Kemensos dan BKKBN Luncurkan Program Penguatan Mental Murid

Jakarta, Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Program Kesejahteraan Sosial yang digelar di Kantor Kemensos, Senin (27/7/2026), menetapkan kebijakan strategis menghadirkan layanan penguatan mental bagi murid Sekolah Rakyat. Keputusan yang tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama itu ditandatangani langsung oleh Menteri Sosial dan Kepala BKKBN Dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K), serta disaksikan jajaran pejabat tinggi madya kedua kementerian. Langkah tersebut menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, serta sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kesehatan Jiwa Remaja. Program ini difokuskan pada pengaktifan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) di seluruh Sekolah Rakyat sebagai wadah konseling sebaya yang terstandarisasi guna mencegah dan menangani masalah kesehatan mental di kalangan pelajar.

Menindaklanjuti penandatanganan, Menteri Sosial dalam konferensi pers usai rapat menyatakan bahwa keputusan tersebut merupakan jawaban atas peningkatan kasus gangguan mental remaja yang tercatat dalam data Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). "Pemerintah berkewajiban menghadirkan lingkungan pendidikan yang bukan hanya mencetak prestasi akademik, tetapi juga membentuk ketahanan mental generasi muda. Sekolah Rakyat harus menjadi rumah yang aman secara psikologis bagi seluruh peserta didik," tegas Menteri Sosial. Ia menegaskan, langkah ini diambil bukan karena tren sesaat, melainkan sebagai bentuk pelaksanaan konstitusi dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, khususnya anak-anak sebagai aset penerus pembangunan.

Mekanisme PIK-R dan Pendekatan Konseling Sebaya

Sesuai dengan pedoman teknis yang telah disusun oleh BKKBN, para siswa Sekolah Rakyat akan dilatih sebagai konselor sebaya di bawah supervisi tenaga penyuluh keluarga berencana yang tersertifikasi. Pelatihan tersebut melibatkan psikolog dari Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) yang bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Setiap sekolah ditargetkan memiliki minimal lima konselor sebaya yang direkrut berdasarkan rekomendasi guru bimbingan konseling dan hasil asesmen psikologis. Mereka dibekali modul deteksi dini gangguan cemas, depresi, dan tekanan psikososial, serta teknik konseling dasar dan protokol rujukan ke fasilitas kesehatan jiwa. BKKBN mengadopsi pendekatan "sebaya peduli" yang telah lama dikembangkan di kalangan remaja melalui program Generasi Berencana (Genre). Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menegaskan, "PIK-R telah terbukti efektif dalam membangun komunikasi antarteman yang positif dan menurunkan risiko perilaku berisiko. Dengan adaptasi di Sekolah Rakyat, kami ingin memutus rantai stigma bahwa masalah mental hanya milik orang dewasa." Supervisi rutin akan dilaksanakan dua kali sebulan oleh petugas lapangan KB setempat.

Dukungan Pekerja Sosial dan Teknologi Digital

Di sisi lain, Kementerian Sosial mengerahkan pekerja sosial di tingkat kecamatan untuk melakukan asesmen psikososial secara berkala. Hasil asesmen tersebut akan menjadi dasar intervensi lebih lanjut dan dimasukkan ke dalam pangkalan data SIKS-NG. Apabila ditemukan kasus yang membutuhkan penanganan spesialis, rujukan akan diarahkan ke puskesmas atau rumah sakit jiwa di bawah koordinasi Kementerian Kesehatan. Kemensos juga membangun pusat konseling digital yang dapat diakses siswa secara anonim melalui aplikasi SELARAS. Aplikasi ini, yang dirancang oleh Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta, menyediakan fitur curhat daring, penjadwalan sesi dengan psikolog, serta perpustakaan digital materi kesehatan mental. Data pengaduan psikososial tahun 2025 menunjukkan bahwa 65 persen pelapor berada pada rentang usia 13–18 tahun, menjadikan platform digital sebagai instrumen vital yang sesuai dengan karakter remaja masa kini.

Data dan Target Penurunan Gangguan Mental

Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Dr. Pepen Nazaruddin, M.Si., yang hadir dalam rapat tersebut memaparkan data yang mengkhawatirkan. Berdasarkan Survei Kesehatan Mental Nasional tahun 2025, sebanyak 18 persen remaja berusia 13–17 tahun di wilayah perkotaan mengalami gejala ringan gangguan kecemasan, sementara 8,2 persen menunjukkan gejala depresi ringan. "Dengan hadirnya PIK-R, kami optimistis angka prevalensi gejala gangguan mental pada siswa Sekolah Rakyat dapat ditekan hingga di bawah 10 persen dalam kurun waktu dua tahun anggaran," ungkap Pepen. Rapat koordinasi yang juga dihadiri perwakilan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Kesehatan menyepakati sistem pelaporan terpadu berbasis teknologi informasi untuk memantau perkembangan kasus secara real time. Keputusan rapat pleno Fraksi terkait di Komisi VIII DPR RI sebelumnya pun mendorong percepatan implementasi program ini dengan dukungan anggaran yang memadai.

Uji Coba di 50 Sekolah dan Rencana Ekspansi Nasional

Tahap awal, program ini akan diujicobakan di 50 Sekolah Rakyat percontohan yang tersebar di sepuluh provinsi, antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Papua. Pemilihan lokasi, menurut Kepala BKKBN, mempertimbangkan tingkat prevalensi masalah kesehatan mental dan kesiapan infrastruktur sekolah yang telah divalidasi oleh Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak setempat. Hasto Wardoyo menambahkan, "Kolaborasi ini merupakan bagian dari revolusi mental yang selalu digaungkan oleh Presiden. Kita ingin menciptakan generasi emas 2045 yang tangguh secara fisik, cerdas secara intelektual, dan kokoh secara psikologis." Setelah evaluasi uji coba pada akhir tahun 2026, pemerintah menargetkan perluasan ke seluruh 12.000 Sekolah Rakyat secara bertahap hingga tahun 2028.

Komitmen Keberlanjutan dan Payung Hukum

Nota Kesepahaman antara Kemensos dan BKKBN berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi tahunan yang dilakukan oleh tim gabungan yang juga melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Kedua lembaga membuka peluang kolaborasi dengan organisasi nonpemerintah, perguruan tinggi, dan sektor swasta untuk pengembangan modul konseling serta pendampingan teknis. Menteri Sosial pada sesi penutup menegaskan kembali bahwa program ini bukan proyek ad hoc, melainkan telah terintegrasi dalam Rencana Strategis Kementerian Sosial 2025-2029. "Kami tidak bisa bekerja sendiri. Keterlibatan semua pihak, mulai dari orang tua, guru, hingga komunitas, akan menentukan keberhasilan program ini dalam melahirkan remaja Indonesia yang sehat mental dan berkarakter," tutup Menteri Sosial di hadapan awak media.