Kemensos Pelajari Model Graduasi BRAC untuk Kemandirian KPM

Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia Agus Jabo Priyono menerima audiensi delegasi Bangladesh Rural Advancement Committee (BRAC) di Ruang Rapat Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, pada Selasa, 11 Agustus 2026, guna mengkaji strategi graduasi program bantuan sosial yang berorientasi pada terwujudnya kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pertemuan bilateral tersebut ditetapkan sebagai bagian dari keputusan Kementerian Sosial untuk menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia terkait percepatan pengentasan kemiskinan secara struktural dan sistematis. Dalam audiensi yang berlangsung selama kurang lebih dua jam itu, pihak Kemensos dan BRAC menyelaraskan pemahaman mengenai pendekatan graduasi yang bertahap, terukur, berbatas waktu, dan disertai pendampingan intensif guna memastikan transisi KPM dari penerima bantuan menjadi keluarga mandiri berjalan efektif.

Transformasi Pendekatan Pengentasan Kemiskinan

Agus Jabo Priyono menyatakan bahwa tugas utama Kemensos saat ini tidak sekadar menyalurkan bantuan sosial, melainkan mendorong tercapainya kemandirian setiap KPM sebagai pilar utama pengentasan kemiskinan. Ia menegaskan bahwa seluruh instrumen yang dimiliki kementeriannya, mulai dari Sekolah Rakyat hingga program bantuan sosial berbasis tunai maupun non-tunai, harus diarahkan pada satu tujuan strategis tersebut. Evaluasi menyeluruh terhadap implementasi program-program kemensos terus dilakukan agar tidak terjebak pada zona nyaman pendampingan reguler tanpa output pengentasan kemiskinan yang nyata. Pihaknya juga memastikan bahwa orientasi pendamping sosial di lapangan harus bertransformasi dari semata pendamping administratif menjadi fasilitator perubahan yang mampu mengantar KPM keluar dari jurang kemiskinan secara permanen.

"Kita diperintah oleh Presiden untuk mengentaskan kemiskinan. Jadi tugas Kemensos itu. Mau pakai Sekolah Rakyat, mau pakai bansos, mau pakai apa pun, tujuannya adalah pengentasan kemiskinan," ujar Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dalam rapat tersebut.

Lebih lanjut, Agus Jabo Priyono menguraikan bahwa pola pikir pendamping sosial menjadi kunci penentu keberhasilan program graduasi. Jika pendamping hanya berorientasi pada pemenuhan target distribusi bantuan tanpa mempertimbangkan indeks kemandirian KPM, maka program akan kehilangan esensi pengentasan kemiskinan. Kementerian Sosial, berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial serta peraturan pelaksanaannya, memiliki mandat hukum untuk merancang intervensi sosial yang tidak hanya reaktif tetapi juga preventif dan pengembangan. Oleh karena itu, peran pendamping harus dikontekstualkan sebagai agen penggerak yang memiliki target jelas terkait peningkatan kapasitas ekonomi dan sosial KPM dalam jangka waktu tertentu.

Adaptasi Model Graduasi Internasional

Delegasi BRAC memaparkan bahwa pendekatan graduasi yang telah mereka implementasikan di berbagai negara berhasil membuktikan bahwa keluarga miskin ekstrem mampu mencapai taraf kemandirian apabila diberikan kombinasi bantuan modal, pelatihan keterampilan, akses ke layanan keuangan inklusif, dan pendampingan ketat selama periode transisi. Model tersebut, menurut BRAC, telah disahkan sebagai salah satu standar intervensi penanggulangan kemiskinan oleh lembaga pengembangan internasional dan menjadi rujukan bagi sejumlah negara berkembang. Kemensos menilai bahwa adaptasi terpilih terhadap model BRAC dapat diintegrasikan ke dalam kerangka program bantuan sosial nasional, terutama dalam merancang mekanisme exit strategy bagi KPM yang memiliki potensi produktif tinggi namun terhambat oleh akses modal dan pendampingan teknis.

Pertemuan tersebut secara substantif berfungsi sebagai Rapat Koordinasi awal antara pemerintah Indonesia dengan lembaga internasional untuk menyelaraskan metodologi graduasi dengan konteks sosial-ekonomi Indonesia. Diskusi teknis menyentuh aspek penentuan indikator kemandirian, durasi masa transisi, skema pembiayaan alternatif pasca-graduasi, serta peran aktif pemerintah daerah dalam memastikan keberlanjutan program. Kedua pihak sepakat bahwa keberhasilan graduasi tidak dapat diukur hanya dari berhentinya aliran bantuan, melainkan dari kemampuan KPM dalam mempertahankan dan meningkatkan aset produktif serta partisipasinya dalam akses layanan dasar secara mandiri.

Arah Kebijakan dan Sinkronisasi Legislatif

Hasil kajian bersama Kemensos dan BRAC rencananya akan dikomunikasikan kepada Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam agenda Pleno pembahasan Rancangan Undang-Undang terkait perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan ekstrem. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa strategi graduasi yang akan diterapkan memiliki landasan anggaran yang kuat serta dukungan politik lintas fraksi dalam pembahasan kebijakan jangka panjang. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyatakan bahwa sinergi antara eksekutif, legislatif, dan mitra pembangunan internasional menjadi prasyarat mutlak agar program graduasi tidak berhenti sebagai konsep teknis, melainkan terwujud sebagai intervensi nyata di tengah masyarakat.

Kementerian Sosial menegaskan bahwa komitmen pengentasan kemiskinan merupakan agenda prioritas nasional yang memerlukan konsolidasi kebijakan multidimensional. Audiensi dengan BRAC pada Selasa, 11 Agustus 2026, menjadi momentum strategis untuk memperkaya referensi teknis Kemensos dalam menyusun roadmap graduasi KPM yang berbasis bukti dan terukur secara empiris. Pihaknya berharap agar dalam kurun waktu dekat dapat ditetapkan pilot project graduasi yang menggabungkan pendekatan lokal dan internasional, dengan target penurunan signifikan angka kemiskinan ekstrem sebagai indikator utama keberhasilannya.