Kemenpar Sediakan Lahan Poltekpar NHI Bandung untuk Pembangunan Sekolah Rakyat

BANDUNG — Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menyiapkan sebagian lahan Kampus Politeknik Pariwisata (Poltekpar) NHI Bandung di Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, untuk mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat. Kebijakan tersebut ditetapkan sebagai bentuk dukungan kementerian terhadap program prioritas nasional di bidang pendidikan yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dukungan itu disampaikan menyusul arahan pemerintah pusat agar seluruh kementerian dan lembaga menindaklanjuti percepatan penyediaan sarana pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Kemenpar memandang aset berupa lahan kampus dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa mengganggu kegiatan akademik yang berlangsung di Poltekpar NHI Bandung.

"Kami menegaskan komitmen penuh mendukung percepatan pembangunan Sekolah Rakyat. Penyediaan lahan di lingkungan Kampus Poltekpar NHI Bandung merupakan wujud nyata kontribusi Kementerian Pariwisata terhadap pemerataan akses pendidikan," demikian pernyataan resmi Kemenpar.

Lahan Kampus Dimanfaatkan untuk Kepentingan Pendidikan

Berdasarkan keterangan kementerian, lahan yang disiapkan berada di kawasan kampus Poltekpar NHI Bandung, Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung. Penentuan lokasi dilakukan setelah melalui kajian internal agar pemanfaatan aset negara berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemenpar menyatakan pemanfaatan lahan tersebut tidak akan mengurangi fungsi utama kampus sebagai lembaga pendidikan tinggi vokasi di bidang pariwisata. Sebaliknya, keberadaan Sekolah Rakyat di kawasan yang sama dipandang dapat memperkuat ekosistem pendidikan di wilayah Kabupaten Bandung.

Poltekpar NHI Bandung merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan di bawah naungan Kemenpar yang memiliki rekam jejak panjang dalam mencetak sumber daya manusia unggul di sektor pariwisata dan perhotelan. Keberadaan kampus ini dinilai strategis karena berada di kawasan yang mudah dijangkau dari berbagai wilayah di Kabupaten Bandung dan sekitarnya.

Sekolah Rakyat Jadi Program Prioritas Nasional

Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar memperoleh akses pendidikan layak secara gratis. Program ini menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah dalam upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan yang merata dan berkualitas.

Pemerintah menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat berjalan cepat dengan memanfaatkan aset-aset negara, termasuk lahan milik kementerian dan lembaga. Koordinasi lintas sektor terus diintensifkan agar proses pembangunan fisik maupun persiapan operasional sekolah berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

"Percepatan pembangunan Sekolah Rakyat membutuhkan sinergi seluruh pihak. Setiap kementerian diminta berkontribusi sesuai kapasitas dan aset yang dimiliki," bunyi pernyataan kementerian tersebut.

Program ini dirancang tidak hanya menyediakan ruang belajar, tetapi juga fasilitas penunjang yang memadai sehingga peserta didik dapat mengikuti proses pendidikan secara optimal. Pemerintah berharap lulusan Sekolah Rakyat kelak menjadi generasi produktif yang mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

Sinergi Lintas Kementerian Diperkuat

Langkah Kemenpar menyediakan lahan Poltekpar NHI Bandung menambah daftar kementerian yang berpartisipasi aktif dalam penyediaan lokasi Sekolah Rakyat. Sebelumnya, sejumlah kementerian dan lembaga juga telah menyiapkan aset untuk keperluan serupa di berbagai daerah di Indonesia.

Kemenpar menyatakan akan terus berkoordinasi dengan kementerian terkait guna memastikan proses pemanfaatan lahan berjalan tertib administrasi. Penyiapan dokumen dan aspek legal pemanfaatan aset disebut menjadi perhatian utama agar pembangunan dapat segera dimulai sesuai tahapan yang direncanakan pemerintah.

Dengan disiapkannya lahan di Dayeuhkolot tersebut, pemerintah berharap pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah Jawa Barat dapat berjalan lebih cepat. Kehadiran sekolah itu diharapkan membuka kesempatan bagi lebih banyak anak dari keluarga prasejahtera untuk mengenyam pendidikan berkualitas tanpa dipungut biaya.

Ke depan, Kemenpar menegaskan komitmennya untuk terus mendukung agenda pembangunan sumber daya manusia. Dukungan tersebut sejalan dengan tugas kementerian dalam menyiapkan generasi unggul yang kelak berkontribusi bagi kemajuan sektor pariwisata nasional serta pembangunan bangsa secara keseluruhan.