JPO Rasuna Said Dibongkar, Pemprov DKI Target Rampung Tiga Pekan

JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memutuskan membongkar jembatan penyeberangan orang (JPO) di ruas Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, menyusul hasil evaluasi teknis yang menyatakan fasilitas tersebut tidak terhubung dengan layanan kereta api ringan (LRT) serta belum memenuhi standar aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Proses pembongkaran ditargetkan rampung dalam jangka waktu tiga pekan.

Keputusan pembongkaran ditetapkan setelah Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta bersama Dinas Perhubungan melakukan kajian menyeluruh terhadap fungsi JPO di koridor bisnis Kuningan. Hasil kajian menunjukkan jembatan tersebut tidak memiliki konektivitas langsung dengan simpul transportasi massal, padahal kawasan Rasuna Said dilintasi layanan LRT Jabodebek dan dikenal sebagai salah satu pusat aktivitas perkantoran terpadat di Ibu Kota.

Tidak Terintegrasi LRT dan Menyulitkan Penyandang Disabilitas

Dalam keterangan resminya, Dinas Bina Marga DKI Jakarta menegaskan bahwa JPO di ruas Rasuna Said hanya dilengkapi tangga konvensional tanpa ramp maupun lift. Kondisi tersebut dinilai menyulitkan kelompok rentan, mulai dari lanjut usia, ibu hamil, hingga pengguna kursi roda yang hendak melintasi ruas jalan protokol itu.

"Fasilitas pejalan kaki wajib memenuhi prinsip keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kemudahan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Infrastruktur yang tidak lagi memenuhi kriteria akan ditata ulang," demikian bunyi keterangan tertulis Dinas Bina Marga DKI Jakarta.

Selain persoalan aksesibilitas, rendahnya tingkat penggunaan juga menjadi pertimbangan. Berdasarkan pengamatan di lapangan, sebagian pejalan kaki enggan menggunakan jembatan karena aksesnya tidak menyambung langsung ke stasiun LRT maupun halte transportasi publik. Akibatnya, fungsi jembatan dinilai tidak lagi efektif menunjang mobilitas warga di kawasan segitiga emas Jakarta tersebut.

Pembongkaran Ditarget Rampung Tiga Pekan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan tenggat pembongkaran selama tiga pekan, mencakup tahapan mobilisasi peralatan, pemotongan struktur baja, hingga pengangkutan material dari lokasi. Pekerjaan berat direncanakan berlangsung pada malam hari guna meminimalkan gangguan terhadap arus lalu lintas yang padat di ruas tersebut, terutama pada jam berangkat dan pulang kerja.

Untuk menjaga kelancaran mobilitas selama proses pembongkaran, Dinas Perhubungan DKI Jakarta berkoordinasi dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyiapkan skema rekayasa lalu lintas. "Rekayasa lalu lintas akan diberlakukan secara situasional. Kami mengimbau pengguna jalan mematuhi petunjuk petugas serta rambu sementara yang dipasang di sekitar lokasi pekerjaan," ujar juru bicara Dinas Perhubungan DKI Jakarta dalam keterangannya.

Penyeberangan Sebidang Disiapkan Sebagai Pengganti

Sebagai pengganti JPO, pemerintah daerah menyiapkan fasilitas penyeberangan sebidang berupa zebra cross dan pelican crossing yang dilengkapi sinyal lalu lintas, penerangan memadai, serta guiding block bagi penyandang disabilitas netra. Trotoar di sekitar titik penyeberangan juga akan ditata agar terhubung langsung dengan akses menuju stasiun LRT dan halte bus, sehingga perpindahan antarmoda berjalan lebih lancar.

Dalam rapat koordinasi penataan kawasan, jajaran Dinas Bina Marga DKI Jakarta menyatakan penggantian JPO dengan penyeberangan sebidang merupakan bagian dari kebijakan penyediaan fasilitas pejalan kaki yang inklusif. "Setiap penataan mengedepankan keselamatan seluruh pengguna jalan tanpa terkecuali. Tidak boleh ada lagi fasilitas publik yang justru menghambat akses masyarakat," demikian penegasan yang disampaikan dalam rapat tersebut.

Bagian dari Evaluasi Menyeluruh JPO di Ibu Kota

Pembongkaran JPO Rasuna Said merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap puluhan jembatan penyeberangan di Jakarta. Pemerintah daerah sebelumnya telah menata sejumlah JPO agar terintegrasi dengan simpul transportasi massal, sementara jembatan yang tidak lagi berfungsi optimal dihapus dan digantikan penyeberangan sebidang yang diawasi ketat oleh petugas.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan proses pembongkaran diawasi secara berkala agar selesai sesuai jadwal yang ditetapkan. Masyarakat yang beraktivitas di kawasan Kuningan diminta menggunakan fasilitas penyeberangan resmi dan mengikuti arahan petugas di lapangan demi keselamatan bersama selama masa penataan berlangsung.