Kementerian PU & KPK Siapkan Jurus buat Cegah Korupsi Proyek di Daerah

Upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel terus digencarkan. Kali ini, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperluas penerapan Sistem Informasi Penilaian Asumsi Standar Harga Terintegrasi (SIPASTI) ke tingkat pemerintah daerah (Pemda). Langkah strategis ini diyakini mampu memangkas celah korupsi pada proyek konstruksi sejak dini, tepatnya dari tahap perencanaan anggaran.

SIPASTI sendiri bukan barang baru. Sistem ini telah lebih dulu dijalankan di lingkungan Kementerian PU sebagai alat bantu untuk menyusun standar harga yang wajar dan transparan dalam setiap paket pengadaan. Dengan basis data yang terintegrasi, potensi penggelembungan harga atau markup biaya proyek bisa diantisipasi sebelum masuk ke tahap lelang. Kini, perlindungan berlapis itu akan dihadirkan bagi ratusan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Apri Artoto, mengonfirmasi bahwa pengembangan SIPASTI versi Pemda tengah dikebut. Peluncuran resmi program ini ditargetkan berlangsung pada Agustus 2026. Hal ini diungkapkannya dalam konferensi pers di kantor Kementerian PU, Jakarta, Selasa (7/7).

"Ini SIPASTI Pemda ini merupakan pengembangan dari SIPASTI yang sudah kita terapkan di Kementerian PU. Namun ini kita akan terapkan di Pemda yang rencananya nanti akan ada proses launching di bulan Agustus, kita akan launching dengan Pemda. Dan yang pasti SIPASTI ini merupakan salah satu perbaikan tata kelola di tingkat pemerintah daerah,"

Apri menjelaskan, kehadiran SIPASTI di level daerah akan memudahkan para pemangku kebijakan memeriksa kewajaran harga setiap komponen proyek. Sistem akan membandingkan usulan anggaran dengan indeks harga terkini di masing-masing wilayah. Jika ditemukan ketidakwajaran, tanda peringatan akan muncul otomatis. Dengan demikian, potensi permufakatan jahat antara penyedia jasa dan oknum pejabat dapat diredam lebih awal.

Keterlibatan KPK dalam proyek ini menjadi sinyal kuat bahwa pencegahan korupsi di sektor infrastruktur masih menjadi prioritas nasional. Selama ini, proyek jalan, jembatan, irigasi, dan bangunan publik di daerah kerap menjadi ladang empuk praktik korupsi karena lemahnya sistem pengawasan harga. SIPASTI di aras Pemda diharapkan menutup celah tersebut sekaligus mendorong efisiensi belanja modal daerah.

Di sisi lain, penerapan sistem digital semacam ini juga sejalan dengan semangat transformasi birokrasi yang mengedepankan keterbukaan data. Pemerintah daerah tidak lagi bisa mengandalkan asumsi harga subjektif. Semua harus terekam dan terverifikasi dalam platform yang dapat diakses oleh pengawas internal maupun eksternal. Kementerian PU dan KPK pun menyiapkan pendampingan teknis agar Pemda siap mengadopsi sistem baru ini.

Integrasi data antara pusat dan daerah melalui SIPASTI juga akan memperkuat fungsi pengawasan KPK. Laporan dari sistem dapat menjadi dasar bagi tim pencegahan untuk melakukan kajian lebih mendalam terhadap proyek tertentu tanpa harus menunggu laporan masyarakat. Efek pencegahannya bersifat ganda: meminimalisasi kerugian negara dan memulihkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan proyek konstruksi di daerah.

Dengan target peluncuran kurang dari setahun lagi, seluruh pihak terkait diharapkan mematangkan kesiapan regulasi dan infrastruktur pendukung. Keberhasilan program ini bakal menjadi tolok ukur bagi inisiatif serupa di kementerian dan lembaga lain. Apaberita.com akan terus memantau perkembangan peluncuran SIPASTI Pemda serta dampaknya terhadap efisiensi dan transparansi proyek daerah.