Jalan Rusak Berujung Petisi Darah, Pemprov Desak Pemkab Pandeglang Bergerak

Apaberita.com, Serang – Aksi protes warga Desa Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, yang menulis petisi menggunakan darah di atas kain putih sebagai bentuk kemarahan atas kondisi jalan rusak, akhirnya mendapat tanggapan dari Pemerintah Provinsi Banten. Pemprov Banten mendesak Pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk segera mengambil langkah penanganan, mengingat ruas jalan yang dikeluhkan merupakan kewenangan pemerintah kabupaten setempat.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten, Arlan Marzan, saat dihubungi awak media kami pada Rabu (24/6/2026), menegaskan bahwa status jalan yang menjadi objek keluhan warga berada di bawah tanggung jawab Pemkab Pandeglang. Oleh karena itu, pihaknya meminta agar pemerintah kabupaten terlebih dahulu menunjukkan inisiatif penanganan sebelum melibatkan pemerintah provinsi.

Dorongan untuk Koordinasi dan Pengajuan Bantuan

Arlan menjelaskan, jika Pemkab Pandeglang mengalami keterbatasan anggaran atau sumber daya teknis, mereka dapat mengajukan permohonan bantuan resmi kepada Pemprov Banten. Mekanisme pengajuan tersebut, menurutnya, harus dilakukan melalui surat resmi yang disertai data pendukung, seperti hasil survei kondisi jalan dan perkiraan biaya perbaikan. “Baiknya dari Pemkab dulu selaku penanggung jawab atau pemilik kewenangan. Kalau memang tidak mampu, baru minta bantuan ke kami,” ujar Arlan.

“Baiknya dari Pemkab dulu selaku penanggung jawab atau pemilik kewenangan. Kalau memang tidak mampu, baru minta bantuan ke kami.”

Pernyataan ini sekaligus menegaskan bahwa Pemprov Banten tidak akan mengambil alih langsung tanggung jawab yang seharusnya dijalankan oleh kabupaten, selama belum ada permohonan dan komunikasi formal. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga tata kelola kewenangan jalan sesuai aturan yang berlaku, serta memastikan setiap permasalahan infrastruktur ditangani oleh pihak yang paling bertanggung jawab.

Petisi Darah sebagai Wujud Keputusasaan Warga

Sebelumnya, gambar petisi darah tersebut sempat viral di berbagai platform media sosial dan menjadi sorotan publik. Warga Desa Cimanggu mengaku sudah bertahun-tahun mendesak perbaikan jalan penghubung kecamatan yang rusak parah. Kondisi jalan yang bergelombang dan berlumpur saat hujan sering menyebabkan kecelakaan pengendara motor, serta menghambat distribusi hasil pertanian dan akses anak-anak ke sekolah. Karena merasa aspirasi mereka tidak kunjung didengar melalui jalur normal, mereka memilih menulis tuntutan dengan darah sebagai simbol penderitaan dan kerasnya penolakan yang mereka rasakan.

Pantauan Apaberita.com di lapangan, sebagian badan jalan memang terkelupas, bebatuan tajam tersebar, dan genangan air menutupi lubang-lubang besar di beberapa titik. Warga berharap petisi ekstrem itu bisa menjadi pemicu gerak cepat dari pemerintah, baik kabupaten maupun provinsi. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemkab Pandeglang mengenai kesiapan mereka menindaklanjuti desakan Pemprov maupun tuntutan warga.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Dr. Hani Nurhasanah, yang dimintai pendapat oleh tim redaksi kami, menilai bahwa petisi darah adalah alarm darurat bagi sistem pengelolaan pengaduan yang ada. “Ini bukan sekadar jalan rusak, tapi kegagalan dialog antara warga dan pemangku kebijakan. Pemkab harus segera merespons, jangan menunggu kejadian lebih dramatis lagi,” katanya. Ia pun mendorong adanya mekanisme pengawasan rutin dari DPRD setempat agar anggaran perbaikan jalan benar-benar menyentuh kebutuhan prioritas warga.