Keluarga Saksi Partai Demokrat Mengamuk di Gedung MK

JAKARTA — Sejumlah orang yang mengaku sebagai anggota keluarga salah satu saksi dari Partai Demokrat, Sulaiman, melakukan tindakan pengrusakan dan mengamuk di area Gedung I Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, pada hari sidang lanjutan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. Insiden tersebut terjadi di tengah jalannya persidangan yang tengah mendengarkan keterangan saksi dari pihak pemohon.

Berdasarkan pemantauan di lokasi, keributan berawal ketika sejumlah individu yang mengklaim sebagai kerabat saksi mendesak masuk ke ruang sidang. Mereka menyatakan keberatan atas proses pemeriksaan yang dinilai tidak adil terhadap Sulaiman. Aparat keamanan yang berjaga di sekitar gedung berupaya menghalau massa agar tidak mendekati ruang persidangan.

Kronologi Insiden di Gedung I MK

Peristiwa bermula sekitar pukul 13.30 WIB ketika sidang sedang berlangsung. Beberapa orang yang mengaku keluarga Sulaiman tiba-tiba berdiri dan berteriak dari area kursi penonton. Mereka menuntut agar hakim konstitusi menghentikan pemeriksaan terhadap saksi tersebut.

Ketegangan meningkat ketika petugas keamanan meminta mereka keluar dari ruangan. Menurut keterangan petugas di lapangan, salah satu individu sempat membanting kursi dan mendorong meja di area lobi Gedung I. "Kami langsung melakukan pengamanan dan memisahkan mereka dari peserta sidang lainnya," ujar seorang petugas keamanan MK yang tidak ingin disebutkan namanya.

"Mereka mengaku keluarga saksi dan menolak proses pemeriksaan. Kami mengutamakan keselamatan seluruh peserta sidang," kata petugas tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Mahkamah Konstitusi mengenai jumlah pasti orang yang terlibat maupun kerugian material akibat insiden tersebut. Aparat kepolisian yang bertugas di kawasan MK telah menambah personel untuk mengantisipasi kejadian susulan.

Respons Partai Demokrat dan Pihak Terkait

Sulaiman merupakan salah satu saksi yang dihadirkan Partai Demokrat dalam sidang sengketa hasil pemilihan presiden. Partai Demokrat sendiri belum memberikan pernyataan resmi terkait aksi yang dilakukan orang-orang yang mengaku sebagai keluarga saksinya tersebut.

Seorang kuasa hukum dari pihak terkait menyatakan bahwa insiden itu tidak seharusnya terjadi. Menurutnya, mekanisme persidangan telah diatur dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi, sehingga setiap keberatan semestinya disampaikan melalui jalur resmi. "Kami menyesalkan tindakan yang mengganggu jalannya persidangan. Semua pihak semestinya menaati aturan yang berlaku," ujarnya.

Pihak kepolisian menyatakan akan memeriksa sejumlah saksi mata dan merekaman kamera pengawas (CCTV) untuk mengidentifikasi pelaku. Berdasarkan informasi yang dihimpun, beberapa orang yang terlibat telah diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Jalannya Persidangan Tetap Dilanjutkan

Meskipun terjadi keributan, majelis hakim konstitusi memutuskan untuk melanjutkan persidangan setelah situasi kembali kondusif. Ketua majelis menegaskan bahwa agenda mendengarkan keterangan saksi dan ahli tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah menetapkan jadwal sidang lanjutan sengketa hasil pemilihan presiden dengan agenda pemeriksaan saksi dan ahli dari pemohon maupun pihak terkait. Setiap saksi yang dihadirkan diwajibkan memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengamat hukum tata negara menilai insiden semacam ini dapat mencederai proses peradilan konstitusional yang tengah berlangsung. Mereka mendorong aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti secara tegas setiap tindakan yang mengganggu jalannya persidangan, sekaligus mengingatkan pentingnya menjaga marwah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tertinggi dalam sengketa pemilu.

Hingga berita ini disusun, situasi di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi berangsur kondusif. Aparat keamanan masih bersiaga di sejumlah titik untuk memastikan proses persidangan berjalan tanpa gangguan lanjutan.