Kemenpar Tetapkan Pemanfaatan Lahan Poltekpar NHI Bandung untuk Sekolah Rakyat

BANDUNG — Kementerian Pariwisata Republik Indonesia secara resmi menetapkan alokasi sebagian lahan kampus Politeknik Pariwisata (Poltekpar) NHI Bandung di kawasan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, guna merealisasikan percepatan pembangunan infrastruktur Sekolah Rakyat. Kebijakan strategis tersebut disahkan menyusul Rapat Koordinasi lintas kementerian yang berfokus pada optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) demi memperluas aksesibilitas sarana pendidikan bagi masyarakat luas.

Keputusan penyediaan aset ini diambil dalam rapat koordinasi teknis guna menindaklanjuti agenda penguatan fasilitas pendidikan nasional. Melalui skema pembagian ruang pemanfaatan antar-lembaga ini, pemerintah memprioritaskan pemenuhan fasilitas belajar terpadu bagi kelompok masyarakat prasejahtera, dengan tetap memastikan rencana induk pengembangan akademik Poltekpar NHI Bandung sebagai perguruan tinggi vokasi unggulan pariwisata nasional berjalan beriringan.

Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Kampus Dayeuhkolot

Lahan yang dialokasikan tersebut berada pada kompleks kampus Poltekpar NHI Dayeuhkolot yang dinilai memiliki posisi geografis strategis serta daya dukung lingkungan memadai. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta regulasi turunan perihal pengelolaan aset publik, kerja sama antar-lembaga dalam pendayagunaan tanah negara ini ditetapkan sebagai solusi prosedural yang sah demi kepentingan umum yang mendesak.

Kementerian Pariwisata menyatakan bahwa redistribusi pemanfaatan aset negara merupakan wujud nyata komitmen aparatur kenegaraan dalam menopang percepatan pemerataan sosial. Menindaklanjuti regulasi tata kelola barang milik negara, seluruh rangkaian verifikasi teknis dan hukum atas bidang tanah tersebut dituntaskan secara cermat guna menjamin legalitas pengalihan fungsi yang berkekuatan hukum tetap.

"Kementerian Pariwisata menegaskan komitmen penuh untuk menyukseskan program Sekolah Rakyat ini. Pemanfaatan sebagian kawasan Poltekpar NHI di Dayeuhkolot telah disahkan melalui kajian teknis yang komprehensif, sehingga implementasi pembangunan fisik dapat segera dieksekusi tanpa mengganggu fungsi utama perguruan tinggi pariwisata," tegas pejabat perwakilan Kementerian Pariwisata dalam Rapat Koordinasi di Bandung.

Sinergi Antar-Lembaga Memperkuat Akses Pendidikan Merata

Pembangunan kompleks Sekolah Rakyat di wilayah Kabupaten Bandung tersebut diproyeksikan sebagai langkah nyata memutus mata rantai keterbatasan akses pendidikan formal. Tingginya kebutuhan ruang belajar terjangkau bagi masyarakat di wilayah penyangga Bandung raya menuntut respons cepat dari pemerintah pusat melalui pemanfaatan aset-aset negara yang belum difungsikan secara optimal.

Fasilitas Sekolah Rakyat yang akan dibangun direncanakan memadukan kurikulum pengajaran standar dengan pelatihan keterampilan kerja aplikatif. Keterlibatan ekosistem Poltekpar NHI Bandung ke depan diarahkan untuk memberikan transfer pengetahuan dasar di sektor perhotelan, kuliner, dan tata kelola wisata, sehingga lulusan Sekolah Rakyat memiliki kesiapan kecakapan hidup yang kompetitif di pasar tenaga kerja regional.

Pemerintah Daerah setempat menyambut baik keputusan penetapan lahan ini sebagai terobosan konkret dalam mengatasi kendala keterbatasan anggaran pengadaan tanah. Kolaborasi lintas sektor ini dinilai mampu memangkas kendala administratif yang kerap memperlambat realisasi proyek infrastruktur sosial, membuka jalan bagi kementerian teknis terkait untuk segera memulai tahapan konstruksi fisik.

Penegakan Akuntabilitas dan Tata Kelola Aset Negara

Kementerian Pariwisata memastikan seluruh tahapan pelepasan hak pakai dan pemanfaatan lahan ini berada dalam pengawasan ketat aparat pengawas internal pemerintah dan instansi berwenang. Kepatuhan terhadap tata kelola kepemerintahan yang baik menjadi pedoman utama agar setiap meter persegi lahan yang dipindahtangankan benar-benar difungsikan sesuai mandat perlindungan sosial dan pendidikan.

Koordinasi berkala antar-instansi akan diintensifkan guna memantau linimasa pengerjaan infrastruktur agar rampung sesuai target yang telah ditetapkan. Pendayagunaan fasilitas negara untuk kepentingan rakyat menegaskan fleksibilitas birokrasi dalam merespons amanat undang-undang yang mewajibkan negara hadir mencerdaskan kehidupan bangsa melalui sarana prasarana yang layak.

Melalui kebijakan yang disahkan ini, kawasan Dayeuhkolot Poltekpar NHI Bandung tidak semata-mata menjadi pusat pencetak sumber daya manusia sektor pariwisata berdaya saing global, melainkan berkembang menjadi simpul keadilan sosial melalui kehadiran Sekolah Rakyat yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.