpang tindih informasi yang selama ini menjadi kendala klasik dalam pelaksanaan program agraria di daerah. Menurutnya, basis data tunggal yang dapat diakses secara terbatas dan aman menjadi prasyarat tata kelola pertanahan yang kredibel.

"Setiap bidang tanah harus memiliki jejak administrasi yang jelas. Ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi bagian dari upaya negara memastikan keadilan bagi rakyat," ujar Dedi.

Pihak Bank Tanah menyambut baik langkah tersebut. Dalam pertemuan itu, jajaran pimpinan Bank Tanah menyatakan kesiapan untuk menyinergikan fungsi penyediaan tanah dengan kebutuhan program reforma agraria, terutama pada sektor perumahan, pertanian, dan pengembangan kawasan produktif.

Kolaborasi demi Kesejahteraan Rakyat

Dedi menekankan bahwa orientasi akhir dari seluruh kerja sama kelembagaan ini adalah kesejahteraan rakyat. Ia menyatakan bahwa reforma agraria bukan sekadar proyek administratif, melainkan instrumen negara untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah dan membuka akses ekonomi bagi kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan.

"Reforma agraria harus dirasakan manfaatnya oleh petani, masyarakat pesisir, dan warga di daerah. Kolaborasi ini kami bangun agar kebijakan di pusat benar-benar berdampak di tingkat tapak," jelasnya.

Menurut Dedi, pendekatan kolaboratif antara BRAN dan Bank Tanah akan diwujudkan melalui mekanisme kerja bersama, meliputi pertukaran data, penyusunan kajian bersama, hingga penyelarasan program pada wilayah-wilayah prioritas. Ia menyebut bahwa lokasi prioritas akan ditetapkan berdasarkan tingkat kebutuhan, potensi konflik, dan kesiapan pemerintah daerah.

Dalam konteks itu, ia mengingatkan bahwa pemerintah daerah memegang peranan penting sebagai mitra pelaksana. BRAN, lanjutnya, akan mendorong koordinasi berjenjang agar kebijakan yang ditetapkan di tingkat nasional dapat diterjemahkan secara konsisten di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Rencana Kerja 100 Hari Pertama

Dedi memaparkan bahwa dalam 100 hari pertama, BRAN akan menyusun peta jalan kerja yang mencakup penguatan regulasi, konsolidasi kelembagaan, serta penyiapan instrumen pemantauan dan evaluasi. Ia menyatakan bahwa setiap target akan ditetapkan secara terukur dengan indikator yang jelas, sehingga capaian dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Selain itu, BRAN berencana menggelar rapat koordinasi lintas sektor secara berkala bersama Bank Tanah dan pemangku kepentingan lainnya. Forum tersebut diharapkan menjadi kanal penyelesaian hambatan pelaksanaan program secara cepat dan tepat.

"Kami tidak ingin bekerja tanpa arah. Setiap langkah harus berdasarkan keputusan yang jelas, terencana, dan dapat dievaluasi," tutup Dedi.

Pertemuan ini menjadi penanda awal komitmen BRAN dan Bank Tanah dalam membangun tata kelola pertanahan yang transparan dan berkeadilan. Pemerintah menargetkan reforma agraria berjalan lebih efektif melalui penguatan sinergi kelembagaan, dengan penekanan pada akurasi data dan kolaborasi yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.