Kemensos-BKKBN Luncurkan Layanan Konseling Mental di Sekolah Rakyat

Jakarta, 27 Juli 2026 – Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) secara resmi meluncurkan program integrasi layanan penguatan kesehatan mental bagi peserta didik Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia. Inisiatif bersama ini menandai babak baru dalam upaya pemerintah memperkuat ketahanan psikologis generasi muda dari kelompok masyarakat prasejahtera melalui pendekatan konseling sebaya.

Peluncuran program yang digelar di Gedung Aneka Bhakti, Jakarta, tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Sosial, Drs. Haryo Kusumo, M.Si., dan Kepala BKKBN, dr. Rina Apriyanti, M.Kes. Dalam kesempatan itu, kedua lembaga menandatangani Nota Kesepahaman yang memuat sembilan poin kerja sama, meliputi penyediaan tenaga konselor, pengembangan modul pendidikan kesehatan mental, pelatihan pendidik sebaya, hingga monitoring dan evaluasi berbasis data. Penandatanganan disaksikan oleh perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, anggota Komisi VIII DPR RI, serta mitra pembangunan internasional.

Langkah kolaboratif ini didasarkan pada data survei internal Kemensos tahun 2025 yang menunjukkan bahwa 34,7 persen siswa Sekolah Rakyat di lima provinsi mengalami gejala kecemasan sedang hingga berat. Sementara itu, Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2023 mencatat bahwa 9,8 persen remaja usia 15-24 tahun mengalami gangguan emosional. Kondisi ini diperparah oleh minimnya akses terhadap tenaga konselor profesional di lingkungan mereka. Oleh karena itu, pemerintah mengambil kebijakan strategis dengan menghadirkan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) yang telah terbukti efektif di bawah pengelolaan BKKBN ke dalam jaringan Sekolah Rakyat yang berjumlah 1.243 unit di 34 provinsi.

Menyikapi Kebutuhan Mendesak Layanan Psikososial

Menteri Sosial Haryo Kusumo menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden agar setiap anak bangsa memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh secara sehat dan produktif. “Anak-anak di Sekolah Rakyat tidak hanya memerlukan buku dan seragam. Mereka juga membutuhkan telinga yang mau mendengar, tangan yang siap menopang, dan ruang aman untuk mengekspresikan keresahan mereka. Di sinilah PIK-R akan mengambil peran vital,” ujarnya.

PIK-R dan Kekuatan Konseling Sebaya

Program PIK-R yang telah berjalan sejak 2012 di berbagai daerah akan diadaptasi ke dalam konteks Sekolah Rakyat. Model unggulan dari program ini adalah pendekatan konseling sebaya, di mana para remaja dilatih sebagai pendidik sebaya dan konselor dasar yang mampu mendeteksi dini serta memberikan dukungan awal bagi teman-teman yang mengalami masalah psikologis, seperti perundungan, tekanan belajar, kekerasan dalam rumah tangga, dan masalah pergaulan.

Kepala BKKBN, dr. Rina Apriyanti, menjelaskan bahwa PIK-R memiliki modul yang terstandar dan telah disesuaikan dengan tahap perkembangan remaja. “Kami tidak sekadar menempatkan ruang konseling. Kami sedang membangun sistem ketahanan mental dari dalam komunitas remaja itu sendiri. Ratusan fasilitator terlatih akan mendampingi mereka agar setiap sudut Sekolah Rakyat menjadi tempat yang suportif,” jelasnya.

Implementasi Bertahap dengan Target Ambisius

Pada tahap awal yang akan dimulai pada semester pertama tahun 2027, program ini menyasar 500 Sekolah Rakyat yang tersebar di 200 kabupaten dan kota. Setidaknya 1.200 konselor sebaya akan direkrut dan dilatih secara intensif oleh tim gabungan Kemensos dan BKKBN bekerja sama dengan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI). Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp152 miliar untuk fase pertama, yang mencakup pengadaan sarana prasarana, pelatihan, honorarium fasilitator, serta kampanye kesadaran kesehatan mental.

Pelatihan bagi konselor sebaya akan berlangsung selama empat bulan dengan kurikulum yang mencakup teknik komunikasi empatik, deteksi dini gangguan mental, penanganan krisis, serta etika dalam konseling. Setiap konselor akan bertanggung jawab terhadap 20 hingga 30 siswa dan berkoordinasi langsung dengan psikolog profesional yang ditempatkan di setiap provinsi. BKKBN juga akan menyediakan platform digital berbasis aplikasi untuk memudahkan pelaporan dan konsultasi jarak jauh.

Menteri Haryo menargetkan pada akhir tahun 2028 seluruh Sekolah Rakyat telah memiliki unit PIK-R yang berfungsi penuh. “Kami tidak ingin ada satu anak pun yang merasa sendirian menghadapi beban hidup. Ini adalah ikhtiar negara untuk hadir di setiap lini kehidupan warga, terutama mereka yang paling rentan,” tegasnya.

Selain menyediakan layanan konseling, program ini juga akan mengintegrasikan pendidikan kesehatan mental ke dalam kegiatan ekstrakurikuler dan aktivitas rutin sekolah. Para guru dan orang tua juga akan dilibatkan dalam lokakarya pengasuhan positif untuk menciptakan dukungan yang berkelanjutan di rumah dan di lingkungan belajar.

Dengan sinergi ini, pemerintah berharap angka putus sekolah, perilaku berisiko remaja, dan gangguan kesehatan mental yang tidak tertangani dapat ditekan secara signifikan. Kolaborasi antara Kemensos dan BKKBN menjadi fondasi bagi sistem perlindungan sosial yang lebih holistik dan menyentuh aspek paling fundamental dari pembangunan manusia, yaitu kesehatan jiwa.