Kemenpar Sediakan Lahan Poltekpar NHI untuk Percepatan Sekolah Rakyat

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan Sekolah Rakyat dengan menyerahkan sebagian lahan Kampus Politeknik Pariwisata (Poltekpar) NHI Bandung yang berada di Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Keputusan tersebut disahkan dalam rapat koordinasi lintas kementerian yang berlangsung pada Jumat, 21 Agustus 2026, sebagai wujud komitmen pemerintah dalam memastikan tersedianya fasilitas pendidikan bagi masyarakat prasejahtera secara cepat dan merata.

Dasar Hukum dan Amanat Presiden

Penyerahan lahan tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden yang meminta seluruh kementerian dan lembaga agar berpartisipasi aktif dalam program Sekolah Rakyat. Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta kebijakan percepatan yang ditetapkan pemerintah, setiap instansi diminta mengevaluasi aset yang dimiliki guna mendukung perluasan akses pendidikan. Kemenpar menindaklanjuti amanat tersebut melalui identifikasi aset strategis yang dapat dialihfungsikan tanpa mengganggu operasional kampus.

“Kami menegaskan bahwa Poltekpar NHI Bandung siap berkontribusi. Sebagian lahan kampus di Dayeuhkolot kami serahkan untuk mendukung percepatan pembangunan Sekolah Rakyat, tanpa mengurangi fungsi utama kampus sebagai pusat pendidikan kepariwisataan,” ujar pejabat Kemenpar dalam keterangan resmi.

Langkah ini dinilai strategis karena lokasi kampus berada di kawasan yang relatif dekat dengan permukiman warga berpenghasilan rendah, sehingga memudahkan akses calon peserta didik. Pemerintah menargetkan Sekolah Rakyat dapat menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu dengan kurikulum yang disesuaikan kebutuhan dunia kerja.

Rapat Koordinasi dan Pleno Penetapan Lahan

Proses penyerahan lahan melalui serangkaian tahapan, mulai dari Rapat Koordinasi antarinstansi hingga Pleno penetapan aset yang melibatkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta kementerian terkait. Dalam rapat tersebut, diputuskan bahwa sebagian lahan Poltekpar NHI Bandung di Dayeuhkolot dialokasikan untuk pembangunan gedung sekolah, ruang kelas, serta fasilitas penunjang lainnya. Fraksi-fraksi di DPR pun memberikan dukungan terhadap kebijakan ini dengan menekankan pentingnya pengawasan agar aset negara digunakan tepat sasaran.

Kemenpar memastikan bahwa penyerahan lahan tidak akan mengurangi kapasitas penerimaan mahasiswa Poltekpar NHI Bandung. Sebagian lahan yang diserahkan merupakan area yang belum dimanfaatkan secara optimal, sehingga kegiatan belajar mengajar di kampus tetap berjalan normal. Pihak kampus menyatakan siap berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam proses perizinan dan penyiapan infrastruktur dasar.

Dampak bagi Masyarakat dan Tahap Pembangunan

Pembangunan Sekolah Rakyat di atas lahan tersebut diharapkan memberikan dampak langsung bagi warga sekitar, baik dari sisi akses pendidikan maupun penyerapan tenaga kerja lokal selama proses konstruksi. Pemerintah menargetkan pembangunan dapat dimulai pada awal tahun anggaran berikutnya dengan dukungan anggaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah. Tahap awal akan difokuskan pada penyiapan lahan, kajian lingkungan, dan penyusunan desain bangunan yang mengedepankan konsep ramah anak dan ramah disabilitas.

Selain Poltekpar NHI Bandung, Kemenpar menyatakan akan terus mengevaluasi aset-aset lain yang berpotensi mendukung program serupa di berbagai daerah. Langkah ini menjadi bagian dari sinergi lintas sektor antara Kemenpar, Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum, serta pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerataan pendidikan nasional.

Pemerintah menegaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang sebagai lembaga pendidikan gratis dengan standar mutu yang setara sekolah negeri, mencakup jenjang pendidikan dasar hingga menengah. Melalui dukungan lahan dari Poltekpar NHI Bandung, percepatan pembangunan diharapkan berjalan sesuai jadwal dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat prasejahtera di Kabupaten Bandung dan sekitarnya.

Keputusan penyerahan lahan ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menindaklanjuti arahan Presiden secara terukur dan transparan. Kemenpar berkomitmen menjaga akuntabilitas pemanfaatan aset serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.