JAKARTA — Menkop Ferry Tunggu Perpres Terbitkan SK 28.626 Manajer KDKMP

Ribuan tenaga penggerak ekonomi tingkat akar rumput kini berada dalam fase penantian krusial. Sebanyak 28.626 manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang telah dinyatakan lulus seleksi dan menyelesaikan serangkaian pelatihan intensif, masih belum dapat resmi bertugas secara penuh. Langkah operasional mereka terhalang oleh satu tahapan administratif penting, yakni penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) yang bakal mengatur tata kelola serta operasionalisasi lembaga penyokong ekonomi desa tersebut.

Kementerian Koperasi memastikan bahwa seluruh kesiapan teknis di tingkat SDM sebenarnya telah rampung. Namun, legalitas formal berupa Surat Keputusan (SK) pengangkatan para manajer desa ini baru bisa ditandatangani dan diserahkan begitu payung hukum tertinggi dari istana resmi diundangkan.

Menanti Payung Hukum dan SK Pengangkatan

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa pihak pemerintah tidak akan menunda penerbitan SK begitu Perpres resmi dikeluarkan. Gerak cepat dipastikan bakal langsung diambil demi menjaga momentum semangat para pengelola koperasi di daerah.

"Jumlah manajer KDKMP yang sudah direkrut dan dilatih mencapai 28.626 orang. SK pengangkatan akan diterbitkan dalam satu sampai dua hari setelah Perpres tata kelola keluar," ujar Ferry saat memberikan keterangan resmi dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Pernyataan tersebut memberikan kepastian bagi puluhan ribu manajer yang telah dipersiapkan untuk mengelola unit-unit usaha koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Kesiapan para manajer ini diharapkan menjadi tulang punggung baru dalam menggerakkan rantai pasok dan perekonomian lokal secara inklusif.

Verifikasi Fisik dan Penguatan Anggaran Operasional

Selain penataan sumber daya manusia, Kementerian Koperasi saat ini juga tengah merampungkan pemetaan aset dan sarana prasarana penunjang. Langkah validasi lapangan terus digencarkan guna memastikan gerai fisik yang disiapkan benar-benar siap beroperasi secara efisien.

Proses inventarisasi ini mencakup pemeriksaan kelayakan gedung, fasilitas pendukung, hingga kesiapan sistem inventori usaha koperasi yang akan dijalankan oleh para manajer terpilih.

Ferry menjelaskan bahwa Kementerian Koperasi secara bersamaan sedang melakukan tahapan verifikasi dan validasi ketat terhadap 17.228 bangunan fisik dan gerai KDKMP di berbagai daerah. Langkah ini menjadi elemen penting sebelum arus perputaran komoditas dan transaksi keuangan koperasi diserahkan sepenuhnya kepada manajer.

Guna menunjang keberlanjutan program ini, Kemenkop bakal memanfaatkan alokasi tambahan anggaran pada tahun 2027 mendatang. Anggaran tambahan tersebut dirancang khusus untuk memperkuat proses supervisi, verifikasi lanjutan, serta pemberian pendampingan teknis secara berkala baik bagi KDKMP yang baru terbentuk maupun koperasi eksisting yang telah berjalan.

Mendorong Transformasi Ekonomi Berbasis Desa

Kehadiran manajer profesional di tingkat KDKMP diproyeksikan tidak hanya sekadar mengelola administrasi internal koperasi, melainkan bertindak sebagai inovator ekonomi perdesaan. Keberadaan struktur kepengurusan yang terlatih diharapkan mampu memangkas rantai distribusi hasil pertanian dan produk UMKM lokal yang selama ini kerap merugikan warga desa.

Dengan kepastian diterbitkannya Perpres dalam waktu dekat, pemerintah optimistis integrasi ekonomi dari tingkat desa hingga nasional dapat terwujud lebih terukur, transparan, dan berdaya saing tinggi.