hendra-wijaya
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Nusa Tenggara Barat (NTB) terus mematangkan langkah strategis dalam mengawal komoditas unggulan daerah menuju kancah internasional. Melalui jajaran Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Kanwil Kemenkum NTB secara aktif berpartisipasi dalam Webinar Corporate University (Corpu) Series bertajuk "Branding Indikasi Geografis: Dari Merek Lokal ke Global" yang diselenggarakan pada Kamis (17/9).
Partisipasi ini menjadi momentum krusial bagi pemerintah daerah dan jajaran Kemenkumham NTB untuk memperkuat pemahaman mengenai perlindungan hukum serta komersialisasi produk lokal berbasis Indikasi Geografis (IG). Provinsi NTB memiliki kekayaan alam dan budaya melimpah yang berpotensi memiliki nilai ekonomi tinggi apabila dikelola dengan standardisasi merek dan proteksi hukum yang tepat.
Langkah Strategis Transformasi Merek Lokal ke Internasional
Dalam forum nasional tersebut, dibahas serangkaian tahapan sistematis untuk meretas jalan bagi komoditas daerah agar siap bersaing di pasar ekspor global. Penguatan daya saing produk lokal membutuhkan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan.
- Identifikasi Potensi Komoditas: Melakukan pemetaan terhadap produk unggulan daerah yang memiliki ciri khas geografis unik, seperti Kopi Arabika Sembalun, Kopi Robusta Sesaot, Garam Anorganik Lombok, hingga Mutiara Lombok.
- Penyusunan Dokumen Deskripsi: Menyusun standar kualitas dan karakteristik khas produk yang tidak dimiliki oleh wilayah lain sebagai syarat utama pendaftaran sertifikasi Indikasi Geografis.
- Penguatan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG): Membina kelembagaan petani, peternak, dan pengrajin lokal agar konsisten menjaga mutu serta reputasi produk secara berkelanjutan.
- Pemasaran dan Kampanye Branding Global: Mengaitkan lisensi Indikasi Geografis dengan narasi pemasaran internasional guna meningkatkan daya tawar produk di mata pembeli mancanegara.
Analisis Nilai Tambah Sertifikasi Indikasi Geografis
Pengembangan merek berbasis Indikasi Geografis bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen ekonomi defensif sekaligus ofensif. Berdasarkan data analisis pelayanan kekayaan intelektual, produk yang mengantongi sertifikat IG berpotensi mengalami peningkatan harga jual sebesar 30% hingga 50% dibanding komoditas konvensional yang dijual tanpa perlindungan merek.
Berikut adalah perbandingan nilai ekonomis dan tata kelola pemasaran sebelum dan sesudah penerapan Indikasi Geografis pada produk unggulan daerah:
| Parameter | Sebelum Sertifikasi IG | Sesudah Sertifikasi IG |
|---|---|---|
| Jangkauan Pasar | Terbatas pada pasar lokal dan nasional | Tembus pasar internasional / ekspor |
| Nilai Ekonomis | Harga komoditas standar/fluktuatif | Premium pricing (naik 30-50%) |
| Perlindungan Hukum | Rentan dipalsukan atau diklaim pihak luar | Terlindungi secara hukum nasional & internasional |
| Rantai Pasok | Bergantung pada perantara/tengkulak | Dikelola secara mandiri oleh asosiasi MPIG |
"Indikasi Geografis merupakan jaminan keaslian yang memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan reputasi produk di mata dunia. Ketika komoditas khas NTB didaftarkan secara resmi, produk tersebut memiliki benteng hukum yang kuat serta daya saing harga yang jauh lebih tinggi," ujar pakar Kekayaan Intelektual dalam diskusi webinar tersebut.
Komitmen Kemenkum NTB dalam Mengakselerasi Pendaftaran IG
Kanwil Kemenkum NTB menegaskan komitmennya untuk memberikan asistensi berkelanjutan kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota di NTB. Pendampingan ini mencakup proses verifikasi berkas hingga penerbitan sertifikat resmi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).
Melalui integrasi program Corpu Series ini, jajaran Kemenkum NTB optimistis dapat mencetak lebih banyak komoditas bersertifikat Indikasi Geografis. Sinergi lintas sektor diharapkan mampu mendorong rantai pasok lokal NTB masuk ke dalam jajaran rantai nilai global (global value chain), sekaligus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan para pelaku usaha lokal.
Comments (0)