Kasus Kekerasan Seksual Meningkat, Negara Diminta Perkuat Perlindungan Korban

JAKARTA — Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat diminta segera memperkuat kerangka perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di Indonesia. Desakan itu mencuat menyusul masih tingginya angka pelaporan kasus kekerasan seksual di berbagai daerah, yang dinilai belum sebanding dengan kapasitas layanan pemulihan dan penegakan hukum yang tersedia.

Berdasarkan data yang dihimpun dari sejumlah lembaga layanan, kekerasan seksual masih menjadi persoalan serius yang menyentuh hampir seluruh lapisan masyarakat. Korban tidak hanya berasal dari kelompok dewasa, tetapi juga anak-anak dan perempuan. Kondisi tersebut menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar persoalan individual, melainkan persoalan struktural yang menuntut kehadiran negara secara menyeluruh.

Negara Wajib Hadir di Setiap Tahap

Dalam berbagai forum koordinasi, pemerintah menegaskan komitmen untuk menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Regulasi tersebut ditetapkan sebagai payung hukum yang mengatur pencegahan, penanganan, perlindungan korban, hingga pemulihan. Namun, implementasi di lapangan dinilai masih menghadapi sejumlah kendala, mulai dari keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga pendamping, hingga belum meratanya layanan di daerah terpencil.

"Negara wajib memastikan setiap korban mendapat perlindungan, pendampingan, dan keadilan tanpa terkecuali. Itu bukan pilihan, melainkan kewajiban konstitusional," tegas seorang pejabat kementerian dalam Rapat Koordinasi penanganan kekerasan seksual di Jakarta.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa penanganan kekerasan seksual tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi antara kementerian, lembaga penegak hukum, pemerintah daerah, hingga organisasi masyarakat sipil. Setiap institusi memiliki peran yang saling melengkapi, mulai dari pencegahan di tingkat komunitas sampai proses peradilan yang berpihak pada korban.

Pencegahan Harus Menyentuh Akar Persoalan

Para pengamat kebijakan menilai bahwa upaya pencegahan perlu menyentuh akar persoalan, yaitu ketimpangan relasi kuasa, norma sosial yang permisif terhadap kekerasan, serta minimnya edukasi seksual yang komprehensif. Sosialisasi di lingkungan pendidikan dan keluarga disebut sebagai kunci untuk menekan angka kejadian sekaligus membangun kesadaran kolektif.

Selain itu, mekanisme pelaporan yang aman dan mudah menjadi kebutuhan mendesak. Banyak korban enggan melapor karena khawatir mendapat stigma, tekanan sosial, atau bahkan ancaman dari pelaku. Oleh sebab itu, kehadiran layanan pengaduan yang menjamin kerahasiaan serta pendampingan psikologis menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem perlindungan.

"Korban sering kali menghadapi beban ganda, yakni trauma akibat peristiwa yang dialami dan tekanan sosial saat mencari keadilan. Sistem kita harus mampu meringankan beban itu, bukan menambahnya," ujar seorang aktivis perlindungan perempuan dalam diskusi publik.

Penegakan Hukum dan Pemulihan Korban

Di sisi penegakan hukum, aparat diminta konsisten menerapkan prinsip yang berpihak pada korban. Proses pemeriksaan harus dilakukan secara humanis, menghindari pertanyaan yang menyalahkan korban, serta melibatkan tenaga ahli di bidang psikologi dan hukum. Keputusan pengadilan pun diharapkan tidak hanya memberi efek jera kepada pelaku, tetapi juga memulihkan hak-hak korban.

Pemerintah menyatakan tengah memperkuat koordinasi lintas sektor melalui gugus tugas dan layanan terpadu. Langkah tersebut mencakup penyediaan rumah aman, bantuan hukum gratis, layanan kesehatan, hingga pendampingan reintegrasi sosial. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, setiap korban berhak memperoleh pemulihan secara menyeluruh, termasuk pemulihan psikologis dan sosial.

Meski demikian, sejumlah kalangan menilai alokasi sumber daya masih perlu ditingkatkan. Kualitas sumber daya manusia pada lembaga layanan, kapasitas pemerintah daerah, serta ketersediaan data yang akurat menjadi prasyarat agar kebijakan tidak berhenti di atas kertas. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, perlindungan korban berisiko berjalan lambat.

Peran Masyarakat dan Pengawasan Publik

Masyarakat juga didorong berperan aktif dalam upaya pencegahan. Lingkungan sekitar yang peduli, responsif, dan tidak menoleransi kekerasan dinilai mampu menjadi benteng pertama sebelum kasus berlanjut ke ranah hukum. Edukasi sejak dini mengenai batas tubuh, persetujuan, dan kesetaraan gender disebut sebagai bekal penting bagi generasi muda.

Pengawasan publik terhadap kinerja pemerintah dan lembaga penegak hukum pun menjadi bagian dari ikhtiar bersama. Keterbukaan data, pelaporan berkala, serta ruang partisipasi bagi organisasi masyarakat sipil akan memperkuat akuntabilitas kebijakan. Dengan demikian, penanganan kekerasan seksual tidak hanya menjadi tanggung jawab korban, melainkan tanggung jawab seluruh elemen bangsa.

Pemerintah menegaskan akan terus menindaklanjuti komitmen perlindungan korban melalui kebijakan yang terukur dan berkelanjutan. Keputusan dan langkah strategis diharapkan dapat mempercepat terwujudnya sistem perlindungan yang adil, aman, dan berpihak pada korban, sejalan dengan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.