Kemensos dan Jarnas Anti TPPO Jalin Kerja Sama Lindungi Korban

Jakarta, 27 Juli 2026 – Kementerian Sosial bersama Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang (Jarnas Anti TPPO) menandatangani nota kesepahaman strategis yang berfokus pada penguatan perlindungan, rehabilitasi, dan pencegahan bagi korban perdagangan orang. Penandatanganan dilaksanakan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Ruang Serba Guna Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, pada Senin pagi.

Menteri Sosial dan Ketua Umum Jarnas Anti TPPO menandatangani dokumen kerja sama yang disaksikan oleh perwakilan dari kementerian terkait, lembaga penegak hukum, serta puluhan organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam jaringan tersebut. Langkah ini diambil menyusul meningkatnya urgensi penanganan kasus perdagangan orang yang kian kompleks, terutama di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan mobilitas tenaga kerja antarwilayah.

Ruang Lingkup dan Dasar Hukum Kolaborasi

Nota kesepahaman ini ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan TPPO. Dalam naskah MoU yang berlaku untuk periode tahun 2026 hingga 2029, kedua pihak menyepakati lima pilar utama, yaitu pencegahan dan deteksi dini, penjangkauan dan layanan krisis, rehabilitasi sosial, pemberdayaan ekonomi, serta pemantauan dan evaluasi kasus secara berkelanjutan.

Menteri Sosial menegaskan, kerja sama ini bukan sekadar seremonial, melainkan wujud komitmen negara dalam menghadirkan pelayanan yang terintegrasi. “Kementerian Sosial memiliki tanggung jawab langsung dalam memberikan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi korban. Melalui sinergi ini, kami akan memastikan setiap korban mendapatkan layanan yang terpadu, dari tahap penjemputan hingga reintegrasi sosial,” ujarnya.

“Kementerian Sosial memiliki tanggung jawab langsung dalam memberikan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi korban. Melalui sinergi ini, kami akan memastikan setiap korban mendapatkan layanan yang terpadu, dari tahap penjemputan hingga reintegrasi sosial.”

Sementara itu, Ketua Umum Jarnas Anti TPPO menyatakan bahwa jaringan yang beranggotakan 127 organisasi masyarakat sipil di 34 provinsi siap mengoptimalkan sumber daya di lapangan. “Kami akan menggerakkan mesin pencegahan hingga ke tingkat akar rumput, sekaligus memperkuat pendampingan hukum bagi para penyintas agar hak-hak mereka dipulihkan secara utuh,” katanya.

“Kami akan menggerakkan mesin pencegahan hingga ke tingkat akar rumput, sekaligus memperkuat pendampingan hukum bagi para penyintas agar hak-hak mereka dipulihkan secara utuh.”

Fokus pada Rehabilitasi dan Pemberdayaan Ekonomi

Salah satu titik tekan utama dalam MoU adalah pengembangan 36 sentra rehabilitasi sosial yang sudah beroperasi di bawah naungan Kementerian Sosial. Setiap sentra akan dilengkapi dengan tenaga psikolog, pekerja sosial, dan pendamping hukum yang telah mengikuti pelatihan khusus penanganan korban TPPO. Sepanjang tahun 2025, data internal Kementerian Sosial mencatat 2.847 kasus perdagangan orang yang berhasil diungkap oleh aparat penegak hukum, dengan 3.102 korban berhasil diselamatkan. Dari jumlah tersebut, sekitar 68 persen di antaranya adalah perempuan dan anak yang membutuhkan intervensi rehabilitasi jangka panjang.

Guna memutus rantai eksploitasi, kerja sama ini juga akan menginisiasi program pemberdayaan ekonomi bagi penyintas. Kementerian Sosial menyiapkan bantuan usaha produktif dan pelatihan vokasi bersertifikat melalui Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) di enam wilayah. Sasarannya adalah 1.500 penyintas pada tahap pertama yang diprioritaskan dari daerah kantong pekerja migran nonprosedural.

Sinergi Lintas Sektor untuk Pencegahan

Di luar aspek pemulihan, kedua pihak menyepakati penguatan sistem pencegahan berbasis komunitas. Jarnas Anti TPPO akan memobilisasi para relawan di desa-desa untuk membentuk Kelompok Siaga TPPO yang bertugas melakukan identifikasi kerawanan, sosialisasi modus-modus rekrutmen ilegal, serta pelaporan dini kepada dinas sosial setempat. Pilot project akan dimulai di 12 kabupaten/kota yang selama ini menjadi titik asal korban terbanyak, seperti Indramayu, Lombok Tengah, dan Nusa Tenggara Timur.

Dalam Rapat Koordinasi Pleno yang digelar seusai penandatanganan, disepakati pula pembentukan Sekretariat Bersama (Sekber) yang akan mengelola pusat data terpadu korban TPPO. Data ini diintegrasikan dengan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) milik Kementerian Sosial dan basis data organisasi masyarakat sipil, sehingga proses identifikasi, rujukan, dan pendampingan berjalan tanpa tumpang tindih.

Rencana aksi tahunan juga telah ditetapkan, mencakup agenda operasi gabungan antara Satuan Tugas TPPO Polri dengan pendamping sosial, audit perlindungan anak di sektor pekerja rumah tangga dan perkebunan, serta kampanye digital nasional bertema “Kenali Modus, Selamatkan Keluarga”. Semua kegiatan tersebut akan ditinjau setiap triwulan melalui Forum Koordinasi Eksekutif yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial dan Sekretaris Jenderal Jarnas Anti TPPO.

Penandatanganan MoU ini menandai babak baru kolaborasi multipihak dalam menekan angka perdagangan orang di Indonesia. Dengan total alokasi anggaran pendampingan korban yang mencapai Rp 287 miliar pada tahun anggaran 2026 dari pos Kementerian Sosial, ditambah sumber daya dari jaringan sipil, diharapkan setiap korban tidak hanya diselamatkan secara fisik, tetapi juga mampu membangun kembali kehidupan yang bermartabat.