Israel Gelar Pemilu 27 Oktober, Kursi Netanyahu di Ujung Tanduk

Knesset akhirnya memastikan bahwa pemilihan umum Israel akan digelar pada 27 Oktober 2026. Kepastian itu disampaikan langsung oleh Ketua Koalisi Pemerintah, Ofir Katz, dalam rapat dengan Komite Parlemen pada Minggu (12/7). Ia menegaskan, tanggal pencoblosan tetap mengikuti jadwal yang telah ditetapkan dalam undang-undang, kendati parlemen sempat membubarkan diri pada Mei lalu dan memicu spekulasi pemilu dipercepat ke September.

"Pemerintah dan komite telah menyepakati tidak ada perubahan jadwal. Pemungutan suara akan berlangsung pada 27 Oktober 2026," ujar Katz di hadapan anggota komite. Pernyataan ini menutup berbagai manuver yang sebelumnya mencoba menarik jadwal lebih awal, sekaligus membuka arena pertarungan elektoral yang diprediksi menjadi yang paling krusial bagi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam satu dekade terakhir.

Pemilu kali ini menjadi kontestasi nasional pertama sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023—peristiwa yang mengguncang fondasi keamanan Israel dan memicu perang berkepanjangan di Gaza, merembet ke perbatasan Lebanon, bahkan berujung konfrontasi langsung berskala terbatas dengan Iran. Oleh karena itu, pesta demokrasi ini bukan sekadar memilih anggota parlemen baru, melainkan juga referendum tidak langsung atas kepemimpinan Netanyahu selama periode krisis multidimensi itu.

Kalkulasi Elektoral: Mayoritas Sayap Kanan Terancam

Survei-survei yang dirilis dalam beberapa pekan terakhir menunjukkan koalisi sayap kanan yang dipimpin Partai Likud berpotensi kehilangan mayoritas kursi di Knesset. Meski belum ada blok oposisi yang memamerkan peta koalisi solid untuk membentuk pemerintahan alternatif, tren angka memperlihatkan erosi dukungan terhadap aliansi Netanyahu akibat akumulasi kegagalan yang dirasakan publik.

Sejumlah lembaga survei mencatat, blok Likud dan sekutunya—yang mencakup partai-partai religius nasionalis serta faksi ultra-Ortodoks—hanya mampu mengantongi sekitar 52 hingga 54 kursi dari total 120 kursi di parlemen, turun dari 64 kursi yang mereka kuasai saat ini. Agar bisa memimpin pemerintahan, dibutuhkan setidaknya 61 kursi. Dengan demikian, Netanyahu harus mencari tambahan mitra dari luar poros tradisionalnya, atau menghadapi kemungkinan kehilangan tampuk kekuasaan.

Di sisi lain, kubu oposisi masih terfragmentasi. Partai Yesh Atid pimpinan Yair Lapid, Partai Persatuan Nasional pimpinan Benny Gantz, serta partai-partai sayap kiri lain belum berhasil menyatukan platform bersama untuk melawan Likud. Namun, sentimen anti-Netanyahu yang menguat pasca-7 Oktober bisa menjadi perekat baru yang efektif, terutama jika isu keamanan gagal dimonopoli oleh kubu petahana.

Bayang-Bayang 7 Oktober dan Rentetan Konflik Regional

Pemilu ini mustahil dipisahkan dari serangan Hamas yang menewaskan lebih dari 1.200 warga Israel dan menyandera ratusan lainnya—serangan paling mematikan dalam sejarah negara itu. Respons militer Israel di Gaza yang berkepanjangan, operasi di Tepi Barat yang meningkat, pertempuran sporadis dengan Hizbullah di perbatasan utara, serta perang singkat melawan Iran pada April 2024 telah membentuk persepsi publik tentang keamanan nasional.

Pemerintahan Netanyahu berulang kali mengklaim berhasil melumpuhkan infrastruktur militer Hamas dan menghadirkan efek jera terhadap Iran. Namun, jajak pendapat secara konsisten menunjukkan mayoritas rakyat Israel tetap menyalahkan Perdana Menteri atas kegagalan intelijen dan pertahanan yang memungkinkan serangan 7 Oktober terjadi. Ketidakpuasan itu diperparah oleh fakta bahwa perang di Gaza belum juga menghasilkan kemenangan strategis yang diinginkan—ribuan tentara Israel tewas, sandera belum seluruhnya bebas, dan kondisi keamanan di kawasan selatan masih labil.

Lebih dari itu, meluasnya konflik ke Lebanon dan konfrontasi dengan Teheran menambah beban psikologis dan ekonomi. Warga Israel yang terbiasa dengan konflik jangka pendek kini dihadapkan pada kelelahan akibat perang multi-front yang tak kunjung usai, sementara biaya hidup melonjak dan investasi asing menyusut. Hal ini menciptakan kekecewaan ganda: terhadap kebijakan keamanan dan pengelolaan ekonomi.

Retak Koalisi: Wajib Militer Ultra-Ortodoks Jadi Pemicu

Jauh sebelum dinamika perang, koalisi Netanyahu sebenarnya sudah rapuh karena perbedaan sikap terkait isu wajib militer bagi komunitas Yahudi ultra-Ortodoks (Haredi). Undang-undang yang telah bertahun-tahun mengecualikan mereka dari dinas militer menuai gugatan dan tekanan besar dari partai-partai sekuler serta kelompok kanan nasionalis yang kecewa melihat ketimpangan beban pertahanan.

Ketika Mahkamah Agung Israel pada Juni 2025 memutuskan bahwa pemerintah harus mewajibkan rekrutmen bagi warga Haredi, koalisi langsung terguncang. Partai-partai ultra-Ortodoks yang menjadi mitra kunci Netanyahu mengancam akan menarik dukungan, sementara faksi sekuler di koalisi mendesak percepatan implementasi. Kebuntuan ini memicu keputusan dramatis Knesset pada Mei 2026 untuk membubarkan diri, dengan harapan pemilu baru bisa memecahkan kebuntuan politik.

Kini, pemilu 27 Oktober menjadi panggung bagi semua kekuatan politik untuk menawarkan solusi terhadap isu krusial ini. Netanyahu mencoba berjalan di atas tali tipis: mempertahankan dukungan Haredi sambil meyakinkan pemilih sekuler bahwa ia mampu menegakkan prinsip kesetaraan beban. Namun, retorika semacam itu sulit dipercaya setelah bertahun-tahun ia justru melindungi pengecualian tersebut demi mempertahankan koalisi.

Menanti Verdict dari Kotak Suara

Dengan tanggal pencoblosan yang kini pasti, partai-partai politik segera memasuki fase kampanye intensif. Likud akan mencoba merangkul pemilih dengan narasi keamanan dan kepemimpinan yang tegas, sembari menuding oposisi sebagai kekuatan yang akan melemahkan posisi tawar Israel di hadapan musuh-musuhnya. Sementara itu, oposisi berusaha menggeser fokus ke isu tata kelola, keamanan yang gagal, dan kebutuhan akan rekonsiliasi sosial-politik.

Yang jelas, pemilu ini tidak hanya akan menentukan siapa yang menduduki kursi perdana menteri, tetapi juga arah strategis Israel dalam menghadapi ancaman keamanan regional, normalisasi hubungan dengan negara-negara Arab, dan restrukturisasi kebijakan dalam negeri yang kian terbelah. Bagi Netanyahu, 27 Oktober 2026 adalah taruhan politik terbesar sepanjang kariernya—sebuah hari yang akan mencatatkan namanya sebagai pemimpin terlama Israel, atau menandai akhir dari sebuah era politik yang penuh gejolak.

Baca juga:

• Militer Iran Ultimatum AS: Hormati Perjanjian Damai Selat Hormuz
• Pria Lampung Bacok Pengemudi Ojol, Dikira Pacar Baru Mantannya